Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal dengan "Ahok" digadang-gadang bakal memiliki nilai lebih untuk memimpin Ibu Kota Negara - IKN - baru.
Hal itu dibuktikan dari presentase hasil survei indo barometer terkait penanganan kinerja dalam mengatasi berbagai permasalahan di Jakarta.
Dilansir dari kompas.com. berdasarkan hasil responden menilai Ahok lebih leluasa dan baik terhadap penanganan banjir di Jakarta. Bahkan Ahok mendapat nilai 61, 4% pada saat menjabat sebagai gubernur DKI dan berhasil mengalahkan presentase nilai pemerintah pusat yang hanya mendapat 26,2%. Ini menandakan pemerintah daerah lebih serius menangani permasalahan yang ada ketimbang pemerintah pusat.
Para responden juga mengangkat berbagai isu dan membandingkan terhadap pelayanan kinerja Anies Baswedan.
Ahok mendapat presentase 40% dalam penanganan banjir di Jakarta dan berhasil mengalahkan Pak Anies yang masih berkutat dinilai 4%.
Selain itu, berikut pemaparan kinerja ahok di Jakarta,Berdasarkan liputan6.com.
1. Monas bebas PKL.
Kala Ahok memimpin Jakarta, tidak ada Pedagang Kaki Lima alias PKL yang berkeliaran maupun berjualan di area Monumen Nasional. Meskipun hal ini mendapat reaksi keras dari PKL, namun ahok tetap tegas menstrelisasi kawasan Monas dari PKL. Ia berkhidmat kepada Keppres 95 yang menyatakan kawasan Monas merupakan kawasan agung yang tidak dirusak oleh pedagang, katanya.
2. Gusur lokalisasi kalijodo
Dulunya Kalijodo merupakan tempat hiburan malam. Tempatnya santai tuk minum miras dan semacamnya. Namun sekarang, kalijodo telah dibongkar dan direhabilisasi menjadi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak - - RPTTA - -.
di tempat tersebut anda bisa menikmati arena skateboard, trek sepeda dan wahana wisata anak.
3. Relokasi kampung pulo.
Kampung pulo merupakan perumahan yang berada di bantaran sungai ciliwung. Saat Ahok menjadi pemimpin kampung ini di relokasi. Seluruh warganya dipindahkan ke Rumah Susun Sederhana Sewa -Rusunawa- Jatinegara Barat, Jakarta Timur.
Ini merupakan secuil kinerja Ahok. Dari berbagai fakta yang ada biar Presiden Jokowi saja yang berhak memilih mana yang pantas menjadi pemimpin ibu kota negar baru.
Kita sebagai rakyat hanya bisa menerima, toh semua kebijakan ada di pemerintah. Bukankah begitu?. Biar pemerintah yang menilai seluruh kinerja ahok.
