Dengan pengalaman panjang di birokrasi, tentu Jokowi cukup paham pos-pos mana yang mesti diduduki orang profesional, pos mana yang mesti diduduki figur independen dan non partisan; pos mana yang bisa diberi ke partai politik. Dalam waktu dekat kita akan mendapatkan jawabannya.
Selain dalam tata kelola pemerintahan, publik juga menantikan ketegasan lebih dari Presiden menyangkut persoalan sosial dan hukum di tanah air yang dalam beberapa tahun terakhir tidak diselesaikan secara tegas.Â
Di antaranya adalah penegakan hukum pada ormas-ormas radikal yang membuat kegaduhan di tengah masyarakat, penegakan hukum pada para provokator intoleran yang menghianati nilai-nilai Pancasila, penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu dan aneka persoalan sosial-hukum di tengah masyarakat yang menuntut ketegasan Presiden dalam penyelesaiannya.Â
Deretan persoalan ini hanya dapat dituntaskan oleh seorang pemimpin tegas, bermental eksekutor yang tak lagi mengedepankan populisme dan hitungan politik elektoral. Sekali lagi, kita akan lihat apakah Jokowi memenuhi ekspektasi tersebut.Â
