[caption id="" align="aligncenter" width="400" caption="Michael G. Trisolini"][/caption] Jumat pekan lalu (26/4) Dr. Michael Trisolini dari RTI (Research Triangle Institute) International, sebuah organisasi non-profit yang dibentuk oleh Universitas di North Carolina, memberikan kuliah umum tentang “Pay for Performance in Health Care” di Fakultas Kedokteran di UGM. Presentasi ini menjadi sangat menarik mengingat bagaimana 'Pay for Performance' (dari sini disebut sebagai P4P), adalah salah satu cara pencapaian Universal Health Care Coverage (UHC) di Indonesia. Fokus presentasi Dr Trisolini adalah bahwa P4P dapat meningkatkan akses ke perawatan kesehatan, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas cakupan. Dia menekankan bahwa tidaklah cukup untuk fokus pada peningkatan akses saja, namun kualitas layanan kesehatan juga harus dipastikan. Dr.Trisolini mencatat bahwa tujuan utama untuk kebijakan kesehatan meliputi perluasan akses ke pelayanan kesehatan, pembayaran yang cukup untuk penyedia layanan kesehatan untuk memastikan kecukupan pasokan, penekanan biaya, serta jaminan kualitas pelayanan yang diberikan dan peningkatan kualitas pelayanan . Saat ini ada beberapa pilihan pembayaran rumah sakit, termasuk dokter per kunjungan atau per-prosedur pembayaran, rumah sakit per hari penggantian (Malaysia dan Thailand), di Indonesia INA-CBGs di BPJS dan pembayaran secara iur untuk semua rumah sakit, rawat inap dokter. Dr. Trisolini menyampaikan bahwa manfaat bundling pembayaran DRGs adalah; • Sentralisasi akuntabilitas untuk perawatan pasien • Memungkinkan penyedia untuk meningkatkan perawatan • Dapat meningkatkan insentif untuk mengkoordinasikan perawatan antar penyedia layanan • DRGs mengurangi jumlah okupasi bed yang berlebih dengan mengurangi insentif dan total perawatan Tantangan untuk menerapkan P4P ke depan adalah: • Harus bekerja keluar bagaimana untuk bundel perawatan siang hari atau prosedur? • Menghitung total reimbursmen • Menyediakan penyesuaian risiko yang efektif sebagai penghargaan mengobati pasien sakit • Pembayaran DRG Rumah Sakit dapat meningkatkan jumlah pengiriman pasien, angka keluar-masuk pasien setra rumah sakit mendapatkan lebih banyak uang dari kualitas pelayanan Dr Trisolini juga berbicara tentang bagaimana kita harus mulai melihat dan mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan. Dia berbicara tentang empat cara di mana kita dapat mengukur kualitas; membayar untuk pelaporan data kualitatif, membayar tingkat kualitatif (Apakah ada cukup dokte? Apakah mereka yang memenuhi syarat? Apakah pasien yang mendapatkan tes yang benar?), membayar untuk peningkatan kualitas (Jika rumah sakit menerima akreditasi, jika lebih banyak pasien yang diobati dengan tepat) dan membayar untuk nilai. Tantangan dengan menerapkan P4P adalah; • Siapa yang membayar? (Direktur / Kepala Bagian) • Bagaimana cara membayar? (BPJS dapat membantu untuk memperluas akses dan kualitas pelayanan sebagai sudah ada jadi mari kita mengambil keuntungan). • Berapa banyak yang dibayarkan? (Insentif untuk motivasi, untuk mencegah biaya yang lebih tinggi kemudian). • Bagaimana mengukur kinerja? Dr Trisolini menyebutkan bahwa ada banyak negara yang sedang melaksanakan P4P bahwa kita bisa belajar dari, termasuk Korea Selatan, Argentina, Selandia Baru, Australia, Jerman, Inggris, Taiwan, Amerika Serikat dan Kanada. Sebuah pertanyaan kunci dengan P4P adalah bagaimana kita mengukur kinerja? Ada tiga tahap di mana kinerja dapat diukur-Input, Proses dan Hasil. Berikut ini adalah rincian tentang bagaimana kualitas dapat diukur pada setiap tahap; Input • Bagaimana memenuhi syarat profesional kesehatan / rumah sakit bisa mendapatkan pembayaran lebih dari para profesional kualitas yang lebih baik • Berlisensi atau terakreditasi fasilitas rumah sakit • Pusat kesehatan atau klini yang berlisensi atau terakreditasi • Peralatan medis terawat atau laboratorium, radiologi • Obat-obatan yang memadai Proses Prosedur yang digunakan untuk mendiagnosa pasien, meresepkan tes atau pengobatan-apakah pedoman klinis diikuti.Proses masalah dalam kualitas pelayanan kesehatan sering diklasifikasikan sebagai underuse, penyalahgunaan (tidak akurat) atau berlebihan (di ruang gawat darurat) dari tes medis atau perawatan. Hasil -Tujuan akhir untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas dan meningkatkan kualitas kepuasan hidup dan pasien. Seperti kematian bayi (yang telah dilakukan dengan sangat baik di Indonesia). -Meningkatkan keselamatan pasien untuk mengurangi kerugian pada pasien yang kadang-kadang disebabkan oleh perawatan kesehatan reaksi jasa-alergi terhadap pengobatan Dr Trisolini mencatat bahwa dalam konteks Indonesia adalah penting untuk memanfaatkan BPJS sistem-semua orang ingin dibayar untuk pekerjaan yang mereka lakukan dan karena itu BPJS berada dalam posisi sempurna untuk mengatakan jika penyedia kesehatan menginginkan pembayaran mereka, mereka harus memberikan harga tertentu Data yang melaporkan jumlah orang yang melihat tapi juga kualitas layanan yang disediakan. Jika penyedia layanan kesehatan akan selalu mengatakan bahwa mereka "terlalu sibuk". BPJS memiliki kesempatan untuk menerapkan perubahan ini untuk pengumpulan data pada tahun 2014. Data yang dapat dibuat tersedia melalui BPJS meliputi jumlah penerimaan kasus di rumah sakit yang dapat dicegah, seperti gagal jantung, penyakit paru obstruktif kronik, diabetes yang tidak terkontrol dan pneumonia bakteri. Diterima kembali ke rumah sakit dalam waktu 30 hari dari debit juga dapat digunakan sebagai tanda bahwa kualitas pelayanan tidak baik (Amerika Serikat menggunakan sistem Medicare ini). Kunjungan gawat darurat dapat dicegah dan obat yang diberikan untuk kondisi penyakit umum (seperti hipertensi, diabetes dan stroke) juga dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan. Membandingkan daerah untuk indikator kualitas juga bisa dilakukan untuk mengukur kualitas pelayanan, seperti jumlah penerimaan rumah sakit tahunan per 1000 orang per provinsi dan jumlah penerimaan ulang rumah sakit tahunan per provinsi kabupaten dan kota per. Tujuan juga dapat diatur untuk mengukur kualitas pelayanan termasuk ambang batas tetap (80 persen penderita diabetes diuji setiap tahun), peningkatan dari waktu ke waktu dan perbandingan. Data yang perlu dikumpulkan oleh BPJS meliputi, data pendaftaran penerima, penyedia pendaftar perawatan kesehatan dan klaim rawat inap rumah sakit. Data pendaftaran penerima dapat mencakup, nomor ID, nama, alamat, dokter dan rumah sakit. Pelaporan publik seringkali merupakan komponen kunci untuk banyak program P4P. Dengan membuat data tentang kinerja rumah sakit publik tersedia melalui internet ini menambah pilihan publik "berkualitas tinggi" penyedia layanan untuk pembayaran insentif dan mempromosikan persaingan antara rumah sakit dan dokter untuk meningkatkan perawatan sebagai kualitas perawatan terlihat untuk semua orang di masyarakat. Untuk menyimpulkan Dr.Trisolini berpendapat bahwa P4P akan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, namun dalam implementasinya dapat menjadi kompleks. Sangat penting bahwa analisis biaya dan manfaat dilakukan di setiap negara tertentu bekerjasama dengan Departemen Kesehatan. Kami juga dapat merujuk kepada negara-negara lain dan pembelajaran mereka, dan mungkin pada tahap awal implementasi dapat fokus pada penyakit terkemuka khusus di Indonesia. Dia menyatakan bahwa kita harus merencanakan untuk fase implementasi tahunan. Dalam hal keanekaragaman budaya di seluruh Indonesia dan dampak ini akan memiliki pada P4P, Dr.Trisolini menyatakan bahwa ini perlu komitmen jangka panjang dan akan membutuhkan waktu untuk menerapkan semua negara memiliki masalah pemerataan akses pelayanan kesehatan di populasi mereka. Untuk memastikan keakuratan data yang dikumpulkan melalui sistem BPJS, Dr Trisolini mengatakan bahwa di Amerika Serikat 5% dari rumah sakit secara acak diaudit dan diperiksa untuk kualitas data yang dikumpulkan / akurasi setiap tahunnya. Peran pemerintah dalam pelaksanaan P4P adalah untuk memberikan bimbingan dan untuk menetapkan tujuan dengan BPJS, dengan berfokus pada penyakit utama (diabetes, hipertensi, stroke). Juga mengingat bahwa beberapa daerah memiliki prioritas kesehatan yang berbeda pemerintah juga dapat membantu dengan menetapkan tujuan yang spesifik ke wilayah tersebut. Peran masyarakat dalam P4P penting terutama untuk penyakit tidak menular tapi ini adalah langkah berikutnya. Mungkin BPJS dapat mendanai program berbasis masyarakat membantu orang untuk tetap keluar dari ruang gawat darurat, untuk mengurangi hipertensi dan mengurangi merokok (Emma Weaver) Presentasi dapat diunduh disini
