[caption id="attachment_216494" align="alignleft" width="300" caption="Dr. drg. Yulita Hendrartini, M.Kes, AAK memberikan materi pelatihan mengenai Utlization Review Dalam Jamkesda"][/caption] Yogyakarta- Pemkab Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bekerja sama dengan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KPMAK) FK UGM mengadakan pelatihan verifikator Jamkesda. Dilaksanakan selama tiga hari, (14-17/11), pelatihan ini merupakan langkah Pemkab Paser Utara untuk meningkatkan kemampuan para petugas verifikator Jamkesda di institusi yang terkait. "Kami memilih Yogyakarta karena sudah terkenal bahwa Yogya memiliki KPMAK FK UGM yang memang ahli dalam pembiayaan jaminan kesehatan," ujar dr. Lukasiwan ES, Kepala UPT Jamkesda Dinkes Pemkab Paser Utara, Kaltim. Dr. Lukasiwan juga menambahkan bahwa pelatihan ini diadakan mengingat pentingnya peningkatan kapasitas verifikator Jamkesda. Sebab verifikator merupakan SDM penting sebagai ujung tombak pelaksanaan Jamkesda. Di daerah seperti Paser Utara, Jamkesda  masih berusia satu tahun. Padahal tahun 2014 nanti akan mulai diterapkan jaminan kesehatan nasional BPJS yang disinyalir akan menggantikan Jamkesda.  Sehingga mereka sangat membutuhkan pelatihan guna menyelaraskan pelaksanaan Jamkesda di daerah lain, terutama menanggapi peraturan BPJS tersebut. Para peserta pelatihan terdiri dari staf RSUD Penajam Paser Utara, Bagian Keuangan Pemerinah Kabupaten, Dinas Kesehatan, Inspektorat serta anggota UPT Jamkesda itu sendiri. Peserta pelatihan umumnya menemukan permasalahan yang berkaitan dengan verifikasi tagihan, biaya klaim Jamkesda, hingga bagaimana menyikapi wacana penerapan BPJS.  Permasalahan tersebut kemudian berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kinerja verifikator. Tidak sedikit verfikator yang masih mencari petunjuk yang benar berkaitan dengan verifikasi Jamkesda itu sendiri. "Penuh dengan tanda tanya," ujar Hana, salah satu peserta pelatihan. Hingga saat ini, sekitar 80.000 jiwa ditanggung dalam Jamkesda Kabupaten Paser Utara. Dana yang dikucurkan juga tidak sedikit, mencapai angka 29 milliar rupiah. Tanpa pemahaman mengenai proses verifikasi Jamkesda yang efektif dan efisien tentunya akan menimbulkan permasalahan yang rumit di kemudian hari.  Untuk menghindari hal  tersebut, para verifikator harus memahami sistem jaminan kesehatan yang terkendali mutu dan biaya. Sehingga nantinya, akan tercipta sistem Jamkesda yang sehat dan tersinkronasi secara dengan daerah lain.