Penanggulangan Bencana, Usai Tugas Ini Lalu ke Mana?

Ruang lingkup mitigasi mencakup kebijakan yang lebih luas secara struktural maupun nonstruktural dan berjangka panjang, sedang kesiapsiagaan fokus kepada tindakan jangka pendek, rincian kegiatan mitigasi lebih bersifat umum sedang kesiapsiagaan adalah rencana rinci menyangkut tindakan penyelamatan. LIPI dan UNESCO telah menyusun framework kesiapsiagaan terhadap bencana dan mengelompokkan menjadi 5 parameter : (1) adanya kapasitas pengetahuan tentang bencana, (2) perumusan kebijakan pendidikan; sumber daya serta anggaran kesiapsiagaan, (3) perencanaan kedaruratan, (4) sistem peringatan dan (5) mobilisasi sumber daya (Adiyoso, 2018 : 191) <4>.

Bila kita cermati peran Kesehatan TNI dan TNI secara umum, yang pada tulisan ini diwakili kejadian bencana tahun 2018 dan 2021, tampak lebih dominan pada fase tanggap darurat penanggulangan bencana. Maka pengadaan alutsista kapal bantu rumah sakit atau rencana penambahan pesawat angkut merupakan bagian dari framework kesiapsiagaan bencana sebagai hasil dari perumusan kebutuhan sumber daya kesiapsiagaan, perencanaan dan mobilisasi sumber daya. Pada lingkup internal TNI hal itu diwujudkan dengan adanya rencana kontijensi penanggulangan bencana dan latihan penanggulangan bencana.

Sinergi antar pemangku kepentingan melalui koordinasi dan interoperabilitas fase tanggap darurat dapat dibentuk dari latihan. Evaluasi latihan menghasilkan perbaikan standar prosedur operasi dalam rangka optimalisasi operasi penanggulangan bencana dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya latihan internal, pada tahun 2018 TNI AL mengadakan latihan bersama "3rd Multilateral Naval Exercise Komodo" (MNEK), yang diikuti 43 negara dengan fokus kegiatan operasi keamanan maritim, operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana di mana KRI SHS 990 juga turut mengambil peran.

Belum lenyap duka gempa Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan tiga bulan yang lalu, tanggal 4 April 2021 siklon tropis seroja menerjang NTT yang mengakibatkan Banjir NTT. Saat tulisan ini disusun gempa tektonik menggunjang Kabupaten Malang yang getarannya juga merambat ke kota-kota lain di Jatim. Hal ini mengingatkan adanya pendapat ilmuwan bahwa Indonesia adalah laboratorium bencana, ingin meneliti jenis bencana apa saja ada. Kembali TNI terpanggil melaksanakan tugas OMSPnya pada fase tanggap darurat bencana.  

Pada tanggal 5 April 2021, KRI Oswald Siahaan-354 (OWA) diberangkatkan dari Surabaya membawa bantuan dari Kemenkes dan Kemensos RI serta Rumkitlap Yonkes 2 Marinir menuju NTT. Sedang KRI Semarang 594 (SMG) membawa 24 truk logistik bantuan pemerintah dan masyarakat, dari Jakarta dan 25 truk dari Surabaya berlayar menuju Lembata dan Larantuka. KRI SMG-594 juga membawa dapur lapangan dan kontainer medis untuk pelayanan kesehatan. Tanggal 7 Januari 2021, 22 personel kesehatan EMT  dan dapur lapangan TNI AL bersama personel Kesehatan TNI AU lebih dahulu dikirim ke lokasi bencana menggunakan pesawat Hercules TNI AU dari Jakarta. TNI juga mengirim KRI Ahmad Yani-351 (AMY) membawa bantuan menuju Pulau Sabu Raijua dan mengerahkan Batalyon ZeniKodam IX/Udayana dan Kodam XIV/Hasanuddin untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi<5>.  

Wasana kata

Tidak perlu diragukan lagi kesiapan alutsista dan prajurit TNI ditugasi untuk berbagai macam penanggulangan bencana, termasuk karhutla. Tugas perbantuan kepada pemerintah daerah dan penanggulangan bencana serta SAR adalah bagian dari 14 tugas TNI pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dan ketika tugas terlaksana tuntas, menyisakan seberkas tanya "setelah ini kemana?". Sebuah pertanyaan yang mengulik apakah semua pemangku kepentingan telah sistematis melakukan mitigasi prabencana.  

Siklon seroja, seperti halnya siklon tropis lainnya merupakan fenomena alam yang hampir mustahil bisa dicegah. Yang bisa dilakukan adalah menyusun kebijakan dan mendorong perilaku yang bisa mengurangi resiko korban. Namun bagaimana dengan bencana hidrometerologi yang terkait deforestasi, persoalan revitalisasi DAS serta konsistensi tata guna wilayah sesuai peruntukan ?. Kelindan persoalan sistemik ini sebagai penyebab bencana terkait erat dengan seberapa serius seluruh pemangku kepentingan mengurus mitigasi bencana, baik secara struktural maupun nonstruktural.

Mitigasi struktural merupakan upaya manusia mengendalikan alam. Upaya ini melibatkan pembangunan, rekayasa fisik, dan perbaikan untuk mengurangi resiko. Sedang mitigasi nonstruktural lebih menyangkut persoalan pembuatan kebijakan, peraturan zonasi tata ruang wilayah, penyediaan ruang terbuka hijau dan modifikasi perilaku manusia pemberdayaan masyarakat (Adiyoso, 2018 : 172). Sebagian besar upaya mitigasi tersebut menjadi ranah pemangku kepentingan di luar TNI.

Masyarakat tentu menyambut baik terhadap kesiapan personel dan alutsista TNI melaksanakan tanggap darurat bencana. Namun masyarakat akan lebih sejahtera dan aman bila mitigasi sebagai bagian dari manajemen bencana ditangani paripurna sejak dari hulu pada fase prabencana. Sebagai ancaman nirmiliter, bencana memang bukan hanya urusannya TNI (pw).

Pudji Widodo,
Sidoarjo 11 April 2021 (73).