Antara Dili, Dolly, dan Kamp Madiba Beni dalam Belitan Transmisi IMS-HIV (1)

Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi 2019
Dua puluh tahun kemudian pemerintah berkomitmen menjadikan Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi Tahun 2019. Selama hampir 5 tahun sampai Mei 2018, Kemensos telah menutup 154 lokalisasi prostitusi <1>. Namun bisnis prostitusi tak pernah mati karena pelacuran terselubung  tetap berlangsung. Pola mobilitas penjaja seks sama dengan yang pernah penulis temui duapuluh tiga tahun yang lalu, yang berbeda adalah cara pemasarannya.

Jauhnya posisi geografi antara penjaja seks dan pembeli bukan masalah, mobilisasi pelaku terdukung kemudahan moda transportasi dan komunikasi, yang penting cocok tarifnya tinggal memilih yang 25 juta atau 80 juta rupiah. 

Sekadar perbandingan tahun 2014 saat lokasi prostitusi Dolly Surabaya ditutup, Kukuh Bhimo Nugroho dalam reportasenya mencatat tarif kencan dengan WPS di Dolly berkisar antara 200 ribu sampai 500 ribu rupiah <2>.

Kini Gang Dolly telah berubah menjadi kawasan sentra perekonomian baru. Upaya positip pemkot Surabaya menutup lokalisasi Dolly, diikuti dengan berbagai pelatihan untuk menyiapkan para WPS mampu mencari nafkah dengan cara lain. Lokalisasi memang sudah ditutup, namun bukan berarti bisnis prostitusi telah berakhir karena justru berubah menjadi liar. 

Salah satu dampak prostitusi liar adalah menjadi lemahnya kontrol terhadap penyebaran penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS). Petugas kesehatan sulit untuk membuat pekerja seks datang atau mendatangi WPS untuk mengakses layanan kesehatan termasuk pemantauan konsistensi penggunaan kondom. 

Para WPS yang berstatus HIV positif sulit untuk di follow up terkait layanan obat Antiretroviral (ARV) yang dijalani, yang para WPS memperolehnya di dalam lokalisasi <3>.

Karena lemahnya intervensi kesehatan preventif, maka pada prostitusi liar sangat diperlukan kesadaran proteksi kesehatan baik dari diri penjaja seks maupun konsumennya. Meskipun kelas harga rendah bila kesadaran proteksi diri pelaku yang bertransaksi tinggi, tentu lebih aman dari pada kelas harga tinggi tetapi kesadaran proteksinya rendah.

Bisa juga penjaja seks yang high class sudah minta agar konsumennya memakai kondom, namun karena sebagai pembeli merasa membayar dengan harga tinggi, lalu si pembeli memaksa penjaja memenuhi hasrat sesuai  keinginannya tanpa mengenakan kondom. 

Baik penjaja seks maupun konsumennya berpotensi sebagai sumber transmisi dan beresiko tertular IMS termasuk HIV. Dari penjaja seks dan konsumen yang berstatus HIV positif akan menyebabkan efek domino rantai penularan IMS-HIV semakin panjang.

Maka bebasnya kembali artis VA dari hukuman di pertengahan tahun 2019, mengingatkan kita semua bahwa tidak cukup hanya mencapai target kondisi Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi 2019, yang dicanangkan pada tahun 2014 oleh Mensos Khofifah Indar Parawansa. 

Penutupan lokalisasi Dolly oleh Walikota Surabaya pada tahun 2014 dan penutupan lokalisasi Balongcangkring Mojokerto sebagai lokalisasi prostitusi terakhir di Jatim oleh Gubernur Jatim Soekarwo pada tahun 2016, tetap menyisakan persoalan upaya meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat yang tidak mudah.