Tidak seharusnya kita melupakan atau pura-pura lupa era kepemimpinan Megawati dan partainya PDIP. Di masa kepemimpinan Megawati banyak aset-aset negara, yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, pindah tangan ke asing. Mulai dari satelit, gas sampai dengan kapal tanker milik Pertamina di jual pemerintahan Megawati. Juga soal Megawati menjual gas super murah ke china selama 25 tahun,hingga merugikan negara 75 miliard dollar pertahun, sementara rakyat kecil harus menanggung akibatnya dengan hidup makin susah. Jk yang di era SBY menjadi wapres, mengatakan perlunya negosiasi ulang dengan pemerintahan China, karena bangsa Indonesia di rugikan. Entah apa sekarang pendapat Jk, apa masih sama.
Menurut pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio, rekam jejak negatif pada era kekuasaan PDiP itu pula yang sulit untuk dihapuskan dari ingatan publik. PDIP juga merupakan partai yang kadernya menempati urutan teratas dengan jumlah kader yang tersangkut korupsi. Apa kita yakin Jokowi mampu mengendalikan kader-kader PDIP, sementara secara struktural Jokowi bukanlah kader yang berada di posisi "atas" dalam struktur organisasi PDIP. Apa berani Jokowi menentang Megawati, bahkan menentang Puan pun belum tentu Jokowi berani.
Di era Megawati pula, wilayah kedaulatan kita jatuh ke tangan Malaysia. Pada akhirnya rakyat yang menjadi korban. Sementara penguasa sibuk mementingkan kepentingan kelompoknya, sibuk memperkaya diri, sementara rakyatnya merana. Rekam jejak pemerintahan Megawati sejarah mencatatnya, JASMERAH, kalau kata Soekarno. Mungkin sebagian orang berusaha melakukan penyangkalan, tidak bisa menerima fakta atau memang tidak memahami era kepemimpinan Megawati. Biasa manusia berusaha menyangkal apabila tidak sesuai keinginannya, dan mencari pembenar, terutama mereka-meraka yang berjiwa sempit. Yang paling saya takutkan bukan soal aset, tetapi lepasnya wilayah NKRI. Karena itu yang pertama menjadi perhatian pihak asing.
