[caption id="attachment_338333" align="aligncenter" width="300" caption="Revolusi Dari Desa, Saatnya Dalam Pembangunan Percaya Sepenuhnya Pada Rakyat"][/caption]
Isyu utama pembangunan di Indonesia sejak zaman Orde Lama, Orde Baru bahkan hingga kini Orde Reformasi tetap pada topik yang sama yaitu masalah kemiskinan dan pengangguran plus masalah infrastruktur, SDM dan informasi. Data BPS per Januari 2014 jumlah orang miskin di Indonesia lebih dari 25 juta orang. Angka penurunannya tak pernah signifikan dari tahun ke tahun. (Revolusi Dari Desa, halaman 6)
Dengan pemikiran yang kritis, tentu kita—sebagai warga negara akan bertanya, mengapa permasalahan ini bisa terjadi dalam waktu yang sangat panjang pula? Padahal jika menilik kondisi di lapangan, Indonesia adalah sebuah negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Dalam buku ‘Revolusi Dari Desa’, sang penulis menyebutkan bahwa Indonesia ini ibarat sebuah negeri impian dalam dongeng, dimana selain memiliki Potensi alam yang luar biasa juga memiliki 3 hal penting lain yang bisa jadi modal utama dalam pembangunannya yaitu Kemerdekaan, SDM yang banyak dan Budaya serta Kearifan Lokal yang beragam. (halaman 7)
Lalu, apa yang salah dengan negeri ini sehingga tampak seolah berkubang dalam masalah yang sama selama puluhan tahun pasca kemerdekaannya? Padahal tentu kita tahu bahwa sudah banyak program yang dicanangkan oleh Pemerintah serta penggelontoran anggaran yang tak sedikit guna mengatasi permasalahan ini.
Dalam buku yang merupakan kajian program doktoralnya ini, Dr. Yansen TP., M.Si mengemukakan sebuah program yang dinamakan GERDEMA (Gerakan Desa Membangun), yang sudah dijalankan di Kabupaten Malinau, dimana beliau menjabat sebagai Bupati untuk periode 2011-2016. Bagaimana program yang disebut sebagai sebuah Revolusi dari Desa ini bisa mengatasi permasalahan klasik di Indonesia? Berikut akan saya paparkan beberapa poin penting dari buku ini.
Di bab I yang diberi tajuk ‘Menggugat Konsep Pembangunan’, penulis mengungkapkan bahwa salah satu penyebab negeri ini tak pernah lepas dari permasalahan klasik yang membelenggunya—yaitu kesejahteraan rakyat, karena pemerintah pusat kurang memberi kepercayaan pada pemerintah serta masyarakat desa untuk mengelola daerah mereka secara mandiri. Inilah yang menjadi dasar dicanangkannya Program GERDEMA. Sebuah paradigma baru dalam pembangunan, yang memiliki cara pandang yang spesifik dan fokus terhadap desa. Suatu cara pandang yang berbeda jauh dengan perilaku kebijakan pembangunan oleh banyak pemerintah daerah selama ini. GERDEMA merupakan perilaku kebijakan inovatif yang percaya sepenuhnya kepada masyarakat desa. (halaman 13)
Mengapa harus memberi porsi yang lebih banyak pada masyarakat desa untuk terlibat dalam pembangunan?
Dengan pengalamannya selama 26 tahun menjadi birokrat di pemerintahan, penulis berkeyakinan bahwa pembangunan dapat menyejahterakan rakyat jika dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat. Menurut penulis, salah satu penyebab gagalnya pembangunan saat ini karena rendahnya keterlibatan masyarakat setempat dalam proses pembangunan. Dalam bab II buku ini diambil contoh perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di sebuah wilayah, dimana tak banyak warga setempat yang bekerja dalam posisi yang layak di perusahaan tersebut. Selama ini pemerintah selalu bertumpu bahwa keberhasilan pembangunan dilihat dari peningkatan di sekotor ekonomi. Padahal Prinsip ekonomi yang sehat tidak sekedar menggambarkan pertumbuhan yang tinggi namun yang terpenting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut mampu menghidupkan kekuatan perekonomian rakyatnya. Hal ini akan merangsang investasi yang akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi ideal. (halaman 28)
Apa inti GERDEMA dan bagaimana Program Revolusi dari Desa ini bisa mengubah pola pendekatan pembangunan lama yang dijalankan oleh Pemerintah?
Dengan moto GERDEMA yaitu Berubah, Maju, Sejahtera serta dilandasi oleh tekad ‘bekerja keras dan cerdas dengan ketulusan hati yg bersih dan komitmen’, GERDEMA menuntut perubahan yang sistematis dan menyeluruh yang meliputi Perubahan pada sistem nilai, mindset dan culture setserta harus menjadi tegas teraplikasi secara nyata dalam semua perilaku baik perilaku birokratis, pejabat fungsional maupun perilaku personal (halaman 15)
Mengutip pendapat BC Smith yang mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan secara baik jika terjadi keseimbangan antara tersalurkannya tuntutan masyarakat melalui proses demokrasi dengan terpenuhinya kebutuhan administratif secara efektif dan efisien, maka penulis meyakini bahwa semua kebijakan yang ditetapkan oleh wakil rakyat dan kepala pemerintahan haruslah benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Bagaimana cara mengupayakan kepentingan rakyat? Dengan menjalankan demokrasi secara benar: Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat. (halaman 32)
Apakah GERDEMA merupakan program yang applicable?
Sebagai Bupati Kabupaten Malinau periode 2011-2016, Dr. Yansen TP., M.Si sudah menjalankan program GERDEMA di sana sejak 2012. Dimulai dari dicanangkannya komitmen kabupaten Malinau sebagai berikut: Mewujudkan Malinau sebagai kabupaten pariwisata, membangun pertanian melalui revitalisasi dan mewujudkan RSUD sebagai rumah sakit rujukan. Pemilihan ketiga aspek ini dinilai mengandung nilai-nilai multiefek dengan kata lain dapat menjadi pengungkit terhadap keberhasilan sektor-sektor lainnya. Misalnya pariwisata dapat menggerakan banyak sektor terutama perekonomian. Sementara pertanian, sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (negara bagian Serawak), Malinau dengan potensi pertaniannya diharapkan dapat menjadi penopang dan penyangga kebutuhan pangan serta mengekspor hasil alamnya. Ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Malinau yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Yang ketiga RSUD diutamakan untuk menjamin kesehatan masyarakat sehingga meningkatkan produktivitas. (halaman 40)
Mengapa GERDEMA dikatakan sebagai Program Revolusi Dari Desa?
3 alasan penggunaan terminologi ‘Revolusi Dari Desa’:
- Sebagian besar wilayah adalah pedesaan maka apapun pendekatan pembangunan yang digunakan haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
- Selama ini para elite sebagai pelaku pembangunan seringkali tidak memiliki konsistensi dalam implementasi kebijakan pembangunan desa. sudah saatnya peran para elite pembangunan yang menguasai dan mengendalikan berbagai instrument kebijakan bertindak dengan penuh inisiatif, aktif dan kreatif dalam mengarahkan, membentuk dan membimbing masyarakat agar mampu mandiri.
- Diharapkan para stakeholder percaya untuk memberikan sejumlah dana pada desa agar mereka bisa melaksanakan pembangunan secara mandiri. Dengan disertai bimbingan dan evaluasi.
GERDEMA memiliki 5 cakupan revolusi yaitu di bidang Penerapan konsep pembangunan, Penyerahan urusan dari perangkat teknis daerah kepada pemerintahan desa, Konsistensi antara formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan desa, Pengelolaan dana pembangunan dan Plaksanaan otonomi penuh di desa. (halaman 45)
Adakah Undang Undang yang mengatur pelaksanaan GERDEMA?
Sebetulnya UU no 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pemerinta desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan desa, pelaksana pembangunan desa, pelaku pembinaan kemasyarakatan desa dan pelaku pemberdayaan terhadap masyarakat desa berdasarkan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tungal Ika serta kepentingan masyarakat setempat, Namun pada prakteknya Peranan desa saat ini terkesan hanya memiliki fungsi administratif sebagai pembuat surat keterangan untuk membuat KTP saja, padahal jika dipahami lebih baik dan mendalam sesungguhnya desa dapat diproyeksikan sebagai suatu instrument pembangunan yang sangat besar dan strategis karena memiliki potensi nilai filosofis dan kearifan yang unik dan beragam. Ketidakpercayaan para pembuat kebijakan pada masyarakat desa, membuat potensi desa tak termanfaatkan secara optimal. (halaman 50)
Sejauh apa masyarakat berperan dalam pembangunan melalui Program GERDEMA?
Partisipasi masyarakat dalam program GERDEMA adalah dimulai dari mencari berbagai permasalahan dan potensi di desa dalam tahapan perencanaan, keterlibatan dalam pelaksanaan bahkan ikut dalam pengawasan dan evaluasi serta memberi masukan untuk perbaikan. Contoh kongkritnya misal dalam ranah keamanan masyarakat turut menyumbang gula dan kopi untuk program POSKAMLING sampai turut serta aktif dalam rapat Pra-MUSRENBANGDES yang diadakan setahun sekali. (halaman 79)
Tak hanya masyarakat, pihak swasta pun memiliki peranan penting dalam program ini, yaitu dengan menjadi ‘bapak asuh’ misalnya membina petani kopi dan menampung hasilnya serta menjual hasil usaha tani masyarakat (halaman 81)
Sinergi antara masyarakat dan swasta dengan bantuan pemerintah khususnya dalam pendanaan akan mampu merekonstruksi pemerintahan yang baik sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.
Selain program yang mumpuni, apa lagi yang penting diperhatikan dalam menjalankan GERDEMA?
Sistem kepemimpinan tak luput dari perhatian penulis. Disebutkan bahwa nilai strategis utama yang memengaruhi kehidupan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan adalah nilai kepemimpinan yang tercitra pada diri seseorang. Bahkan disebutkan pula bahwa dari segala kunci keberhasilan GERDEMA terletak pada kuatnya komitmen dari pemimpin puncak semua jenjang pemerintahan daerah yaitu BUPATI. (halaman 84)
Nilai kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan GERDEMA?
Bagaimana mekanisme dan keberhasilan GERDEMA di Malinau? Apakah indikatornya dapat diukur?
Apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan GERDEMA di Kabupaten Malinau dan bagaimana cara mengatasinya?
Apakah GERDEMA bisa diterapkan di seluruh desa yang ada di Indonesia?
Pertanyaan-pertanyaan di atas akan bisa Anda temukan jawabannya dalam buku setebal 180 halaman ini. Sebuah buku yang menggambarkan pemikiran inovatif untuk mengatasi permasalahan klasik di Indonesia yang ditulis oleh seorang putera terbaik bangsa yang berasal dari Kalimantan. Pemikirannya tak hanya sebatas wacana tapi sudah diterapkan di Kabupaten Malinau, dimana dia menjabat sebagai Bupati periode 2011-2016. Sebuah program yang mengantarkan Malinau sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan yang meraih penghargaan dari Kemenkeu RI dalam bidang keuangan serta ekonomi.
Buku ini dapat menjadi panduan bagi semua stakeholder, terutama seluruh PNS pada satuan kerja perangkat daerah, pemerintahan desa, masyarakat, para wiraswasta, dan para pemangku kepentingan lainnya. Bahkan dengan pemilihan kata yang tidak terlalu rumit, berbagai pihak yang ingin memahami dan belajar bagaimana membangun desa secara tepat pun bisa menikmati buku ini.
Ditulis secara runut, terperinci plus disertai data yang akurat, rasanya layak jika buku ini saya sebut sebagai Panduan Membangun Perekonomian Bangsa.
