[caption id="attachment_92688" align="alignright" width="300" caption="Sidang Paripurna DPR RI (Foto: Kompas)"][/caption] Melalui perdebatan berkenaan dengan usulan pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan di DPR RI mencapai puncaknya pada sidang paripurna DPR Selasa malam (22/2/2011). Dengan perolehan suara yang ketat antara kubu yang menolak dengan kubu yang menyetujui, akhirnya kemenangan diraih oleh kubu yang menolak usulan hak angket mafia pajak. Kubu yang menolak usulan pembentukan Pansus hak angket menang dengan 266 suara terdiri dari Demokrat, PAN, PPP, Gerindra, PKB minus Lily Wahid dan Effendy Choirie, sedangkan kubu yang menerima usulan hanya mengantongi 264 suara berasal dari Partai Golkar, PDI-P, PKS, Hanura, Lily Wahid (PKB), dan Effendy Choirie (PKB). Gerindra menjadi suara kunci dalam proses pemungutan suara kali ini, padahal partai yang identik dengan Prabowo Subianto bukanlah anggota Koalisi Partai Demokrat yang menjadi penguasa. Disisi lain, terganjalnya pembentukan pansus perpajakan yang akan membongkar praktek mafia pajak bisa dilihat bahwa kubu penolak adalah kubu yang menginginkan eksisitensi mafia pajak terus melakukan praktik kotornya menggerogoti keuangan negara. Kubu yang notabene dipelopori partai pemerintah yang berkuasa itu menolak dibongkarnya praktik mafia pajak yang menjadi sumber korupsi terbesar didalam pengelolaan negara. Akibatnya Negara RI sudah seperti negara kleptokrasi, dimana pemerintahnya dipenuhi para kleptomania alias koruptor. Saya jadi mempertanyakan komitmen Presiden SBY dan Partai Demokrat serta koalisinya dalam pemerintahan dalam pemberantasan korupsi, utamanya korupsi perpajakan yang melibatkan sebuah organisasi mafia pajak. Terbongkarnya Gayus Tambunan adalah bukti nyata adanya mafia pajak didalam tubuh organisasi pengumpul pajak (Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan). Kemana janji-janji pemberantasan korupsi oleh Presiden SBY saat pemilihan presiden 2009 lalu bila partainya di DPR mendukung keberadaan mafia pajak dan menolak untuk membongkarnya?
