Terburu-buru, Menkopolhukam Mahfud MD meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi atas peristiwa terbakarnya gedung Kejaksaan Agung di Kebayoran Baru, Jakarta pada Sabtu (22/8) malam.
"Jangan berspekulasi bahwa ini terkait dengan kasus tertentu, kasus ini, kasus itu. Nah, kasus yang sekarang sedang ditangani kan ada dua. "Kasus Djoko Tjandra terkait Jaksa Pinangki dan seluruh rumpunnya yang ada di situ dan kasus Jiwasraya yang sudah maju ke pengadilan," kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Minggu (23/8/2020).
Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD juga menegaskan bahwa pemerintah tak mungkin berbohong dan menutup-nutupi sesuatu dalam kebakaran gedung Kejagung.
"Tidak mungkin pemerintah itu berbohong, menyembunyikan sesuatu dalam situasi seperti ini. Karena sekarang masyarakat punya alatnya sendiri untuk tahu dan membongkar," kata Mahfud. Â
Mengapa Menkopolhukam segera menggelar konferensi pers yang poin utamanya malah meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi negatif atas peristiwa kebakaran Kejagung?
Tujuan utamanya tentu untuk membendung arus informasi menyesatkan yang banyak beredar di media sosial. Selain juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada kinerja aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung sendiri.
Tapi, apapun obat penenang yang diberikan pemerintah sepertinya sudah tak sanggup menahan keriuhan spekulasi masyarakat. Seperti yang dikatakan Mahfud MD sendiri, masyarakat punya alat sendiri untuk tahu dan membongkar.
2 Spekulasi Negatif Atas Peristiwa Kebakaran Gedung Kejagung
Setidaknya, ada dua spekulasi atau teori konspirasi yang berkembang di masyarakat seperti yang sudah disebutkan Mahfud MD sendiri. Spekulasi yang pertama adalah mengaitkan kebakaran gedung Kejagung dengan kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 16,8 triliun.
Kasus yang melibatkan 6 terdakwa ini sudah melalui beberapa kali sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari berbagai instansi. Namun seperti keterangan Mahfud MD di atas, Jaksa Agung Burhanuddin memastikan tidak ada berkas perkara dan alat bukti yang terbakar dalam insiden tersebut.
Keterkaitan Kebakaran Dengan Kasus Djoko Tjandra
Spekulasi kedua dan yang paling banyak dibicarakan adalah mengaitkan terbakarnya gedung Kejaksaan Agung dengan kasus Djoko Tjandra. Segera setelah skandal surat jalan Djoko Tjandra yang mengguncang Bareskrim Polri, terungkap pula skandal "main mata" Jaksa Pinangki Mirna Sari dengan Djoko Tjandra.
Jaksa Pinangki terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra dan melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa ijin sebanyak sembilan kali pada 2019 untuk bertemu Djoko Tjandra.
Padahal waktu itu Djoko Tjandra masih berstatus buron. Sementara dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR (29/6), Jaksa Agung Burhanudin menyatakan bahwa terpidana kasus Bank Bali Joko Tjandra sudah berada di Indonesia sejak tiga bulan sebelumnya. Menurut Burhanudin, pihak Kejagung sudah melakukan berbagai upaya untuk menangkap Djoko Tjandra tetapi selalu kesulitan.
Atas keterlibatannya dengan Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa |Agung Muda Pembinaan. Tak hanya itu, Jaksa Pinangki juga dipastikan akan segera diproses ke pengadilan dengan tuduhan menerima suap dari buronan.
Jika kita perhatikan urutan peristiwa dari terungkapnya skandal surat jalan Bareskrim Polri, kemudian  suap pada Jaksa Pinangki, lalu Djoko Tjandra tertangkap dan kebakaran gedung Kejagung yang waktunya berdekatan, kita bisa memahami mengapa sampai ada spekulasi negatif yang berkembang di masyarakat.
Sangat wajar pula jika akhirnya masyarakat menghubungkan kebakaran gedung Kejagung dengan upaya pihak-pihak tertentu yang tidak ingin dalang di balik komplotan pelindung Djoko Tjandra dapat terungkap.
Menepis Spekulasi Dengan Transparansi Penyelidikan
Berbagai spekulasi yang berkembang itu tentu bukan tanpa dasar sama sekali. Dari berbagai komentar dan tanggapan masyarakat, sebagian besar menganggap kebakaran yang bisa meluas dengan cepat ke seluruh bagian gedung adalah suatu hal yang tidak wajar untuk obyek vital seperti gedung Kejaksaan Agung.
Terlalu banyak pertanyaan yang ada di benak masyarakat, namun semuanya mengarah pada satu kesimpulan utama: Ada unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut.
Dugaan bahwa ada unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran gedung Kejagung harus bisa ditepis pemerintah dengan menyajikan transparansi penyelidikan pada masyarakat. Jangan sampai spekulasi itu kian menggelinding dan membesar bak bola salju yang pada akhirnya justru akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada kinerja aparat pemerintah, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi.
