Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden.
Penegasan ini disampaikan presiden Jokowi sehari usai memperkenalkan dan melantik para menterinya yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Presiden Jokowi juga mengingatkan, bahwa kerja kabinet kita adalah kerja tim, bukan kerja menteri per menteri, bukan kerja sektoral.
Menurut Presiden, ini adalah membangun sebuah negara besar, tidak mungkin menteri itu berjalan sendiri-sendiri. Kerja tim, yang dikoordinasi oleh para Menko (Menteri Koordinator).
Belakangan ini, taklimat presiden Jokowi tersebut kembali diungkit menyusul dipublikasikannya video rapat kabinat terbatas pada 18 Juni yang fokus utamanya adalah kemarahan Jokowi pada beberapa menterinya.
Dengan mengungkit taklimat itu, publik seperti hendak mengingatkan bahwa apa pun langkah dan kebijakan para menteri, hakekatnya itu sudah atas sepengetahuan menteri koordinator dan juga presiden itu sendiri.
Maka, alangkah anehnya apabila ketika ada menteri yang membuat kebijakan atau keputusan yang tidak populer di mata publik, hanya menteri tersebut yang disalahkan. Sementara menteri koordinator atau presidennya sendiri tidak dikaitkan sama sekali.
Salah satu menteri yang saat ini tengah menjadi sorotan publik adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Sejumlah kebijakan mantan ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf saat pilpres ini dianggap merugikan citra Jokowi.
Bahkan tagar #EricOut menggema di jagad twitter. Para pendukung Jokowi yang menyerukan tagar ini berharap presiden Jokowi mengevaluasi Erick Thohir, dan mendesak untuk menggantinya. Lucunya, selain mencolek akun resmi Jokowi, netizen juga men-tag akun @kaesangp. Apa hubungannya coba?
Nepotisme Gaya Baru di BUMN Sejak Erick Thohir Menjabat
Salah satu kebijakan Erick Thohir yang digugat netizen adalah keputusannya mengangkat perwira aktif TNI-Polri sebagai Direksi dan Komisaris di BUMN.
Pegiat Anti Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (KKN) Andrianto SIP menganggap Erick Thohir sedang bagi-bagi kekuasaan mengingat ia pernah menjadi ketua timses pemenangan Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019.
"Namun Erick Thohir sangat tidak krideble yang pertama membawa masuk lagi unsur TNI aktif, misal, Marsekal Madya Andi Fahrul di Komisaris PT Bukit Asam dan Laksamana Madya Ahmad Jamludin di Pelindo 1. Padahal UU No 34/2004 tentang TNI melarang perwira aktif," tandas Andrianto.
Selain dua nama tersebut, Andrianto juga menyebut Komjen Bambang Sunarwibowo yang menduduki jabatan di PT. Aneka Tambang, Komjen Carlo Brix Tewu di PT. Bukit Asam dan Irjen Arman Depari jadi Komisaris Pelindo 1.
Andrianto juga menyoroti elit partai yang menduduki jabatan di BUMN. Misalnya, dia menyebut politisi PDI-Perjuangan Dwi Ria Latifa mendiduki jabatan Komisaris BRI, politisi Golkar Rizal Malarangeng menjabat komisaris PT Telkom dan politisi NasDem Irma Suryani Chaniago yang menduduki jabatan komisaris di Pelindo II.
"Lalu ada pula Keluarga Pejabat yakni Ahmad Mulia Tarigan jadi Komisaris Pelindo 1, tiada lain suami dari Sri Wahyuni yang adik kandung Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ada pula adik kandung Wamendes Budi Arie yakni Chandra Arie Setiawan di Komisaris PT Telkom," papar Andrianto.
Banyaknya nepotisme di BUMN sejak Erick Thohir menjadi menterinya seolah membuat BUMN hanya dijadikan sapi perah untuk menambah penghasilan pribadi.
"Akhirnya BUMN jadi bentuk Neo bancakan yang brutal dan lebih parah dari era Orba," tukas Andrianto.
Erick Out, Ahok In?
Selain menyoroti nepotisme di BUMN, netizen juga menganggap Erick Thohir sedang melakukan langkah kuda dengan membangun basis pendukung untuk kepentingannya mencalonkan diri sebagai presiden di ajang pilpres 2024 nanti. Dengan mengangkat mereka, Erick Thohir berharap hutang budi ini akan dibayar lunas saat perhelatan pilpres 2024 sudah di depan mata.
Kuatnya desakan netizen yang didominasi pendukung Jokowi agar presiden segera mengevaluasi dan mencopot Erick Thohir menyisakan satu pertanyaan: Apakah langkah Erick Thohir ini tidak diketahui dan disetujui presiden?
Pertanyaan yang wajar bukan? Karena seperti yang ditegaskan oleh presiden Jokowi sendiri jauh-jauh hari sebelumnya, tidak ada visi dan misi menteri, yang ada adalah visi dan misi presiden dan wakil presiden.
Berdasarkan penegasan presiden tersebut, alangkah naifnya bila presiden tidak tahu dan tidak merestui keputusan Erick Thohir mengangkat sejumlah perwira tinggi TNI yang masih aktif, serta kerabat dan politisi pendukung pemerintah di beberapa BUMN. Sangat naif pula apabila netizen khususnya pendukung Jokowi menutup mata terhadap fakta tersebut.
Lagipula, agak lucu juga kalau kita mengingat kembali betapa Erick Thohir pernah dipuji publik saat mengangkat Ahok sebagai komisaris di Pertamina. Waktu itu, tidak ada yang keberatan apalagi bersuara sumbang perihal nepotisme. Sekarang ketika dia mengangkat politisi dan kerabat pejabat pemerintah di pos-pos BUMN, suara yang mendesak Erick Thohir dicopot nyaring terdengar.
Maka, tidak salah apabila ada anggapan kuatnya desakan agar #ErickOut diiringi harapan supaya presiden Jokowi mengangkat Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok menggantikan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Erick Out, Ahok In.
