Mohon tunggu...
Himam Miladi
Himam Miladi Mohon Tunggu... Penulis - Penulis

Penulis Konten | warungwisata.com | Email : himammiladi@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Tak Ingin Jadi Beban Negara, Alasan Saya Tidak Mau Jadi PNS

16 November 2019   07:18 Diperbarui: 16 November 2019   07:21 1385
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

"Jadi APBD-nya hampir 70% untuk mengurusi orang-orang pemda. Makanya sisa-sisa itu untuk rakyat, itu kan salah. " jelas Menkeu Sri Mulyani.

Apakah menjadi PNS itu salah dan hanya jadi beban negara?

Tidak. Pekerjaan apapun baik dan mulia selama kita memahami betul konsekuensi logis dari pekerjaan tersebut.

Maksudnya?

PNS, seperti yang dikatakan Nina, adalah abdi rakyat. Maka, pahamilah konsekuensi dari kata "Abdi" ini. PNS mendapat gaji dari uang rakyat, maka kepada rakyat pula PNS harus memberi pelayanan yang terbaik.

Masalahnya, yang terjadi kebanyakan terbalik. Justru rakyat yang "melayani" PNS. Rakyat seolah harus berkorban lagi demi mendapatkan pelayanan dari PNS. Kiranya saya tak perlu menyebut secara detil jenis-jenis pengorbanan yang dilakukan rakyat pada PNS tersebut.

Dalam hal anggaran dinas, apa yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani juga benar dan harus menjadi bahan renungan dan evaluasi para PNS.

"Efisiensi kurang. Porsi belanja pegawai tinggi 36%. Kemudian penggunaan belanja barang dan jasa terutama perjalanan dinas," ujarnya dalam acara yang digelar di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kamis (14/11/2019).

Saya sendiri sering mendapati acara-acara yang diselenggarakan beberapa Pemda jauh dari kesan "pengabdian". Justru yang terlihat adalah "hura-hura" dan untuk "menghabiskan anggaran."

Sewaktu bertugas di Lombok, saya pernah menemukan acara "sosialisasi" yang diselenggarakan sebuah Pemda di Jawa Timur di hotel berbintang. Bayangkan, dari sebuah kabupaten di Jawa Timur mengadakan "rapat" di Lombok!

Beberapa kali pula saya mendapati acara-acara sejenis yang kebanyakan diselenggarakan di hotel-hotel berbintang. Tak heran jika kemudian berkembang anggapan di masyarakat, akhir tahun adalah waktunya para PNS "menghabiskan anggaran." Ini karena banyaknya acara-acara yang diselenggarakan Pemda di hotel-hotel menjelang tutup buku.

Efisiensi anggaran, itulah kata kuncinya jika PNS tidak ingin disebut sebagai "beban negara." Program-program yang semestinya bisa diselenggarakan dengan wajar dan anggaran yang sederhana tak perlu digelar secara "wah".

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun