Penampakan Kebakaran Hutan, Satelit NASA (foto : Straitstimes.com). Di Indonesia berbicara soal asap terkait erat dengan kehidupan. Istilah menjaga asap tetap berkepul di dapur berarti ekonomi keluarga masih baik. Istilah popular tersebut sangat penting bagi masyarakat kalangan bawah. Tetapi dalam periode tertentu setiap tahun, bagi Malaysia dan Singapura, asap adalah penyiksa yang sangat mengganggu rakyat dan pemerintahnya. Mengganggu pendapatan negara, mengganggu pendidikan, mengganggu segalanya yang didera oleh si asap. Asap yang berasal dari pembakaran hutan di wilayah Sumatera kali ini benar-benar membuat Singapura dan Malaysia pusing. Sejak Senin (17/6/2013) wilayah Singapura diselimuti kabut asap. Tingkat polusi udara di Singapura sempat mencatat rekor tertinggi dalam sejarah. Indeks polutan (pollutant standards index/ PSI) mencapai 401 pada pukul 12.00 WIB, Jumat (21/6). Sedangkan Pemerintah Malaysia mengumumkan keadaan darurat di dua wilayah bagian selatan akibat asap dari hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia. Menteri Lingkungan G. Palanivelituasi menyatakan situasi darurat menyusul level polusi udara yang menembus angka 750, tertinggi selama 16 tahun pada Minggu (23/6). “Perdana Menteri telah menandatangani pernyataan keadaan darurat untuk distrik Muar dan Ledang,“ kata Palanivel. Kualitas udara di ibukota Kuala Lumpur yang sejauh ini lolos dari dampak kabut asap terakhir, belakangan memburuk, bau asap merebak di seluruh kota. Di Malaysia, sekolah-sekolah dan sejumlah kantor pemerintahan di Kuala Lumpur diperintahkan untuk ditutup dan pemerintah menyarankan para orang tua untuk menjaga anak-anak mereka agar tetap berada di dalam rumah, atau memakai masker wajah ketika bepergian ke luar. Dalam perkembangannya, asap di Singapura pada hari Senin (24/6/2013) menipis, indeks polusi udaranya menjadi 50, yang artinya kondisi udara tergolong baik. Tetapi pemerintah Singapura menyatakan, “Kita harus bersiap jika kabut asap kembali,“ kata Perdana Menteri Lee Hsien Loong memperingatkan warga melalui halaman Facebooknya. Menteri Lingkungan Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan “perbaikan kualitas udara adalah akibat perubahan arah angin di atas Singapura“. Menghadapi serangan asap, Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng dan sejumlah pejabatnya mendatangi Kedutaan Besar RI. “Guan Eng menawarkan kerja sama dan meminta perusahaan yang melakukan pembakaran hutan ditindak tegas,” kata Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno. Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, beberapa hari yang lalu, langsung mengambil sikap sangat tegas. Dia memastikan akan mengganjar hukuman berat bagi pebisnis dan perusahaan berbadan hukum Singapura, apabila ada yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan Sumatera itu. Sikap dan Langkah Antisipasi Pemerintah Indonesia Menghadapi keresahan dan kekhawatiran dua negara tetangga dekat, pemerintah Indonesia jelas harus mengambil sikap serta langkah antisipasi. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak akan meminta maaf kepada Singapura terkait asap kebakaran hutan tersebut. Marty mengaku yakin Singapura memahami sepenuhnya bahwa Indonesia pihak yang paling menginginkan persoalan asap kebakaran hutan bisa diselesaikan. “Tidak ada permintaan maaf,” kata Marty di Jakarta Jumat (21/6/2013). Sementara Menko Kesra Agung Laksono di Jakarta, Kamis (21/6), meminta Singapura berintrospeksi diri terkait masalah ini.“ Banyakperusahaan-perusahaan sawit yaitu pemiliknya Singapura dan Malaysia. Jangan marah kepada kita. Seharusnya mereka introspeksi juga.” Menteri ESDM, Jero Wacik menyesalkan sikap Singapura yang meributkan dan menyebarkan berita masalah asap kiriman ke dunia. “Kalau ada asap ke Singapura, jangan ribut ke dunia. Sepertinya Indonesia ini jelek betul,” kata Jero di Nusa Dua, Bali, Senin (24/6/2013). Akan tetapi dilain sisi, Presiden SBY secara mengejutkan pada hari Senin (24/6/2013) meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia atas bencana kabut asap yang mengganggu kedua negara itu. “Atas apa yang terjadi, selaku presiden meminta maaf dan pengertian saudara-saudara kami di Singapura dan Malaysia,” kata presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta. ditegaskan tidak ada unsur kesengajaan dalam kebakaran hutan dan lahan di Sumatera terutama Provinsi Riau. Dinyatakannya, pemerintah Indonesia tetap akan bekerja keras untuk menuntaskan masalah ini. “Kami bertanggung jawab terus untuk mengatasi apa yang sedang terjadi sekarang ini. Insya Allah kita bisa hentikan asap ini,” katanya. Menanggapi pernyataan beberapa menterinya itu, SBY menyayangkannya. Dia melarang para pejabat untuk mengeluarkan pernyataan yang tidak akurat. “Jajaran Pemerintah Indonesia, saya instruksikan untuk tidak memberikan statement yang tidak semestinya. Kalau ada perusahaan lalai, apakah itu perusahaan Indonesia, menyebutkan perusahaan asing yang dimiliki tetangga kita, itu juga tidak diperlukan,” tegasnya. Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengatakan, berdasarkan penyelidikan di titik-titik kebakaran selama beberapa hari terakhir, terdapat 14 perusahaan yang diduga kuat melakukan pembakaran hutan untuk lahan perkebunan kelapa sawit. Delapan di antaranya dipastikan milik Malaysia. "Saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup masih terus menyelidiki dan mengumpulkan barang bukti sehingga bila nantinya sudah cukup bukti, maka perusahaan itu akan diajukan ke pengadilan," kata Balthasar di Jayapura, Selasa (25/6/2013). Menurutnya tingkat polusi di beberapa kota di Pulau Sumatera sudah di atas ambang batas, bahkan ada yang mencapai angka 600, yaitu di Riau, Batam, dan Bengkalis. Setelah munculnya beberapa pernyataan yang saling berbeda, pemerintah segera melakukan langkah antisipasi penanggulangan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif Rabu (26/6/2013) di Halim memperkirakan luas lahan yang terbakar di Riau telah mencapai tiga ribu hektar. Tercatat sekira 154 titik api yang tersebar di lahan tersebut. BNPB mengirimkan sebanyak 3.049 personel dari berbagai satuan tugas diterbangkan ke Riau secara bertahap mulai pagi kemarin dan hari ini. “Pasukan yang terlibat pada hari ini (pagi kemarin) terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri, Kementerian Kehutanan, BPPT, BMKG, dan BPKP untuk mengawal akuntabilitasnya,” katanya. Untuk memadamkan ratusan titik api itu, BNPB menurutnya tengah menunggu ketersediaan pesawat khusus yang diurus Kemenlu, dari Rusia, Kanada, Australia, dan Korea. “Ini (pesawat water bombing) kita sedang cari, kita sewa secepatnya. Karena tampaknya yang dibutuhkan paling tidak pesawatnya dua, kemudian kita butuh helikopter berkapasitas tinggi,” kata Syamsul. Pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp25 miliar untuk menanggulangi akibat kebakaran itu, disamping tambahan Rp70 miliar untuk menyewa alat pemadam titik api. Kepala BNPB memperkirakan operasi pemadaman seperti ini membutuhkan waktu selama satu bulan dan bergantung pada kondisi cuaca. Operasi ini 100% dilakukan Pemerintah Indonesia. Kepolisian Daerah (Polda) Riau sudah menetapkan ada sembilan orang tersangka terkait kebakaran hutan Riau. Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Ronny F Sompie mengatakan, polisi masih terus mengembangkan proses penyidikan pembakaran hutan di Riau. "Mabes Polri juga sudah menurunkan tim untuk mem-back up proses yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Pidana Khusus Polda Riau yang menangani kasus ini,"katanya. Analisis Dari beberapa perkembangan informasi tersebut, ditinjau dari sisi ilmu intelijen, terbukti betapa rentannya Singapura dan Malaysia terhadap gangguan atau serangan asap. Asap adalah fenomena alam sebagai akibat dari pembakaran. Angin adalah sarana penunjang pergerakan yang menentukan arah dari asap. Sebagai negara yang sudah cukup maju, pemerintah kedua negara itu berkewajiban menjaga serta menyejahterakan rakyatnya, kabut asap harus mereka atasi. Sementara ini kedua negara terlihat hanya pasrah, nasibnya tergantung kepada angin dan sikap serta niat baik Indonesia, karena asap berasal dari negara lain, kira-kira begitulah. Nah, yang hebat adalah pemerintah Indonesia. Begitu ada perintah presiden, karena rasa tidak enak hati atas penderitaan rakyat kedua negara, kini berbondong-bondong kemampuan pemadaman hutan dikerahkan ke Riau. Banyak fihak dilibatkan. Kontroversi sebagai negara dengan sistem demokrasi bebas mulai muncul. Keputusan Presiden SBY yang meminta maaf dianggap lebih mengutamakan citra internasional ketimbang harga diri sebagai pemimpin sebuah bangsa besar. Sebenarnya hal yang wajar kalau kita salah dan meminta maaf, sederhananya demikian. Yang perlu direnungkan, sebenarnya ada hal-hal tersembunyi rasa tidak suka rakyat Indonesia kepada Singapura dan Malaysia. Pernyataan beberapa menteri Kabinet SBY atas peristiwa asap membuktikan hal itu secara terbuka. Termasuk juga munculnya rasa tidak sependapat masyarakat atas permintaan maaf presiden. Jadi apa kesimpulan yang dapat ditarik? Dalam era demokrasi, Indonesia sudah sangat maju, perbedaan pendapat antara pimpinan nasional dengan pembantunya adalah hal biasa yang halal dilontarkan ke publik, wajar SBY mengeritik menterinya yang keliru menanggapi suatu kasus hubungan bilateral antar negara, itu adalah hak prerogatif presiden. Yang jelas wibawa para menteri agak luntur pastinya. Entah bagaimana kodal diantara mereka. Indonesia menunjukkan rasa tanggung jawab akan memadamkan titik-titik api itu dengan segala cara. Memang harus dibuktikan siapa pembakar hutan tersebut. Kita semua faham bahwa memang perusahaan pemilik lahan kelapa sawit mayoritas sudah dimiliki pengusaha asing yang juga tidak peduli dengan cara pembakaran lahan. Inti dari analisis yang perlu diketahui hanyalah soal kerentanan kedua negara tetangga tersebut terhadap asap. Kalau rakyat Indonesia butuh asap di dapur tetap mengepul, rakyat di Singapura dan Malaysia pusing dengan kepulan asap asal Indonesia. Selimut asap sebenarnya bisa dipandang sebagai bagian strategi, keduanya menjadi tidak berdaya. Bahkan pemerintahnyapun bisa saja menjadi tidak stabil. Asap skala masif dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, perhubungan laut dan udara, sampai aktivitas ekonomi dan bisnis, serta aspek sosial. Itulah bahayanya yang melebihi serangan alat perang. Siapa yang diuntungkan?. Mengukurnya, lihat saja kepentingan masing-masing. Oleh : Prayitno Ramelan, www.ramalanintelijen.net
