Tatanan "New Normal", Tepatkah?

"Setengah-setengah tidak akan menghasilkan apa-apa. Setengah itu tidak baik. Setengah benar sama saja dengan tidak benar. Untuk mendapatkan bayaran penuh atas jabatan penuh, setelah sumpah yang lengkap dan jelas, tugas harus dilaksanakan sepenuhnya," Multatuli, Max Havelaar.

Alih-alih melandai, laju curva data pasien positif Covid-19 di Indonesia masih terbilang tinggi. Pun demikian dengan angka kematian. Wajar bila banyak kalangan mempertanyakan kesigapan Pemerintah dalam memerangi lajunya virus tak kasat mata bernama corona virus disease 2019 (Covid-19) itu. 

Tak ada yang salah memang. Sebab, apapun hasilnya kelak sejarah akan mencatatnya. Entah itu kesuksesan ataupun sebaliknya. Reputasi bangsalah yang dipertaruhkan.

Apalagi sejauh ini Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) belum sepenuhnya tuntas diselesaikan. Sangat relevan jika publik beranggapan upaya percepatan Pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona terkesan amburadul. 

Kini publik kembali disuguhkan soal adanya wacana penerapan tatanan hidup baru (New Normal). Lagi-lagi masyarakat 'dipaksa' harus terbiasa hidup berdampingan dengan corona virus. Bagaimana mungkin rasanya. Terlebih belum ada satupun peneliti yang menyatakan pandemi segera berakhir.

Entah hanya sebatas wacana ataukah kedepan benar-benar diberlakukan. Itu pun belum jelas bagaimana konsep pelaksanaan konkretnya. Jelas hal ini menjadi penanda jika bangsa Indonesia belum benar-benar serius dalam menganalisa sebuah keputusan. Jauh dari kata siap mungkin. 

Bahkan terkesan bermanuver dalam menentukan keputusan menyangkut keselamatan nyawa rakyat. Seolah sebuah tontonan kuis. Iseng-iseng berhadiah, berharap suatu keberuntungan.

Apapun dalil yang mendasari. Jelas di sini Pemerintah seakan menyajikan secara gamblang sikap ketidak konsistenan. Sudah tentu dalam upaya menghambat laju sebaran virus Covid-19.

Kalau saja wacana tersebut berangkat dari dorongan faktor ekonomi. Maka cukup beralasan bila sebagian kalangan menilai keputusan dimaksud tidak akan dapat dipastikan membawa Indonesia ke arah perubahan baru. 

Bahkan tidak menutup kemungkinan, tatanan hidup baru (New Normal) yang tengah digaung-gaungkan justru menjadi alasan tersendiri untuk melonggarkan aturan PSBB. Akibat keputusan yang dinilai prematur tentunya.

Maka menjadi penting untuk sama-sama direnungkan. Sudah tepatkah atau malah sebaliknya. Sehingga timbul penafsiran pemerintah setengah-setengah dalam keselamatan rakyatnya. Jangan sampai langkah yang diambil berpotensi memunculkan kasus positif baru.

Tak ada yang lebih berharga dari keselamatan rakyat, apapun itu.(*)