Baca juga: Ajaran Moral Dante dan Grotius Tentang Perang
Blok Uni Eropa, termasuk Komisioner Ursula von der Leyen, dan pejabat Jerman--Prancis menyampaikan keprihatinan serius: langkah ini bisa menghambat jalur kreasi Ukraina menuju keanggotaan Uni Eropa.
Argumen Presiden Volodymyr Zelenskyy: Melawan Infiltrasi Rusia
Presiden Volodymyr Zelenskyy menyatakan bahwa beberapa pejabat NABU/SAPO terindikasi memiliki hubungan dengan Rusia dan lembaga tersebut "bocor" sehingga informasi penting bisa mengalir ke musuh. Namun konon, faktanya, hanya dua pejabat yang diselidiki sedang terkait dugaan spionase, dan sebagian besar penyelidikan yang dilancarkan terkait masalah kecil seperti pelanggaran lalu lintas.
Aktivis menilai alasan ini terlalu kecil untuk menjadi dasar melumpuhkan sistem anti-korupsi, mirip pembenaran insiden kecil untuk mengubah seluruh arsitektur hukum.
Demokrasi vs Konsolidasi Kekuasaan
Dengan mengalihkan otoritas NABU/SAPO ke pihak eksekutif, Presiden Volodymyr Zelenskyy dituding secara praktis melemahkan independensi Lembaga negara anti korupsi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan langkah-langkah represif berikutnya, dan menandai risiko kemunduran demokrasi.
Di saat perang, stabilitas dan persatuan memang penting, namun keseimbangan kekuasaan dan transparansi juga krusial untuk mempertahankan legitimasi dan akses atas bantuan internasional. Negara-negara G7 dan donor dari dunua Barat menetapkan standar akuntabilitas yang ketat, dan pengambilalihan independensi ini jelas mengecewakan mereka.
Realitas Rusia: Peluang Propaganda dan Disinformasi
Penggambaran Presiden Volodymyr Zelenskyy terkait infiltrasi Rusia disinyalir memberi peluang besar pada Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin, untuk menyebarkan narasi: bahwa Ukraina sedang "dikendalikan" oleh elite pro-Barat dan menindas kebebasan sipil. Propaganda Kremlin bisa memanfaatkan keretakan ini sebagai alat politik di dalam Rusia dan untuk menurunkan dukungan Barat.
Jalan Kembali: Kompromi Legislasi
Merespons protes dan tekanan diplomatik, Presiden Volodymyr Zelenskyy menyatakan keinginan untuk membatalkan sebagian undang-undang dan memperkenalkan regulasi baru demi memperjelas peran Jaksa Agung, sekaligus mempertahankan independensi lembaga anti-korupsi. Namun karena parlemen telah memasuki masa reses, perubahan hanya akan bisa dilakukan pada sesi berikutnya.