Tradisi vs Hukum: Pernikahan Anak di Lombok Tengah

Dalam kasus Kepala Dusun di Lombok Tengah yang meminta maaf karena merasa tidak bisa mencegah pernikahan itu, permintaan maafnya menunjukkan ia menyadari adanya permasalahan, tetapi tidak cukup hanya meminta maaf jika ia memiliki andil dalam terjadinya pelanggaran hukum. Bila perannya terbukti lebih dari sekadar "tidak bisa mencegah", maka ia juga bisa dimintai pertanggungjawaban hukum secara pidana.

Kesimpulan

Pernikahan anak di bawah umur merupakan masalah kompleks yang melibatkan aspek hukum, budaya, dan sosial. Meskipun tradisi dan kepercayaan lokal memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, mereka tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum nasional yang bertujuan melindungi hak-hak anak.

Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan praktik pernikahan anak dapat diminimalisir, dan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Tanggung jawab utama secara pidana ada pada orang tua dan pihak yang menikahkan, terutama jika tidak ada dispensasi hukum dan anak belum mencapai usia minimum perkawinan. Pejabat publik, termasuk kepala dusun atau tokoh adat, juga bisa dimintai pertanggungjawaban jika mereka berperan aktif atau melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum. Kasus semacam ini menyoroti perlunya edukasi hukum di masyarakat dan penegakan hukum yang tegas namun juga sensitif terhadap konteks sosial-budaya.

Jika dibutuhkan, aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) bersama lembaga perlindungan anak dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan siapa saja yang patut dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual.

Jakarta, 25 Mei 2025
Prahasto Wahju Pamungkas