(Ilus:http://www.indragiri.com)
Ketika Pemerintah dinilai lalai mendeteksi peredaran vaksin palsu mengelabui dunia medis. Keberadaannya mengancam imunitas pertumbuhan anak-anak. Keresahan masyarakat juga dipicu akibat “kurang” ketatnya pengawasan tentang pengadaan dan peredaran vaksin tersebut. Kok bisa, selama tiga belas tahun berhasil menina bobokan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kini zona nyaman itu mulai terusik, produsen vaksin palsu terindikasi tersebar ke berbagai Rumah Sakit di Jakarta dan Bekasi.
Sejauh ini baru empat belas Rumah Sakit di Kawasan Jakarta dan Bekasi yang kedapatan menggunakan vaksin palsu. Dari keterangan tersangka yang telah diamankan polisi. Mereka berlatarbelakang berbagai profesi mulai produsen, pengepul limbah medis, distributor, penjual, bidan, hingga berbagai profesi dokter terlibat didalamnya.
Belum reda berita peredaran vaksinasi palsu, ditemukan peredaran kartu BPJS palsu. Besarnya potensi mengeruk keuntungan dari sektor kesehatan memicu pelbagai perbuatan kotor yang menyasar lingkungan tersebut. Setelah kasus peredaran vaksin palsu bermunculan uang palsu, data palsu, identitas palsu, kuburan fiktif mengepung negeri ini. Peredaran kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Kesehatan akrab disapa (BPJS) kesehatan bodong di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat bagaikan petir di siang bolong sangat meresahkan. Dilansir berbagai berita tindakan pemalsuan kartu BPJS merupakan indikasi keteledoran pihak BPJS. Kepalsuan terungkap setelah pemegang kartu jaminan kesehatan, Budiyanto (36) merupakan warga padalarang ditolak sebuah Rumah Sakit (RSUD) Cibabat, kota Cimahi.
Padahal pembuatan kartu tersebut dilakukan secara kolektif melalui oknum sukarelawan kesehatan yang tidak bertanggung jawab. Ketertarikan warga membuat kartu BPJS secara massal, karena mendapat iming-iming premi murah, hanya dikenai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per orang sekali bayar berlaku selama dua tahun, kendala terjadi saat akan digunakan kartu BPJS tersebut tidak terbaca database BPJS. Kata ketua RT setempat Ade “adalah program subsidi dari Dompet Dhuafa bagi warga miskin, tega sekali oknum tadi menilep hak kaum miskin, dimana hatinuraninya gelap mata terbuai keuntungan sepihak.
Masih dari katerangan Ketua RT “uang pendaftaran dikumpulkan dulu di bendahara desa. Setiap RW rata-rata mendaftarkan 10 orang. Di desa Kertajaya semuanya ada 23 RW berarti ada 230 orang warga yang terindikasi memegang akrtu BPJS palsu,” kata Ade.
Padahal menurut pengakuan para korban rutin membayar premi tiap bulannya sebesar Rp 49.500 kepada orang tersebut. Penipuan Berkedok Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan banyak dikeluhkan berbagai pihak, hal ini perlu di waspadai calon peserta jaminan kesehatan, dimana banyak “calo” bahkan tidak menutup kemungkinan oknum BPJS ikut bermain didalamnya menyalahgunakan layanan BPJS untuk mengambil keuntungan pribadi. Pihak polisi tentu tidak tinggal diam akan melakukan investigasi atas laporan dari warga cimahi dan sekitarnya.
Sedangkan pasien terkunci dalam lingkaran medis yang berprinsip kapitalisme hanya seperti konsumen. Dijajah oleh iklan yang menghembuskan “angin surga” keprcayaan kalau hendak sehat harus minum beberapa resep obat atau suplemen makanan tertentu, sedangkan daya beli masyarakat terbilang rendah.
Undang-undang mengenai Jaminan Sosial/Kesehatan memang telah disahkan melalui perdebatan yang alot alias meeting only not action, tetapi baru berjalan setengah hati. Pemalsuan kartu BPJS Kesehatan yang menimpa warga Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan tamparan telak, kenapa hal konyol seperti ini marak di Indonesia. Tentu masyarakat kecil menjadi korbannya, modus pemalsuan seperti ini mustahil bergerak sendiri, pasti ada aktor intelektual bermain dibelakang “panggung” jelas sudah terencana, tertata secara terstruktur, masif dan sistematis.
Dikatakan menyeluruh, belum semua merasakan “kenyamanan” karena memang tidak ada yang bisa menjamin akan benar-benar dilaksanakan oleh Pemerintah pada waktu itu, karena sosialisasi peraturan pelaksanaannya hingga sekarang masih kabur-kaburan. Terlalu premature jika pemerintah berani mengaku “berhasil” melakukan pembenahan sektor jaminan kesehatan menjadi jaminan mutu di tengah kepungan koruptor kakap. Masih banyak pekerjaan rumah berbagai pihak yang memonopoli lahirnya jaminan sosial dan kesehatan harus diselesaikan untuk menjamin sistem jaminan sosial ini sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya tanpa ada unsur “pencitraan.” Kedepannya diharapkan sistem kesehatan di Indonesia akan berjalan lebih efektif dan efisien.
Keberadaan BPJS memang untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah/user bukan hanya obral-obrol di kantor sembari menanti user datang, masak para pencari “kesehatan” dibebani pontang-panting sendiri, hingga akhirnya ketika jatuh sakit masih dijumpai perlakuan diskriminatif dari Rumah Sakit, bisa-bisa pasien sekarat duluan tidak ada penanganan baiknya.
