Ketika dunia medis disesatkan kehadiran Vaksin Palsu selama tiga belas tahun mengendap. Saat itu pula orang beramai-ramai menyesaki posko-posko pengaduan vaksin. Kok bisa ya tiga belas tahun mengendap sekarang baru ketahuan baunya, siapa dong yang pantas di persalahkan. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan, selama ini kemana, pengawasan Obatnya lengah atau jengah.
Selagi hangat-hangatnya berita vaksin palsu, anak saya yang ke tiga baru saja mentas dari Rumah Sakit swasta milik TNI Angkatan Udara di Makassar pada (17/7). Musababnya beberapa hari terakhir selesai ramadhan dan iedul fitri anak saya ini kecaduan main game di Laptop serta IPAD tanpa mengenal lelah, namanya anak-anak kalau dilarang malah merengek minta main lagi, akhirnya saya biarkan sampai lupa makan serta minum, istirahat siang.
Puncaknya pada kamis siang, tiba-tiba anak saya terkulai tidur siang, penasaran ada apa ini? Laptop dibiarkan menyala, tapi anaknya tidur-tiduran, selidik-selidik punya selidik, pas di pegang tubuhnya awalnya hangat biasa, mungkin kecapekan, kata saya dan istri. Lama kelamaan panasnya kok kian meningkat, terus kalo dikasih makan selalu muntah hingga berwarna kuning.
Besoknya, tepatnya jum’at malam sabtu kami menyerah, acapkali makan selalu muntah, panas tidak turun. Istri berinisiatif membawanya ke dokter dekat rumah itupun hanya mampu menghentikan muntahnya thok, sedangkan panasnya terus saja meningkat. Sebagai orang tua tentu panik melihat kondisi anak seperti ini, akhirnya kami berdua memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat dari rumah yaitu RS. dr. Dody Sarjoto milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Sultan Hasanuddin Makassar.
Kami mengambil umum sebab saya pribadi sebagai korps Aparatur Sipil Negara sudah menjadi kewajiban korps sebenarnya menangani urusan kesehatan pegawai dan anggota keluarganya, bukan urusan pribadi-pribadi, cilakanya pasien sekamar anak saya yang bapaknya kerja di swasta justru kantor yang uruskan secara kolektif, bukan pribadi-pribadi seperti tempat saya mengabdi.
Menurut hemat saya pengurus BPJS secara pribadi lebih tepat bagi wiraswasta atau pengusaha, kalau pemerintah ada baiknya pemerintah dong turun tangan. Kerja bawahan dituntut maksimal, tapi ketika ada Aparatur Sipil Negara (ASN)-nya terkena musibah/sakit para atasan tutup mata, inikah yang dinamakan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI)?
Hingga anak saya masuk RS tidak mengurus BPJS, Maaf ya, saya boleh saja bilang alergi pada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, alasannya sudah punya kartu ASKES meskipun yang ditanggung istri plus hanya 2 orang anak, tapi tetap saja berlaku potongan iuran perbulan.
BPJS memang menanggung anak ke-3 membuat orang berbondong-bondong antri di kantor pelayanan BPJS, andaipun diurus berati saya kudu iuran “lagi” perbulan, sudah dibebani iuran ASKES dilebur menjadi BPJS beban iuran kesehatan bertambah, tapi tidak dibaregi dengan kualitas layanan rumah sakit serta obat paten. Ini pertanyaan konyol “kenapa nggak cukup ASKES saja menambah tanggungan menjadi 3 orang, jadi tanpa harus ada potongan iuran kesehatan ganda?”
Selain pengalaman pribadi yang berbelit-belit perlakuan terhadap pengguna jasa kesehatan, kurang bersahabat terhadap peserta asuransi kesehatan pernah terjadi pada diri saya, membuat otak saya mendidih dibiarkan nyaris sekarat, alhamdulillah belum sempat sekarat, saya kabur kalau hal ini saya turuti pasti akan diberi resep obat level rendah bukan obat paten.
Lebih memilih Rumah Sakit Swasta seperti milik TNI AU RS. dr. Dody Sarjoto meski terbilang mahal namun kepuasan pelayanan kesehatan dan obat-obatan terjamin tanpa pingpong sana- pingpong sini. Prisip saya uang bisa dicari, keselamatan nyawa anak lebih utama diluar kehendak sang Pencipta, kalau perlu ginjal pun akan saya jaminkan.
