Berdiskusi secara daring mengulik Covid 19 dan Politik Indonesia bersama seorang Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar sebuah pengalaman baru. Terlebih diskusi ini berlangsung secara online, memanfaatkan saluran medsos WhatssApp Grup. Sementara, Hidayat Doe tak lain adalah Co-Faunder Rumah Produktif Indonesia sekaligus memandu diskusi daring sore itu.
Setidaknya cara cerdas ini mengurangi kesumpekan (hastag) di rumah saja, sekaligus menambah wawasan ditengah momok pandemic Covid-19 atau nama populernya Novel Coronavirus.
Ya, tepat sekali dosen tersebut adalah Sukri Tamma, selain mengajar di Departemen Ilmu Politik Unhas, ia adalah Wakil Dekan 2 FISIP Unhas tentunya.
Diskusi online ini digagas oleh Yanuardi Syukur merupakan Founder RPI dan sudah belangsung untuk keempat kalinya, mengusung tema tak kalah menarik dari dua episode sebelumnya, yaitu "Covid -19 dan Politik Indonesia". Rabu, 1/04/2020.
Sukri Tamma, menyampaikan beberapa hal yang menjadi pokok pikiran yang dapat membuka ruang dikusi lebih jauh diantara kita semua. Dalam konteks politik permasalahan pandemi Covid -19 memang cukup menimbulkan pro dan kontra. Selain karena permasalahan ini menjadi keprihatinan dunia, kondisi ini juga memberikan ancaman cukup besar pada kelangsungan hidup manusia terkait dengan potensi dan resiko fatal yang bisa terjadi akibat pandemic covid-19.
"Kondisi ini menyebabkan seluruh elemen masyarakat kemudian terimbas baik langsung maupun tidak langsung secara cukup massif. Kondisi ini kemudian menempatkan pemerintah dalam kondisi yang cukup dilematis. Di satu sisi, ancaman penyebaran virus ini yang cukup besar sangat mengancam kondisi kesehatan dan bahkan mengancam jiwa manusia, sehingga masyarakat diharapakan untuk dapat mengurangi aktivitas bahkan meniadakan beberapa aktivitas yang berpotensi menjadi ruang poenyebaran virus ini. Namun di sisi lain, hal tersebut ternyata juga membawa dampak sosial ekonomi bagi masyarakat," kata Alumni Ilmu Politik Universitas Bonn Jerman.
Sukri menambahkan, secara sosial kebijakan, social distancing dan individual distancing memiliki efek samping yang cukup signifikan yakni timbulnya sikap kecurigaan diantara sesama anggota masyarakat yang bahkan mengarah pada adanya kecenderungan pengucilan terhadap mereka yang dianggap atau dicurigai terpapar virus ini.
"Akhirnya hal ini sangat berpoetnsi menimbulkan ketegangan sosial. Di sisi lainnya lagi, terdapat kondisi pada aspek perekonomian yang mengalami imbas sangat signifikan dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan isolasi parsial atau kebijakan social distancing karena menjadikan masyarakat lebih banyak beraktivitas secara internal yang memberi pengaruh pada sisi ekonomi terutama perdagangan. Memang para pedagang dari beberapa sektor komoditas menikmati "keuntungan" akibat pandemic virus ini karena harganya yang beranjak naik bahkan sangat diperebutkan," jelas Sukri Tamma.
Namun, akibat lainnya dalah adanya kelangkaan barang kebutuhan masyarakat yang menimbulkan kerawanan sosial baru, dalam situasi dimana pandemic virus seolah mengancam di berbagai penjuru lingkungan tempat hidup masyarakat. Hal ini kemudian tentu menjadikan pemerintah harus dapat mengambil tindakan yang tepat dan pada saat bersamaan diharapkan dapat menimbulkan ketenangan warga masyarakat serta kestabilan konteks social ekonomi masyarakat.
"Sama sepertu isu-isu lainnya, dalam konteks politik, permasalahan pandemic covid 19 ini juga membuka jalan bagi pihak-pihak "oposisi" pemerintah dalam "menyerang" kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menjawab setiap permasalahan termasuk dari pihak-pihak yang cenderung memandang sikap dan kebijakan pemerintah secara skeptis," tandasnya.
