Mohon tunggu...
Pipit Indah Oktavia
Pipit Indah Oktavia Mohon Tunggu... Fresh Graduate dari Fakultas Hukum Universitas Jember

Menulis bukan karena tahu segalanya, tapi karena ingin belajar lebih banyak. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Jember yang percaya bahwa perspektif bisa tumbuh dari cerita sederhana. Di Kompasiana, saya ingin berbagi, bukan menggurui.

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Mengapa 4 Sekolah Swasta Ini Terpilih untuk Program Sekolah Gratis?

17 Juni 2025   13:35 Diperbarui: 17 Juni 2025   13:35 44
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pendidikan gratis selalu menjadi impian banyak keluarga di Indonesia, terlebih di kota besar seperti Jakarta yang biaya hidupnya tinggi. Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan uji coba program sekolah gratis di beberapa sekolah swasta. Di tahap awal, sebanyak empat sekolah swasta dipilih sebagai pilot project. Muncul pertanyaan menarik: mengapa empat sekolah ini yang terpilih lebih dulu dari ratusan sekolah swasta lainnya di Jakarta?

Pemilihan sekolah swasta sebagai sasaran program ini bukan tanpa alasan. Pemerintah DKI, melalui Dinas Pendidikan dan dukungan DPRD, menegaskan bahwa program ini menyasar sekolah-sekolah swasta yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap sekolah negeri. Misalnya, beberapa wilayah di Jakarta mengalami ketimpangan distribusi sekolah negeri. Ada daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya sangat besar, namun daya tampung sekolah negeri sangat terbatas. Ketika siswa tidak lolos zonasi, sekolah swasta menjadi satu-satunya alternatif-meskipun tidak semua keluarga mampu membayar biaya masuk dan SPP-nya. Maka, sekolah-sekolah swasta yang berdiri di area seperti inilah yang diprioritaskan dalam program ini.

Selain faktor geografis, aspek kesiapan dan komitmen dari pihak sekolah juga menjadi kriteria penting. Keempat sekolah ini secara aktif menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Pemprov DKI. Mereka tidak hanya bersedia mengikuti sistem pendanaan hibah dari pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa mutu pendidikan yang mereka berikan tidak menurun meskipun siswa digratiskan. Artinya, mereka menunjukkan itikad baik untuk mendukung pendidikan inklusif dan berkelanjutan, bukan semata-mata mengejar insentif atau subsidi.

Menariknya, skema pendanaan dalam program ini tidak menggunakan sistem bantuan operasional sekolah (BOS) biasa, melainkan hibah dari pemerintah daerah yang langsung diberikan kepada sekolah. Ini dilakukan untuk menghindari ketergantungan pada kebijakan nasional, serta memberikan ruang manuver yang lebih besar bagi pemerintah provinsi dalam mengatur pelaksanaan program. Dana hibah tersebut mencakup seluruh biaya pendidikan, sehingga siswa benar-benar tidak dikenakan pungutan.

Program ini juga dirancang dengan sistem seleksi yang adil dan berbasis data. Salah satu data yang digunakan adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP). Dengan demikian, siswa-siswa dari keluarga ekonomi rentan yang sebelumnya tidak bisa bersekolah di swasta karena mahalnya biaya, kini berkesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak. DPRD DKI Jakarta, melalui Komisi E, turut mengawasi pelaksanaan program agar berjalan transparan dan tepat sasaran.

Langkah ini tentu saja menjadi terobosan yang patut diapresiasi. Jakarta menjadi pionir dalam membuktikan bahwa pendidikan gratis tidak harus terbatas pada sekolah negeri saja. Ketika sekolah swasta diberikan ruang untuk berkontribusi, dan pemerintah hadir dengan regulasi serta dukungan pendanaan yang tepat, maka kesenjangan akses pendidikan dapat semakin dipersempit. Selain itu, hal ini juga membuka jalan untuk replikasi program serupa di kota-kota besar lain di Indonesia.

Namun, keberhasilan program ini tidak bisa dilihat hanya dari kuantitas siswa yang ditampung. Evaluasi berkala tetap diperlukan, terutama dalam hal kualitas pembelajaran, kinerja guru, dan kepuasan orang tua murid. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyatakan bahwa pilot project ini akan dievaluasi secara menyeluruh sebelum diperluas ke lebih banyak sekolah. Dengan evaluasi yang objektif dan transparan, program ini dapat benar-benar menjadi tonggak penting dalam upaya pemerataan pendidikan di Indonesia.

Sebagai penutup, terpilihnya empat sekolah swasta untuk uji coba sekolah gratis bukanlah keputusan sembarangan. Ini adalah hasil pertimbangan menyeluruh atas lokasi, kesiapan institusi, sistem seleksi yang adil, serta dukungan regulasi yang kuat. Jika berjalan baik, inisiatif ini bisa menjadi fondasi lahirnya era baru pendidikan inklusif-di mana tidak ada lagi anak Jakarta yang tertinggal hanya karena ia lahir di keluarga yang kurang mampu.

Referensi:
Detik.com, "Disdik DKI: 4 Sekolah Swasta Akan Diuji Coba untuk Program Sekolah Gratis" (Mei 2025)
Kompas.com, "Pemprov DKI Siapkan Hibah untuk Sekolah Swasta Gratis"
Media Indonesia, "DPRD DKI Dukung Pendidikan Swasta Gratis untuk Siswa Tidak Mampu"
Republika.co.id, "Kriteria Pemilihan Sekolah Swasta Gratis di Jakarta

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun