Zona Ekonomi Politik: Mengurai Kerugian Starbucks di Tengah Peperangan Israel-Palestina

Starbucks merupakan sebuah jaringan kopi global dengan ribuan gerai di seluruh dunia. Starbucks menjadi salah satu kopi yang sangat diminati oleh semua masyarakat di berbagai negara. Akan tetapi, berita tidak mengenakkan telah menyerang perusahaan besar tersebut. Starbucks telah menghadapi tuduhan mendukung Israel sejak tahun 2023 lalu, yang berimplikasi pada gerakan pemboikotan yang signifikan. 

Kontroversi ini bermula dari rumor yang menyatakan adanya dukungan finansial kepada pemerintah atau militer Israel, yang dibantah keras oleh Starbucks. Perusahaan ini yang menempatkan diri sebagai entitas publik, berkewajiban untuk mengungkapkan semua kontribusi perusahaan dan telah mengklarifikasi bahwa mereka tidak mengalokasikan dana kepada pemerintah atau entitas militer manapun.

Asal-usul Gerakan Boikot

Pada tahun-tahun terakhir, Starbucks, salah satu waralaba kopi terbesar di dunia, telah menjadi sasaran pemboikotan yang mendapatkan perhatian luas dari masyarakat global. Gerakan boikot merupakan suatu tindakan yang bersifat kolektif dari individu ataupun kelompok yang memilih untuk tidak menggunakan atau membeli suatu produk dari perusahaan tertentu sebagai bentuk protes atau tindakan politik. 

Dilansir dari detikFinance, banyak orang di penjuru dunia yang menyerukan kampanye boikot merek atau produk yang pro-Israel atau terafiliasi dengan Israel. Salah satu merk yang termasuk dalam daftar boikot adalah Starbucks. Pemboikotan Starbucks terjadi diberbagai negara, salah satunya di Seattle, Washington. 

Boikot terhadap gerai Starbucks yang berbasis di Seattle, Washington, juga memberikan dampak signifikan. Pasca-cuitan dari Starbucks Workers United, serikat pekerja yang mewakili banyak barista, menyatakan solidaritas terhadap warga Palestina, Starbucks mendapati dirinya dalam situasi sulit. 

Serangkaian boikot dan seruan boikot di media sosial menyusul respons cepat perusahaan terhadap serikat pekerja, meningkatkan ketegangan dan membuat Starbucks beroperasi di tengah ekspresi politik. Setelah pernyataan tersebut, Starbucks mengambil langkah hukum terhadap serikat pekerja Starbucks Workers United pada awal Oktober 2023. 

Langkah ini memicu protes yang meluas dan seruan untuk memboikot Starbucks karena dugaan sikapnya terhadap konflik Israel-Palestina. Di sisi lain, seruan untuk memboikot Starbucks telah lama diserukan sebelum aksi boikot ini. Hal ini dikarenakan mantan CEO Starbucks, Howard Schultz, merupakan pendukung vokal terhadap penjajahan Israel. 

Akan tetapi isu tersebut telah diklarifikasi oleh Starbucks jika hal tersebut tidaklah benar. Dilansir dari Tempo, Starbucks memberikan pernyataan bahwa baik Starbucks maupun mantan pemimpin, presiden, dan CEO perusahaan, Howard Schultz, tidak memberikan dukungan finansial kepada pemerintah Israel atau Angkatan Darat Israel dengan cara apa pun.

Dampak Keuangan dan Respons Pasar

Boikot tersebut memiliki konsekuensi nyata terhadap Starbucks, dengan laporan yang menyatakan hilangnya nilai pasar sebesar hampir US$12 miliar (sekitar Rp 186 triliun) dalam waktu satu bulan. Meskipun pertumbuhan penjualan lebih baik dari yang diharapkan pada kuartal fiskal keempat, harga saham Starbucks mengalami penurunan terus menerus, yang menyebabkan penurunan nilai pasar sebesar 9,4%.