Masalah korupsi dan nepotisme menjadi masalah yang masih menghantui perjalanan bangsa ini. Bahkan masalah ini telah membudaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika diibaratkan dengan penyakit, maka masalah ini telah memasuki stadium kritis dan kronis. Oleh karena itu diperlukan upaya dan strategi yang sistematis dan masif dari pemimpin dalam mengatasinya.
Dan, masalah korupsi menjadi salah satu point penting dari tema debat pertama dari calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) kita yang ditayangkan secara langsung beberapa stasiun televisi, kamis (17/1).
Sebagaimana yang saya pantau di Kompas TV. Pada session ketiga dengan tema "Korupsi", moderator Imam Priyono memberikan kesempatan kepada pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-Amin memilih pertanyaan  yang disiapkan panelis  Komisi Pemilihan Umum dalam wadah.Â
Pasangan nomor urut 01 ini pun mendapatkan pertanyaan sebagai berikut, "Untuk menduduki jabatan public sering kali membutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga setelah menduduki jabatan perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan, apa strategi anda untuk politik berbiaya tinggi ini?
Pertanyaan itu dibacakan oleh  Moderator Imam Priyono.  Capres Jokowi pun menjawabnya. Dikatakannnya, untuk menduduki jabatan public perlu dilakukan retrutmen yang berbasis komptensi, bukan finansial, bukan nepotisme.
"Prinsipnya rekrutmen itu berbasis  kompetensi, bukan finansial, bukan nepotisme," tegas H. Joko Widodo. .
Karena itu menurutnya, rekrutmen pejabat-pejabat birokrasi harus dilakukan transparan, sederhana dengan standar-standart yang jelas. Â Hal serupa juga dalam jabatan-jabatan politik. Â
"Perlu penyederhanaan system dalam system kepartaian kita sehingga pemilu menjadi murah, pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya-biaya, sehingga kita harapkan bisa memangkas politik uang, suap, korupsi dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, kapasitas yang baik," tambah  Capres Jokowi.
Ia berharp dengan rekrutmen ini jabatan-jabatan baik bupati, walikota, gubernur dan seterus akan mendapatkan putra-putri terbaik karena rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntable dan semua orang bisa melihat. Â
"Dan sekarang kita lakukan. Contoh rekrutmen ASN kita, dilakukan dengan sangat terbuka, semua bisa cek, hasil bisa dicek," tambahnya.
Jawaban pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 ini langsung ditanggapi Capres Nomor Urut 02, Prabowo. Dijelaskannya untuk mengurangi korupsi pada jabatan publik maka diperlukan langkah-langkah konkrit, praktis dan segera dengan cara meningkatkan gaji atau penghasilan pejabat-pejabat publik.
