Mohon tunggu...
bahrul ulum
bahrul ulum Mohon Tunggu... Freelancer - Kompasianer Brebes Community (KBC) - Jawa Tengah

Apa yang ditulis akan abadi, apa yang akan dihafal akan terlepas, ilmu adalah buruan, pengikatnya adalah tulisan, ikatlah dengan kuat buruan mu itu. (KBC-01)

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Keberhasilan Penurunan Kemiskinan Bantaeng akan Diadopsi Pemkab Brebes

22 Maret 2019   09:48 Diperbarui: 22 Maret 2019   10:48 201
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Rapat Penanggulangan Kemiskinan di OR Setda Brebes doc Pribadi

Virus Positip Penurunan Kemiskinan Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, oleh Pemkab Brebes mau diadopsi pasalnya Kabupaten Bantaeng telah sukses menurunkan angka kemiskinan di Kabupatennya, bahman Pemkab Brebes sudah dua kali Pemkab Brebes berkunjung ke Kabupaten Bantaeng, dan kali ini mengundang Narasumber dari Kabupaten Bantaeng untuk disosialisasikan kepada Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Brebes agar mereka mengetahui intervensi apa yang dilakukan Kabupaten Bantaeng ini. 

Demikian disampaikan oleh Plt. Sekda Brebes Ir. Djoko Gunawan, MT dihadapan peserta sosialisasi untuk membangun komitmen dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes. Hadir dalam pertemuan ini Bupati, Plt Sekda, Kepsla Dinas dilingkungan Pemkab Brebes, dan Camat Se Kabupaten Brebes dan unsur organisasi masyarakat dan LSM pemerhati kemiskinan. 

Seperti apa Intervensi Penurunan Kemiskinan Bantaeng. 

Technical Asistance SLRT Kabupaten Bantaeng Sulsel A. Shermylia Maladewi, S.Si menjelaskan, Bantaeng punya tim pokja yang mengurusi tentang penanggulangan kemiskinan, bahkan ditargetkan 6 persen dalam tahun ini, komitmen regulasi adanya SLRT menjadi salah satu pendekatan terbaiknya untuk penurunan kemiskinan. Ada pembentukan tim koordinasi, sekretariat, kelompok kerja dan kelompol program penanggulangan kemiskinan yang di tetapkan dalam keputusan Bupati.

Penanganan kemiskinan dibagi-bagi, jika di desa bisa ditangani maka jangan sampai ke Dinas Sosial atau Bupati, ada fasilitator dan lembaga di desa, jika bisa ditangani di level desa maka selesaikan dilevel tersebut. Misalnya ada warga tidak punya dokumen adminduk dan BPS maka check dulu dalam BDT, setelah itu mekanisme SLRT atau Sistem Layanan Rujukan Terpadu, disana ada fasilitator dan tim yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan tersebut. 

Keterlibatan relawan menjadi vokal point penurunan kemiskinan termasuk LSM dan lintas sectoral. Penurunan kemiskinan bukan kepentingan politik tapi untuk kepentingan terbanyak. Selain itu ada tim reaksi cepat ( TRC ) di level dinas yang dibuat, baik di dukcapil, dinsos, dan organisasi perangkat daerah. Ada Call Center 119 untuk membantu terkait layanan emergency baik itu kecelakaan dan lainnya gratis. 

Semua penduduk yang ber KTP bantaeng dapat pelayanan BPJS kelas 3. Selain itu di bidang pendidikan memberikan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah baik dari TK,SD, SMP/MTS, SMA/SMA/SMA kepada warga miskin, bekerjasama dengan toyota bagi mereka yang lulus SMK atau lulus BLK langsung dapat magang ke jepang. 

Update data kemiskinan tiap tahun menjadi penting, ambulance gratis dan program dari baznas dengan rujukan dari Data kemiskinan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Ada pusat pembelajaran keluarga untuk anak yang terlantar, pelecehan seksual maka ada tenaga yang mendampinginya. Untuk CSR dapat Rp 350 juta wajib buat penanggulangan kemiskinan namun belum ada regulasi tapi punya CSR. 

Bantaeng juga menjadi daerah intervensi kompak untuk peningkatan kapasitas. Dalam penyusunan perda tidak mengeluarkan anggaran, karena ada dukungan dari LSM dan Kompak. Polri dan TNI jika mau membangun rehab dan polisi juga peduli kemiskinan maka data berasal dari Data Kemiskinan Kabupaten Bantaeng. 

Kabupaten Bantaeng juga mendapatkan penghargaan dari kemensos, dan berbagai penghargaan lainnya terkait Intervensi penurunan kemiskinan melalui SLRT  dan pihak Pemkab Bantaeng juga mengapresiasi kepada penyelenggara dengan dana nol rupiah saat ada penghargaan hari nasional. 

Di level desa juga diberikan hak untuk penanganan penanggulangan kemiskinan melalui anggaran dari dana desa. Dan mereka dikasihkan tools dan cara penurunan kemiskinan. 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun