Kampanye Pilpres Mulai Penuhi Beranda Medsos

Media sosial seperti WA, FB, Istagram maupun lainnya menjadi saluran efektif bagi siapapun yang ingin pilihannya itu menang. Bahasa yang muncul dukungan dengan berbagai keburukan maupun kebaikan selalu dipublikasikan, bahkan latar belakang pendidikan, kondisi kesehatan calon sampai dengan kondisi keluarganya pun menjadi target kampanye terselubung. 

Semua ingin jadi pengamat politik, sebagai pemerhati medsos memang harus selektif untuk memilih dan memilah informasi yang ada menjadi informasi yang benar atau minta pembenaran, sepertinya tidak ada pengawasan lembaga apapun terkait publikasi calon pilian presiden. 

Jargon pun bermunculan, dan hebatnya video yang sudah beberapa tahun yang lalu pernah tayang, saat ini ditayangkan kembali agar mereka yang belum paham akhirnya mau dan bangga ketika public figurenya mengatakan statemen di video tersebut, padahal itu video sudah cukup lama, bisa terjadi video tersebut di edit kembali dan dipublikasikan lagi seolah-olah baru. 

Opini pun mulai simpang siur, para pembaca medsos ada yang merasa jenuh dengan rutinitas kampanye terselubung, bahkan ada juga yang ditugaskan untuk melakukan penyebarluasan video dan kata-kata hypnotis agar para pembaca atau pemerhati medsos baik yang menyimak atau mengomentari dan membuat status untuk membuat kata-kata indah dan menarik agar teman atau sahabatnya yang bergabung dengan fbnya selalu membaca status yang dibuatnya. 

Mereka berharap jargon dan jagonya bisa jadi saat pilihan nanti di tahun 2019. Masih butuh beberapa bulan lagi public harus merasakan heterogen status tentang pilpees. Bahkan opini caleg pun semakin bergeser dan dianggap tidak menarik untuk dibuat isu agar konstituen para pemilih untuk memilih caleg yang tepat. 

Status caleg di dapil daerah masing-masing dengan status dukungan pilpres seprrinya lebih condong isu pilpres, nyatanya beberapa minggu ini, dibuat ada publikasikan dari KPU tentang daftar caleg 2019 sepertinya tidak dilirik oleh para pengamat media sosial.

Seperti contoh Info Publik dari KPU Brebes. Berdasarkan Peraturan KPU No. 5 tahun 2018 bahwa KPU Kabupaten Brebes menerima *tanggapan dan sanggahan masyarakat* terhadap bakal calon anggota DPRD Kabupaten Brebes pada Pemilu 2019 mulai tanggal *12 Agustus 2018  sampai dengan 21 Agustus 2018.*

Tanggapan atau sanggahan antara lain semisal :
1. Jika ada info terkait pernah dipidana penjara tapi tidak mengumumkan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018
2. Jika ada karyawan BUMN/BUMD namun belum mengundurkan diri.
3. Jika diduga tidak jelas sekolahnya namun terdaftar sebagai bakal caleg padahal syarat minimal lulusan SLTA.

Sepertinya informasi media sosial seputar demokrasi pilpres dan pileg ini lebih cenderung warga milih pilpres dan ini menjadikan warga sudah beralih ke opini publik yakni diskusi tentang pilpres daripada diskusi tentang calon legislatif DPR RI atau DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.