Pembangunan Infrastruktur Masif, Tapi Tetap Kurang bagi Oposan
Johnny Plate mengadakan konferensi pers mengenai perkemabngan pembangunan infrastruktur yang disoal pihak oposan, AHY yang konon sekadar potong pita. Padahal hanya soal jalan tol. pemerintahan sebelumnya, selama sepuluh tahun hanya sekitar 12% dari yang dibangun pemerintahan sekarang, yang baru tujuh (7) tahun. Ini bukan soal banding-bandingke, tapi mengungkap fakta.Â
Pemerintah mengupayakan berbagai macam upaya pembangunan dari hulu ke hilir. Pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur secara masif terus-menerus dilakukan. Sebut saja tol, bandara, tol udara (Palapa Ring), pembangunan di desa-desa, pembangunan di daerah-daerah 3T. Begitu masif pembangunan yang saat ini bisa kita rasakan.
Dalam dunia digital, pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet hingga pelosok-pelosok (daerah 3T) menjadi bukti keseriusan pemerintahan Jokowi untuk berupaya memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Walaupun sepertinya bagi kubu oposan tidak pernah akan cukup, dan terus membandingkan, walaupun tentu tidak apple to apple.
Pengesahan UU PDP tanggal 20 September yang lalu menjadi sebuah pembuktian pemerintah tidak main-main dalam melindungi data-data pribadi masyarakat Indonesia terkait dengan dunia digitalisasi yang tengah dibangun -- jadi ingat begitu marak masalah - masalah pencurian data.
Payung hukum yang termanifestasi dalam undang-undang ini tentu akan selalu dinamis seiring perkembangan kasus-kasus di dunia digital. Semakin tinggi pohon, akan semakin kencang juga anginnya - maka hal ini akan menjadi sebuah kewaspadaan tanpa putus bagi pihak-pihak berwenang terkait dunia cyber.
Bagaimana seharusnya masyarakat dalam menanggapi hal ini? Tentu sewajarnya kita pun dapat seirama dengan upaya pemerintah yang membangun infrastruktur digital dan layanan internet secara masif.
Menanggapi dan merespon pekerjaan yang telah dilakukan pemerintah pasti beragam - ini sangat wajar. Begitu banyak latar belakang dan kondisi sehingga hal ini memungkinkan tanggapan dan respon yang beragam dalam masyarakat.
Manusia punya kecenderungan 'belum cukup' dan 'tidak puas'. Setidaknya untuk jenis ini, bukan hanya nyindir atau nyinyir tetapi setidaknya juga berikan solusi bagi pemerintah, bukan hanya menuding dan menyerang saja.
Dengan kondisi dan situasi Indonesia yang merupakan archipelago state, maka perluasan layanan digital ke daerah - daerah terpencil pun membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tetapi bukan mandeg, usaha terus dilakukan, upaya-upaya pemerintah terkait hal ini tidak.akan berhenti.
Kolaborasi dan sinergi menjadi pilihan yang bijak untuk dilakukan oleh masyarakat -- alih-alih nyinyir. Membangun sebuah sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi sebuah tindakan baik.
Satu yang tidak boleh dilupakan, pembangunan selain masif, juga menyeluruh. Lihat, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua pun mendapatkan layanan pembangunan yang sama. Padahal dulu hanya Jawa, Bali, dan sedikit Sumatera. Ini  bukan barang mudah. Begitu besar negara ini, tetapi anggaran kan tetap terbatas.
Keberanian dan kehendak baik yang membedakan pembangunan bisa terjadi di seluruh Indonesia dengan relatif baik. Bayangkan jika maling anggaran itu memotong memalak, malingnya sekitar separonya saja, atau tunjangan untuk dewan, apalagi staf ahlinya bejibun namun kinerjanya minta ampun itu bisa dialihkan. Negara ini sudah sangat luar biasa.
Terima kasih  Â
