Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Semua Harus Jokowi Sendiri

24 April 2022   19:20 Diperbarui: 24 April 2022   19:22 343
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Minyak goreng: detik.com

Semua Harus Jokowi, Ada Apa, dari Tiga Periode sampai Miinyak Goreng

Menarik, sistem demokrasi kita ini, lucu dan aneh. Mengaku presidential, namun toh dewan juga bisa memboikot, ingat KMP pada awal pemerintahan Jokowi. Atau betapa ribetnya dengan dewan ketika harus mengadakan UU baru. Padahal mereka juga tidak pernah berinisiatif. Terakhir mengenai harga minyak  goreng, yang sangat aneh dan itu fakta. Harus Jokowi sendiri yang turun tangan.

Mendag tidak berdaya, hanya muter-muter sendiri, KSP sempat juga bicara tidak berdampak. Gorengan dari minyak ini paling suka jelas Demokrat, yang bisa dapat membuat pasar murah. Logikanya, kog bisa dapat segitu  banyak, kemudian dijadikan pasar murah. Dua hal yang sangat tidak logis.

Pertama, dari mana minyak  goreng yang masih langka itu, namun mereka bisa memperoleh sebegitu banyaknyak, kecuali memang menjadi bagian "sabotase" nasional. Aneh dan lucu, mereka kan juga bagian warga negara.

Kedua, uang subsidi yang mereka pakai untuk membeli segian banyak dan kemudian mereka jual murah.  Negara jelas punya uang anggaran untuk subsidi bagi masyarakat, warganya. Lha partai politik lho, sekian besar selisih harga. Kecuali mereka beli "harga teman" dengan para pengusaha mega minyak goreng. Sangat mungkin itu terjadi.

Ini soal oposan yang  pansos dan memang hanya bisa menghajar Jokowi. Selain itu tidak ada. mau berprestasi mana bisa mengejar ketertinggalan yang bak langit dan bumi itu.

Namun, mengapa harus semua Jokowi turun tangan, seolah bahwa hanya Jokowi yang bekerja, bahkan para menteri seolah tidak berdaya. Memang susah, ketika model bertata negara dan berbisnis lain sama sekali.

Puluhan tahun itu sama, pengusaha itu penguasa real pemerintah, upeti yang menjadi sasaran para elit yang ada di pemerintahan. Jadi, tahu sama tahu demi memperoleh fee, sikap makelaran yang memikirkan diri sendiri. Hal yang kini diubah, elit yang terbiasa mendapatkan upeti, ya meradang dan sangat mungkin membuat ulah bersama para pengusaha yang terbiasa main suap dan upeti demi mendapatkan order dan proyek.

Pengusaha, jelas mereka adalah pebisnis yang mencari keuntungan. Toh punya tanggung jawab sosial untuk memikirkan bangsa dan negara juga. Mereka tidak bisa abai, karena toh mereka hidup di tanah dan air Indonesia. Bisa hidup dan memiliki iklim usaha karena bangsa ini. Apa artinya?

Ketika mereka tidak bisa melakukan usaha, karena keadaan dan stabilitas baik ekonomi, sosial, keamanan, atau politik, tentu mereka akan meminta pemerintah turun tangan untuk mengendalikan keadaan.  Mereka tetap tidak akan mampu berusaha jika kondisinya kisruh.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun