Usai wacana Jokowi tiga periode mentah dan kini senyap. Sebelumnya pernah ada gagasan memerpanjang masa jabatan presiden, terlalu dini untuk kemudian lenyap. Semua mentah.
Tiba-tiba menjamur baliho, ketua DPR dan para ketua umum partai seolah menampilkan citra untuk pemilihan 24. Rilis dari beragai lembaga survey ternyata tidak menjawab bahwa "perang" baliho itu tidak cukup memberikan dampak.
Memang ada beberapa hasil survey yang menempatkan salah satu calon kandidat dengan kenaikan signifikan. Toh itu tidak cukup meyakinkan publik jika benar demikian adanya. Malah lahirlah sebuah dagelan kalau itu sih "pesanan."
Entah apa yang ada dalam benak para politikus dan parpol ini, di tengah pandemi yang belum tampak nada-nada berakhir, malah pada asyik menampilkan diri dan keberadaannya untuk masa depan itu. Wong belum tentu juga lolos dari jebakan covid. Atau bisa saja lolos namun berakhir lebih dini sebelum tahun itu, siapa sih yang tahu?
Beberapa hal yang layak kita cermati adalah,
Penempatan Jokowi menjadi wakil presiden, ini jelas legal. Tidak ada peraturan yang dilanggar. Yurisprudensi dari pilihan kepala daerah, sudah ada yang melakukan demikian. Secara legalitas itu sangaat mungkin. Namun ada beberapa hal yang layak untuk dipertimbangkan, baik positif atau negatifnya.
Megawati kemarin mengatakan menangis, mendengar dan membaca, kalau Presiden Jokowi itu dimaki-maki. Dukungan yang keluar juga akhirnya menjelang tujuh tahun Jokowi dimaki-maki, termasuk kadang oleh kader PDI-P juga. Jangan takut, kami di belakang Presiden Jokowi. Hal yang patut diapresiasi, meskipun sangat terlambat, toh partai lain tidak ada.
Nah, baru dua periode, masih ada dalam tataran normal, wajar, dan sangat legal saja sudah seperti itu, apalagi kalau menambah seperti gagasan tiga periode. Hal yang identik dengan posisi ada pada wapres. Apa bedanya. Lha ketika Gibran dan Bobby menjadi calon kepala daerah saja caci maki sudah demikian ngeri.
Bagus sih, jaminan keberlanjutan itu ada. Tidak akan ada program perusakan nasional, karena pernah dan ada bukti konkret serta nyata di depan mata perilaku demikian. Pembangunan progresif 10 tahun bisa musnah hanya dalam hitungan hari, jika pemenangnya adalah dari kubu yang bertolak belakang. Apalagi memang memiliki agenda yang bertolak belakang.
Golkar kolaborasi dengan PDI-P memang cukup menjanjikan sih, Airlangga hanya menjadi simbol, lambang semata, dan semua hal ada dalam pola pikir dan pola tindak Jokowi. Hal yang baik-baik saja. Â Tidak ada yang salah, namun apa ya pantas?
Sangat aneh, lucu, dan tidak patut. Sudah ada pada puncak capaian kemudian turun dengan berbagai-bagai dalih yang tidak semestinya demikian. Masih banyak cara yang bisa ditempuh. Pun banyak anak bangsa yang tidak kalah cerdas, cepat, dan keren sebagaimana Jokowi.
