Amien Rais, Referendum Papua Merdeka , dan Jokowi

Amien Rais, Referendum Papua Merdeka di Majelis Umum PBB, dan Jokowi Kemaruk

Usai kisah gudeg di kepolisian, Amien Rais cukup pendiam, tidak banyak bicara yang aneh-aneh. Tiba-tiba dua isu dijadikan satu pernyataan ketika harlah partainya. Ia mengomentari soal pemindahan ibukota sebagai upaya ajimumpung Jokowi dan hati-hati soal pembicaraan Papua Merdeka di PBB. Cukup menarik.

Mengapa demikian? Ia tahu dengan baik bahwa panggungnya hampir habis, perlu banyak tingkah, agar didengar lagi, paling tidak ada saweran meskipun receh, karena berharap yang gede sudah tertutup rapat. 

Tidak bunyi jelas malu dengan keyakinan dirinya yang memiliki kapasitasnya adalah presiden. Apakah demikian adanya, bahwa PBB memiliki agenda demikian terhadap Papua?

Awalnya ia menyatakan mengenai Papua jangan dianggap main-main, pada ujungnya soal pemindahan ibukota, dan ditambahi embel-embel pemerintah jangan kemaruk. 

Istilah yang sangat tendensius, kurang faktual, dan lebih cenderung luapan rasa kecewa. Apa yang menjadi titik fokus justru bukan soal Papuanya, namun pemindahan ibukota dengan dalih Papua merdeka.

Mengapa demikian? Ia yang merasa kapasitas presiden itu lagi-lagi akan dilangkahi Jokowi dalam membuat sejarah dengan pemindahan ibukota negara. 

Jelas akan masuk dalam buku sejarah bangsa, sedangkan ia lagi-lagi hanya jadi bagian luar atas sejarah yang awalnya ia ikut merintis. Nyeseklah.

Kemaruk itu, jika mumpung menjabat, memiliki pengaruh kemudian anak-anaknya dijadikan ini dan itu karena pamornya, bukan usaha dan kemampuannya. Tahu kan siapa yang demikian? Amin atau Jokowi?

Apakah benar narasi bahwa PBB akan mengagendakan adanya  opsi pembicaraan Papua Merdeka? Beberapa hal patut dicermati;

Upaya memaksakan pembicaraan mengenai Papua memang pernah dan sering dicoba, beberapa waktu lalu juga sudah diusahakan. 

Ternyata diplomat kita menang dan usaha itu pun gagal menjadi agenda resmi. Apakah hal itu tidak akan lagi dicoba? Jelas dan sangat mungkin.

Reaksi dunia internasional dengan kejadian pekan kemarin yang adem ayem kog kecil kemungkinan ada respons yang cukup memadai. 

Indikasi cukup kuat ketika reaksi kemarin itu dunia internasional memberikan tanggapan negatif. Kecaman cenderung tidak ada. Jangan katakan ada upaya pembungkaman.

Era media yang demikian terbuka, tidak akan ada pemerintahan yang mampu menutup informasi sekecil apapun. Apalagi dunia internasional. Kecil kemungkinan pernyataan Amin itu terjadi.

Kemampuan diplomasi kabinet dan jajaran pemerintahan Jokowi-JK ataupun nanti Jokowi-Makruf cukup bisa diyakini kehandalalannya. Usaha yang sudah gagal beberapa waktu lalu tentu menjadi peringatan penting, apalagi juga sudah ada aksi yang mendahului di dalam negeri.

Diplomasi internasional juga sudah diawali oleh diplomasi dalam negeri yang dengan segera telah menyelesaikan hal itu. semua sudah reda dalam hitungan hari. 

Usaha memperbesar dampak di beberapa daerah, Makasar, Bandung, dan Jakarta  gagal.  Provokasi yang dilakukan pihak lain direspons dengan baik oleh petugas keamanan, sehingga tidak makin menjadi.

Kehendak baik dari semua pihak, gubernur, walikota, bupati, dan tokoh daerah serta tokoh nasional telah sukses menyelesaikan persoalan yang nampaknya dibuat-buat ini. 

Susah meyakini ini murni OPM karena beberapa ormas lain ada di sana dan mereka memiliki agenda lain yang cukup  jauh dari identitas OPM. Kemungkinan saling menunggangi justru lebih besar.

Jika riak saja sudah tidak ada, apa iya berpikir akan ada badai yang tiba-tiba terjadi? Terlalu jauh, apa yang Amin katakan. Apakah itu peringatan, tidak yakin, ketika rekam jejaknya mengatakan hal sebaliknya. Ini sebatas menakut-nakuti dan lagi-lagi malah cenderung meremehkan pemerintahan. 

Lucu dan aneh saja ketika Jokowi sudah hampir lima tahun membuktikan kepercayaan rakyat dengan baik, masih ada tokoh yang seperti ini.

Rekam jejaknya memberikan sebuah peringatan, bahwa ini bukan keprihatinan elit atau anak bangsa, namun sebentuk upaya menakut-nakuti dan meremehkan kemampuan pemerintah karena tidak ia sukai. Itu tidak penting, karena toh memang ia tidak suka semua presiden, karena ia pengin dan tidak terlaksana.

Semakin tidak mengarah pada bentuk keprihatinan secara positif ketika dilanjutkan dengan pernyataan selanjutnya jangan kemaruk memindahkan ibukota, itu tidak mendesak. Justru jauh lebih besar dan inti adalah pada soal pemindahan ibukota. Mengapa demikian miring soal pemindahan ibukota?

Ada kemungkinan pihaknya memiliki rencana jangka panjang soal kepemilikan di sekitaran Jakarta. Apa jadinya jika Jakarta bukan lagi sementereng saat ini karena semua pusat ada di sana. Benarkah karena Jokowi kemaruk?

Lha Bung Karno sudah pernah menyiapkan itu semua kog, apanya yang kemaruk dari Jokowi? Apa Bung Karno juga kemaruk? Hal yang sudah sangat lama, bukan tiba-tiba. Pun kondisi Jakarta juga semakin tidak kondusif sebagai sebuah ikon negara besar.

Pemindahan ibukota itu hal yang biasa, banyak negara juga melakukan, tidak melanggar UU, tidak pula merusak sendi-sendi berbangsa. Mengapa harus khawatir dan takut berlebihan?

Appalagi alasan adalah anggaran, berapa banyak anggaran yang sudah dimaling  para bandit demokrasi selama ini? Banyakan mana yang dialokasikan untuk pembangunan ini dan yang sudah diembat demi memenuhi hasrat tamak dan cinta diri para elit itu?

Jauh lebih positif pindah dari pada memperbaiki Jakarta dengan segala problematikanya. Ditingkahi gubernurnya belagu sok presiden lagi. Kondisi hampir semua hal susah untuk diubah menjadi lebih baik. Jakarta sudah masa lalu. Bagian kota pusat bisnis dan ekonomi masih lah mungkin.

Amin bersama kelompoknyalah yang akhir-akhir ini ramai menyoal pemindahan ibukota, ketika kereta sudah membunyikan peluit, namun tawaran kursi itu belum juga jelas. Ketakutan ketinggalan kereta, masih juga investasi di Jakarta akan tenggelam, siapa tidak panik.

Terima kasih dan salam