AUKUS, Pakta Pertahanan atau Pakta Keamanan?

Pesawat tempur biasa saja, bisa menjadi ancaman serius bagi suatu negara. Jika istilah perang dunia II, kita mengenal yang namanya kamikaze. Untuk saat ini, bisa saja PM Australia atau Inggris akan mentaati untuk tidak menggunakan senjata nuklir sebagai perang nyata bagi kehidupan manusia. 

Waktu berganti dan manusia itu dinamis, bisa berubah kapanpun. Negara manapun termasuk UNI Eropa sendiri terkejut dengan adanya AUKUS. Padahal masih hangat diingatan saya, Korea Utara dikenakan sangsi dari AS karena nuklir dengan alasan perdamaian dunia tanpa nuklir. 

Lalu bagaimana dengan AUKUS? Jika pemindah pengetahuan tentang nuklir sudah terjadi, dan kapal selam nuklir dibuat, memang kapal selam itu akan beroperasi dimana? Tentunya akan bergesekan juga dengan wilayah perairan Indonesia? 

Berangkat dari hal ini, Indonesia dapat menunjukkan keberpihakannya pada China. Bayangkan saja, jika terjadi perang nyata pelepasan nuklir diantara pihak yang berseteru? 

Indonesia berada ditengah-tengah dan mengkhawatirkan keamanan nasional dan keamanan insani. Meski menganut politik bebas aktif, Indonesia harus segera menentukan keberpihakan. Terlebih dengan adanya kejadian ini, tentunya akan menimbulkan efek domino pada kebijakan negara, kebijakan politik dan kebijakan ekonomi. Siapa yang dirugikan dalam hal ini? Kita juga sebagai Warga Negara Indonesia. 

Apalagi jika ditinjau lebih dalam lagi, gerbang perairan Natuna sangat strategis untuk lalu lalang kepentingan ekonomi impor dan ekspor barang, ditambah lagi harus ada mobilisasi kapal perang China yang ingin menunjukkan taringnya pada dunia. Aspek geopolitik ini bukan hanya makanan renyah dibidang politik, pertahanan dan keamanan saja, ini semua menjadi kewaspadaan bagi kita semua. 

Melalui juru biacaranya, Menteri Luar Negeri mengharapkan untuk mengedepankan dialog, mencermati dengan kehati-hatian, dan menegaskan kembali komitmen NPT. Saatnya Indonesia memainkan peran dikancah internasional dalam masalah ini. Jika beberapa waktu lalu, China memiliki regulasi seluruh kapal yang masuk Laut China Selatan harus didaftarkan dan tercatat keperluan serta kepentingannya. 

Pihak yang merasa dikecewakan selanjutnya adalah negara Prancis yang balik badan karena terjadinya pembatalan pengadaan kapal selam dengan Australia. Selain Prancis, ada lagi negara yang merasa dikecewakan adalah China tentunya. Negara China geram dengan AUKUS bahkan menganggap hal ini sebagai tindakan tidak bertanggung jawab. 

Negara-negara ASEAN dan Selandia Baru serta UNI Eropa yang merasa tidak diikutsertakan dalam aliansi untuk menghadapi IndoPasifik. Disini, bukan artinya Indonesia menjadi opportunis, tetapi Indonesia dapat mengambil langkah dari sikap-sikap kekecewaan negara-negara tersebut. Dimana Indonesia harus meletakkan diri? 

Jika juru bicara Menlu, harus ada dialog, artinya saat ini Indonesia dapat duduk bersama dengan negara-negara ASEAN membangun solidaritas bersama, menyamakan suara diatas kepentingan perdamaian dunia. 

Jangan seperti sekarang yang sedang terjadi, Filiphina mendukung AUKUS, sementara RI dan Malaysia menolak AUKUS. ASEAN memiliki kemampuan yang sangat potensial terhadap problematika ini. Di tahun 2022, Indonesia dapat mengangkat isu keamanan global ini dalam KTT G20. Pendekatan terhadap Prancis perlu dilakukan mengingat negara ini sangat dikecewakan oleh sikap Australia.