Diplomasi Kemanusiaan Indonesia untuk Gaza : Niat Mulia, Jalan Terjal
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membuat gebrakan diplomasi kemanusiaan yang menarik perhatian dunia ketika menyatakan Indonesia siap mengevakuasi korban luka-luka dan anak-anak yatim piatu dari Gaza akibat konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas. Pernyataan ini disampaikan saat ia akan memulai tur kenegaraan ke lima negara Timur Tengah pada 9 April 2025 lalu. Indonesia, menurut Prabowo, siap menampung sementara hingga seribu korban dalam gelombang pertama, sebagai bagian dari komitmen bangsa terhadap kemanusiaan dan dukungan terhadap perjuangan rakyat Arab-Palestina.
Langkah ini tentu disambut hangat oleh banyak kalangan yang mendukung perjuangan kemerdekaan Arab-Palestina. Namun, di dalam negeri maupun di arena geopolitik internasional, kebijakan ini bukan tanpa tantangan. Banyak rintangan yang harus dihadapi, mulai dari resistensi kelompok politik domestik, tudingan miring dari kelompok kanan ekstrim, hingga dinamika politik Timur Tengah dan sikap negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Israel.
Landasan Humaniter dan Komitmen Indonesia
Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan sejak lama konsisten mendukung kemerdekaan Arab-Palestina, baik melalui forum internasional seperti OKI, PBB, maupun bantuan kemanusiaan langsung. Sejak era Presiden Joko Widodo, Indonesia secara rutin mengirimkan bantuan ke Gaza, termasuk tim medis yang bertugas di zona perang. Komitmen ini diperkuat oleh Presiden Prabowo yang ingin memainkan peran lebih aktif dalam penyelesaian konflik Timur Tengah dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.
Evakuasi warga sipil, terutama anak-anak, dari zona konflik merupakan bentuk nyata dari komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas global. Dalam konteks ini, Prabowo menegaskan evakuasi bersifat sementara dan dilakukan atas dasar persetujuan semua pihak yang terlibat, termasuk Otoritas Palestina dan negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania.
Namun demikian, niat mulia ini tidak berjalan tanpa rintangan. Di dalam negeri, terdapat suara-suara sumbang yang justru mencurigai langkah ini sebagai bentuk "kepatuhan" terhadap tekanan internasional, khususnya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Kelompok kanan ekstrim bahkan menuduh Prabowo menjadi antek kepentingan Barat dan Israel, meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung tudingan ini.
Selain itu, muncul kekhawatiran relokasi korban Gaza, walau bersifat sementara, bisa menjadi celah bagi infiltrasi kelompok-kelompok militan atau ekstremis, apalagi mengingat konflik di Gaza telah bercampur aduk antara milisi, kelompok teroris, dan warga sipil. Keamanan nasional dan proses skrining terhadap pengungsi menjadi isu yang sangat sensitif dan harus ditangani secara profesional dan transparan.
Reaksi Dunia Arab dan Potensi Efek Domino
