Berbicara tentang kesejahteraan, secara garis besar, baik guru PNS maupun guru swasta setidak-tidaknya memiliki hak mendapatkan penghasilan sesuai dengan Standar Nasional berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan maslahat tambahan. Untuk tiga item ini guru PNS mendapatkannya dari pemerintah, sedangkan guru swasta seharusnya dipenuhi oleh lembaga penyelenggara pendidikan swasta yang menaunginya.
Belum cukup dengan itu, pemerintah dan pemerintah daerah masih diharuskan lagi memberikan penghasilan lain kepada guru, berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru, dan ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi, yang dana-dananya dianggarkan dalam APBN atau APBD.
Nukilan bunyi pasal-pasal di atas menunjukkan, betapa bersungguh-sungguhnya bangsa ini dalam mencoba mewujudkan hak-hak guru menjadi sejahtera. Tapi kenyataannya, siapa yang oleh pemerintah didahulukan haknya menjadi sejahtera?
Ihwal kesejahteraan, seyogianya guru swasta tidak perlu mengeluh, tetapi keluarkan semua pendapat yang memberikan solusi atas masalah rendahnya tingkat kesejahteraannya. Dan harapan bagi atasannya guru swasta dapat melaksanakan amanah ini.
