Tahun 2045 mendatang akan menjadi milestone baru untuk bangsa Indonesia. Tepat pada tahun tersebut Indonesia genap berusia satu abad. Sebuah waktu dan durasi yang semestinya telah membawa perubahan menuju kemajuan dan kesejahteraan. Sebuah impian besar yang menjadi cita-cita besar founding fathers saat menyatakan Indonesia berstatus negara merdeka pada 79 tahun lalu.
Dari sekarang, sisa waktu untuk ke tahapan baru itu tinggal 21 tahun lagi. Masa yang sejatinya tidak terlalu lama, sehingga akselerasi untuk memperbaiki sekaligus persiapan menjadi tidak bisa ditunda lagi. Hal itu tak lepas dari berbagai masalah yang masih harus diselesaikan, agar harapan serta keinginan besar itu justru sedang memasuki periode kritis. Sebuah situasi yang jika tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya bisa memupus impian yang sebagiannya sudah mulai terwujud meski baru sebagian kecil pada masa ini.
Gambaran optimistis dari keinginan besar itu bisa dilihat dari apa yang telah dicapai pemerintah saat ini. Menyusul stabilnya situasi ekonomi dan sosial serta politik kebangsaan pasca pandemi covid-19 yang nyaris merontokkan berbagai rencana dan program menuju  Indonesia Emas 2045 tersebut. Bentuk fisik dari Indonesia Emas 2045 tersebut adalah masuknya Indonesia sebagai negara dengan prediket Hight Income Country sebelum perayaan satu abad itu berlangsung.
Seperti dinyatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Tahun 2023, Senin (28/8/2023), yang ingin disasar Indonesia pada masa itu adalah  yakni memiliki PDB Nominal sebesar USD9,8 triliun, dengan GNI per kapita USD30.300, porsi penduduk middle income sebesar 80%, kontribusi industri manufaktur pada PDB mencapai 28%, dan penyerapan 25,2% tenaga kerja.
Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,17 persen untuk kuartal 2-2023, jumlah tersebut masih jauh dari target, "karena pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Â Kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal," tutur Menko Airlangga.
Agar semua bisa berjalan sesuai rencana, Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan perlunya perubahan pendekatan pembangunan dari yang semula reformatif menjadi reformatif yang disitu tercakup di dalamnya pembangunan infrastruktur soft dan hard, SDM, inovasi dan riset, reformasi aturan, selain termasuk tata kelola data serta peningkatan investasi maupun sumber pembiyaan "Kita juga mempunyai berbagai modal untuk mencapai visi tersebut, yaitu sumber daya manusia yang mendekati puncak bonus demografi, yang hanya bisa kita peroleh dalam 13 tahun ke depan dan hanya akan terjadi sekali dalam sebuah peradaban bangsa. Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya menunggu ataupun kita pasif. Kita harus aktif agar bonus demografi yang 13 tahun ini bisa kita capai," ujar Menko Airlangga.
Maka upaya percepatan  transformasi  menjadi negara maju itu secara kongkrit diwujudkan dengan implementasi strategi kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah untuk mendukung transformasi ekonomi diantaranya yaitu kemudahan berusaha dan peningkatan investasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS, mendorong ekspor dan menjaga resiliensi sektor eksternal melalui Devisa Hasil Ekspor (DHE), penguatan daya beli dan pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga pangan dan neraca komoditas, serta hilirisasi
Modal lain yang tak kalah kuatnya adalah sumber daya alam antara lain dalam bentuk 125,57 juta hektar Kawasan Hutan, cadangan sumber daya energi mineral, hingga potensi energi terbarukan mencapai 3,716 GW. Pemerintah juga menggencarkan pembangunan infrastruktur yang dirancang secara komprehensif melalui Program dan Proyek Strategis Nasional di seluruh wilayah Indonesia. Â "Tentunya transformasi ini perlu sinergi seluruh pihak termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan sebagai auditor eksternal yang independen. Peran BPK sangat penting dalam mendukung visi nasional ke depan. Perbaikan tata kelola, akuntabilitas, evaluasi dan monitoring keuangan dan transparansi menjadi hal penting agar tercipta masyarakat yang adil, maju, berdaulat dan makmur," pungkas Menko Airlangga.
