Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan ekonomi serta kemasyarakatan tidak sekedar data diatas kertas atau pernyataan tanpa fakta. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara stabil, ditandai surplus perdagangan yang terus menerus stabil di posisi  dalam 30 bulan terakhir, di tengah situasi global yang justru mengarah ke situasi bertolak belakang membuat banyak pihak melihat capaian tersebut sebagai sebuah keajaiban. Keajaiban yang sejatinya adalah buah konsistensi pengambilan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat yang sejak awal menjadi fokus kerja pemerintahan presiden Joko Widodo.  Fakta terakhir terlihat saat Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa  ekonomi Indonesia pada kuartal II-2023 atau April-Juni tumbuh 5,17% (year on year/yoy) dan 3,86% (quartal to quartal/qtq), sekaligus menjadi penanda bahwa  selama 7 kuartal ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%.
Apa yang dialami dan menjadi pengalaman tersebut tentu menjadi pelajaran dan bisa dibagi Indonesia kepada negara-negara lain, seiring dengan berbagai event besar dunia yang berhasil dilaksanakan di dalam negeri, dimana Indonesia dinilai berhasil mempertemukan berbagai pertentangan tajam dari banyak negara melalui forum-forum bergengsi seperti pelaksanaan KTT G-20 Bali November 2022 dan Keketuaan ASEAN 2023. Sehingga menjadi wajar kemudian jika dorongan untuk naik meningkatkan profile kebijakan luar negeri melalui partisipasi di berbagai inisiatif global menjadi sesuatu yang wajar mengemuka.
Menjadi wajar pula jika dorongan untuk ambil bagian atau bergabung dalam inisiatif global menjadi sesuatu yang sudah semestinya. Salah satunya adalah peluang untuk masuk dalam organisasi OECD (Organisation for European Economic Co-operation) yang saat ini berisi negara-negara dengan pendapatan per kapita terbesar yang berisikan 37 negara.
Peluang untuk bergabung itu semakin besar dan peta jalannya kian jelas, seiring pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengann  Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann, di Jakarta, Kamis (10/8/2023).  Pertemuan keduanya secara spesifik membahas rencana bergabungnya Indonesia menjadi anggota ke-38 OECD. Â
"Bahwa keinginan Indonesia sudah diberitahukan ke-38 anggota dari OECD dan pada prinsipnya mereka menyambut sangat positif karena Indonesia dinilai berhasil dalam kepemimpinan di G20 dan sekarang Bapak Presiden memimpin ASEAN," tutur Airlangga.
Airlangga menambahkan, sambutan positif dari anggota OECD juga karena Indonesia dinilai berhasil memimpin G20 saat presidensi 2022. Selain itu, Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga dinilai mampu mengendalikan pandemi Covid-19 dengan baik. Yakni, mengendalikan virus Covid-19 sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Hingga tahun 2022, Indonesia tergolong sebagai negara berpendapatan menengah atas, dengan pendapatan per kapita sebesar $4,580 USD. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan Indonesia dapat mencapai pendapatan per kapita sebesar $5,500 USD pada tahun mendatang. Airlangga memberikan jaminan bahwa keanggotaan OECD tidak akan membawa konsekuensi buruk bagi negara.
Airlangga menekankan bahwa sebagian besar negara anggota OECD memiliki ekonomi berpendapatan tinggi, dengan rata-rata pendapatan per kapita sekitar $43,260.7 USD pada tahun 2022. Oleh karena itu, potensi keanggotaan Indonesia dalam OECD dapat berfungsi sebagai indikator lintasan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. "Anggota OECD umumnya menunjukkan pendapatan per kapita yang melebihi $10,000 USD, menjadikan standar OECD sebagai tolok ukur penting bagi program pembangunan Indonesia. Pencapaian tersebut akan mendorong kita melewati jebakan pendapatan menengah," tegas Airlangga.
Airlangga mengungkapkan bahwa setelah pembicaraannya, Sekretaris Jenderal OECD dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selanjutnya, Mathias Cormann akan merumuskan peta jalan yang menggambarkan perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD. "Kita  akan bersama-sama mengembangkan peta jalan, yang merinci tonggak-tonggak dalam keterlibatan resmi Indonesia dalam proses keanggotaan. Begitu konsensus dari 38 negara anggota tercapai mengenai pergerakan Indonesia, peta jalan resmi akan diumumkan," tegasnya.
Menko Perekonomian menegaskan, jika Indonesia berhasil masuk menjadi anggota OECD, akan menjadi sejarah bagi pemerintahan periode ini. Sebab, Indonesia bakal menjadi negara Asia Tenggara pertama yang bisa bergabung dengan OECD. Sedangkan di level Asia, Indonesia bakal menjadi negara ketiga yang berhasil menjadi anggota OECD.
