Mohon tunggu...
Osa Kurniawan Ilham
Osa Kurniawan Ilham Mohon Tunggu...

Sebagai seorang musafir di dunia ini, menulis adalah pilihan saya untuk mewariskan ide, pemikiran, pengalaman maupun sekedar pengamatan kepada anak cucu saya. Semoga berguna bagi mereka...dan bagi Anda juga. Beberapa catatan saya juga tercecer di http://balikpapannaa.wordpress.com ataupun di http://living-indonesiacultural.blogspot.com.

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Artikel Utama

Samudera Indonesia atau Lautan Hindia ?!

10 Januari 2010   23:49 Diperbarui: 26 Juni 2015   18:31 0 0 17 Mohon Tunggu...

Dulu, di tahun 1980 ketika saya bersekolah di SD ada yang masih melekat di memori saya mengenai pelajaran tentang Indonesia. Menurut guru SD saya saat itu, Indonesia letaknya strategis. Berada di garis khatulistiwa, terletak di antara 2 benua besar, benua Australia dan benua Asia. Juga terletak di antara 2 samudera besar yaitu samudra Indonesia dan samudra Pasifik. Sejak itulah selalu melekat di otak saya bahwa lautan yang berada di selatan Indonesia itu bernama samudra Indonesia. Kondisi itu ditambah lagi dengan fakta bahwa di setiap peta Indonesia saat itu selalu bertuliskan Samudera Indonesia untuk menunjukkan nama samudera di selatan Indonesia. Terus terang saya lebih bangga dengan kata "samudera" ketimbang "lautan" karena terasa lebih gagah gitu, kayaknya Bung Karno sukses menanamkan kebanggaan itu kepada saya he...he.....

Merunut kepada sejarah, dulu dunia internasional tidak mengakui adanya konsep negara kepulauan (Archipelagic State). Berdasarkan Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) dunia internasional hanya mengakui Indonesia sebagai negara daratan di mana batas wilayah laut yang diakui hanyalah sebatas 3 mil dari garis pantai. Untuk kasus di Indonesia, jadi dulu negara kita terbelah-belah terutama wilayah lautnya. Sumatera dan Kalimantan terbelah oleh perairan internasional, begitu juga antara Jawa dan Kalimantan serta Kalimantan dan Sulawesi. Semuanya gara-gara jarak antara kedua pulau tersebut melebihi 3 mil sehingga sisanya di tengah akhirnya menjadi perairan internasional yang menguntungkan armada negara-negara besar dan merugikan pertahanan dalam negeri seandainya kita diserang negara lain.

Bukan Bung Karno namanya kalau tidak mau dan tidak mampu merubah konsep internasional yang sudah puluh tahunan umurnya itu. Tanggal 13 Desember 1957 PM Indonesia Ir. Djuanda Kartawidjaja mengeluarkan deklarasi yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan, bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang.

Konon, Bung Karno mendapat inspirasi tentang konsep negara kepulauan setelah berdiskusi dengan Dr. Sam Ratulangie mengenai buku yang ditulis Dr. Sam Ratulangi berjudul Indonesia In Den Pacific (1938). Karena itulah setelah ia menjadi presiden dikumpulkanlah para ahli sejarah dan kelautan untuk disekolahkan dan melakukan penelitian untuk membantah konsepsi pemikiran barat tentang oceanologi dan oceanografi. Untuk mendapatkan pengakuan internasional, dikerahkanlah ahli-ahli tersebut yang kemudian menjadi diplomat ulung saat itu (bandingkan dengan diplomat kita sekarang he...he...). Bisa dicatat nama Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja dan Prof. Hasyim Djalal. Bahkan lebih jauh dari itu, Indonesia mengusulkan adanya ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) sampai maksimal sejauh 200 mil dari pulau terluar untuk memungkin negara kepulauan mengambil keuntungan ekonomis dari wilayah tersebut. Hebatnya, setelah mengalami penolakan dari negara-negara besar termasuk AS, delegasi kita menang dan berhasil menggolkan proposal tersebut. Deklarasi Djuanda akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982).

Sejak itulah Bung Karno memperkenalkan nama Samudera Indonesia untuk menandai wilayah laut dan ZEE yang diakui oleh dunia internasional itu. Inilah petikan pengakuan Bung Karno yang diambil dari buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat:

"Aku ingin agar Indonesia dikenal orang. Aku ingin memperlihatkan kepada dunia, bagaimana rupa orang Indonesia. Aku ingin menjampaikan kepada dunia, bahwa kami bukan "Bangsa jang pandir" seperti orang Belanda berulang-ulang kali mengatakan kepada kami. Bahwa kami bukan lagi "Inlander goblok hanja baik untuk diludahi" seperti Belanda mengatakan kepada kami berkali-kali. Bahwa kami bukanlah lagi penduduk kelas kambing jang berdjulan menjuruk-njuruk dengan memakai sarung dan ikat-kepala, merangkak-rangkak seperti jang dikehendaki oleh madjikan-madjikan kolonial dimasa jang silam. Setelah Republik Rakjat Tiongkok, India, Uni Soviet, dan Amerika Serikat, maka kami adalah bangsa jang kelima didunia dalam hal djumlah penduduk. 3000 dari pulau-pulau kami dapat didiami. Tapi tahukah Saudara berapa banjak rakjat jang tidak mengetahui tentang Indonesia ? Atau dimana letaknja ? Atau tentang warna kulitnja, apakah kami sawomatang, hitam, kuning atau putih ? Jang mereka ketahui hanja nama Sukarno. Dan mereka mengenal wadjah Sukarno.Mereka tidak tahu, bahwa negeri kami adalah rangkaian pulau jang terbesar didunia. Bahwa negeri kami terhampar sepandjang 5.000 kilometer atau menutupi seluruh negeri-negeri Eropa sedjak dari pantai Barat benuanja sampai keperbatasan paling udjung disebelah Timur.Mereka tidak tahu, bahwa kami sesudah Australia adalah negara keenam terbesar, dengan luas tanah sebesar dua djuta mil persegi. Mereka umumnja tidak menjadari, bahwa kami terletak antara dua benua, benua Asia dan Australia, dan dua buah Samudra raksasa, Lautan Teduh dan Samudra Indonesia"

Dari situlah kenapa pada jamannya Bung Karno memperkuat Angkatan Udara dan Angkatan Laut sampai disegani oleh kawasan Asia Pasifik. Selain alasan Trikora (merebut Irian Barat), penguatan Angkatan Udara dan Angkatan Laut juga sebagai konsekuensi atas mekarnya wilayah laut dan udara Indonesia karena Deklarasi Juanda tersebut. Kita juga butuh Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang kuat karena konsep negara kepulauan juga memberikan tanggung jawab kepada RI untuk menyediakan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) di mana semua armada internasional diperbolehkan untuk melintas dari Samudera Pasifik ke Samudera Indonesia atau sebaliknya. Supaya ALKI tidak disalahgunakan oleh armada asing, maka kita butuh Angkatan Udara dan Angkatan Laut untuk mengawalnya. Itulah konsep negara peninggalan Pak Juanda dan Bung Karno yang kita generasi penerusnya harus mampu menjaganya.

Tapi apa yang terjadi sekarang ini ? Konsep penguatan TNI AL kita menurun dari Blue Navy (tataran armada samudera) ke Green Navy (tataran armada laut). Bila di jaman Bung Karno kita punya belasan kapal selam canggih sekarang kita hanya punya 2 saja, itu pun yang satu sedang direparasi di Korea Selatan. Bila dulu kita punya kapal perang kelas penjelajah dan destroyer, sekarang untuk punya kapal korvet saja DPR debatnya nggak habis-habis he..he.. Hal yang sama juga terjadi pada TNI AU kita.

Tapi, okelah kalau karena alasan uang kondisi TNI AU dan AL kita kedodoran. Tapi ada satu hal mendasar yang juga mulai lenyap dari otak kita dan otak anak-anak kita. Dan itu akan berpengaruh kepada paradigma kita dan anak-anak kita sekarang dan di kemudian hari. Coba perhatikan, sekarang saya sudah tidak pernah mendengar lagi orang (pejabat dari yang tertinggi sampai yang terendah, pendidik, bahkan wartawan) menyebut "Samudera Indonesia" untuk mempercakapkan tentang wilayah laut bagian selatan kita itu. Kelihatannya supaya terlihat sok internasional, kita sekarang lebih senang menyebutnya Lautan Hindia ketimbang Samudera Indonesia. Saat saya melihat peta dan atlas negara kita kepunyaan anak saya, tiada lagi kata "Samudera Indonesia" di sana, yang ada hanyalah kata "Lautan Hindia". Tampaknya ada upaya cerdas dan sistematis untuk menghapuskan kata "Samudera Indonesia" dari ingatan kita dan anak cucu kita.

Lautan Hindia memang nama resmi internasional untuk samudera luas di dunia bagian selatan itu, tapi Samudera Indonesia adalah nama resmi dari Bung Karno untuk menunjukkan bagian kecil Lautan Hindia yang menjadi wilayah laut dan ZEE negara kita. Tapi sekarang kita berusaha melupakannya secara sadar dan sengaja. Jadi jangan heran kalau suatu saat nanti anak cucu kita tidak menganggap lagi lautan di selatan Jawa itu bukan kepunyaan Indonesia tapi kepunyaan India, kan namanya Lautan Hindia ?!

Terus terang saya salut kepada Bung Karno yang kreatif menanamkan kebanggaan nasionalisme ini, sayang kreatifitas itu tidak dimiliki oleh pemimpin berikutnya. Sekedar ajakan, bagaimana kalau kita populerkan kembali nama "Samudera Indonesia" ini ?

Sumber pustaka dan gambar:

1. Cindy Adam, Bung Karno Penyambung Lidah rakyat Indonesia

2. www.wikipedia.org

3. http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=99&fname=geox0805.htm

(Osa Kurniawan Ilham, Balikpapan, 11 Januari 2010)

KONTEN MENARIK LAINNYA
x