Sejak terpilih menjadi Gubernur dan wakil Gubernur, banyak harapan warga DKI terhadap pasangan Jokowi-Ahok untuk membawa Jakarta menjadi lebih baik, sesuai dengan tagline pada saat PILKADA "JAKARTA BARU".
Gebrakan dan langkah-langkah telah dilakukan oleh pasangan Jokowi-Ahok, walaupun selalu ada pro dan kontra dimasyarakat dari masalah waduk pluit, lelang jabatan dan yang masih hangat, masalah pasar tanah abang.
Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah memang tidak bisa memuaskan semua kalangan, pasti ada yang merasa dirugikan ataupun sebaliknya.
Disinilah di butuhkan kedewasaan warga DKI dalam melihat, menimbang dan menilai atas suatu kebijakan yang diambil/diputuskan.
Khusus masalah Pasar Tanah Abang, keputusan Jokowi-Ahok untuk merelokasi PKL yang berjualan dibadan jalan ke Blok GÂ mendapat tanggapan yang beragam dari warga jakarta, sebagian besar sangat setuju.
Karena mereka sadar, dengan relokasi ini kemacetan dipasar tanah abang bisa berkurang dan aktivitas jual beli menjadi lancar, para PKL bisa berdagang dengan nyaman. Dan yang paling penting status mereka berubah dari PKL menjadi pedagang tanpa embel-embel 'kaki lima'.
Tapi mengapa ada saja yang tidak setuju dengan relokasi? mungkin sebagian besar dari kita pasti bisa menjawab MENGAPA dan SIAPA.
ya... benar mereka adalah orang-orang yang merasa nyaman dengan kesemberawutan tanah abang, yang memamfaatkannya sebagai ladang bisnis dari jasa pengamanan, juru parkir , sewa menyewa lapak bahkan PSK. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan uang dari hasil keringat orang lain. Uang yang harus disisihkan pedagang dalam keadaan rugi maupun untung sebagai uang sewa atau keamanan. Betapa enak hidup orang-orang seperti ini. Tinggal duduk manis, duit datang dengan sendirinya. Sedangkan disisi lain, para pedagang berjuang tanpa lelah dan dengan tetesan keringat untuk mendapatkan untung dari hasil jualan mereka.
Sudah sepantasnya Jokowi-ahok memberantas bahkan menghilangkan tindak premanisme di tanah abang, karena jelas itu sangat meresahkan para pedagang dan pembeli.
Memang itu bukan wewenang mereka, paling tidak niat mereka menjadi trigger bagi aparat hukum untuk bertindak, seperti yg dipertontonkan aparat kepolisian yang menangkap preman ditanah abang baru- baru ini (kemarin-kemarin kemana aja pak polisi..).
Tapi tidak bisa dibayangkan ( masih membayangkan karena sulit dan sangat sulit terjadi ) jika premanisme diberantas diseluruh DKI, berapa banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan sebagai juru parkir liar, jasa pengamanan liar, timer, tukang palak dan PSK.
Jika ini bisa terjadi otomatis Angka penggangguran di DKI akan meningkat.
Semoga Jokowi-Ahok memikirkan ini. Memikirkan dan memberi pekerjaan yang layak dan halal bagi mereka untuk menghidupi keluarga.
Bagaimanapun mereka adalah saudara kita, SAUDARA seBANGSA dan seTANAH AIR.
salam..
