Mohon tunggu...
Opa Jappy
Opa Jappy Mohon Tunggu... Orang Rote yang Bertutur Melalui Tulisan

Orang Rote yang Bertutur Melalui Tulisan. Akun Resmi Jappy M Pellokila di Kompas.Com dengan motto Bebas Menyuarakan Kebebasan. Tulisan lain: http://indonesiahariini.id/ http://jappy.8m.net https://twitter.com/OpaJappy">https://twitter.com/OpaJappy Dan juga ada di Berbagai Media Nasional dan LN. Akun Lama http://www.kompasiana.com/jappy

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Artikel Utama

Saatnya Berikan DKI Jakarta Wakil Gubernur

13 Januari 2020   22:11 Diperbarui: 28 Februari 2020   13:07 494 8 6 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Saatnya Berikan DKI Jakarta Wakil Gubernur
(KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO)

Mendung di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan | Kembali tentang Jakarta. Jakarta yang dua-tiga hari ini tidak hujan, hanya mendung meneduhkan.

Walau seperti itu, para pengungsi akibat banjir awal tahun belum bisa tidur tenang karena sekitar rumah mereka masih porak poranda, bahkan di sana-sini ada tumpukan sampah belum tersentuh Dinas Kebersihan. Jakarta memang belum pulih dari terjangan banjir awal tahun.

Sulitkah memulihkan kembali Jakarta setelah banjir? 

Ketika pertanyaan tersebut ditanyakan kepada para 'pengikut Gubernur DKI Jakarta sebelumnya,' mereka dengan nada yang hampir sama menyatakan bahwa, "Tidak sulit alias mudah." Bahkan, ada yang menyatakan dengan nada antusias bahwa, "Jakarta adalah Provinsi di Indonesia yang paling mudah diatur." 

Alasannya, juga menurut mereka, karena Jakarta memiliki Anggaran yang sangat besar, terbatas wilayahnya, tinggkat pendidikan penduduk lebih tinggi dari rata-rata Nasional, Ibu kota Negara, dan pusat ekonomi serta politik Nasional, dan ditambah lagi Jakarta selalu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat.

Selain itu, semua semua perangkat hukum atau pun undang-undang untuk mengurus Jakarta telah ada atau tersedia.

Mendengar ungkapan seperti di atas, saya jadi ingat pada beberapa, menimal dua, Gubernur DKI Jakarta sebelum yang sekarang, mereka pernah berkata seperti itu. 

Apalagi, mantan Gubernur yang sekarang jadi Presiden RI dan mantan Gubernur yang pernah masuk penjara, pada banyak kesempatan, mereka nyatakan bahwa Jakarta hanya membutuhkan keberanian untuk eksekusi, sebab semua perangkat dan dukungan undang-undang sudah lengkap.

Dalam arti mengurus, termasuk urusan macet, banjir, lingkungan dan kawasan perumahan, disiplin, dan lain-lain bisa diselesaikan dengan melaksanakan keputusan undang-undang dan peraturan yang telah ada. Jadi, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengeksekusi.

Suatu contoh tidak besar, tentang banjir yang melanda Jakarta, semua orang sudah tahu akibat dari (i) hujan yang terus menerus sejak 30, 31 Desember 2019, dan 1 Januaru 2020, (ii) luapan Banjir Kanal, (iii) saluran air dalam kota yang dangkal, sempit karena tersumbat sampah, (iv) aliran air menuju saluran atau got semakin sempit atau pada sejumlahg ruas jalan tertutup trotoar.

Maka untuk mengatasinya, cukup melakukan pembenahan pada (ii) hingga (iv); dan itu mudah dikerjakan oleh Pemda DKI Jakarta. Mengatasi banjir di Jakarta, mudah kan?

Karena kemudahan itu, maka pada suatu waktu Gubernur Jakarta yang sekarang mengungkapkan bahwa, "Permasalahan banjir di Jakarta, dapat diselesaikan atau diatasi oleh pejabat setingkat Lurah." Atau bahkan, warganya sendiri dengan menyediakan sumur serapan di halaman rumah agar air masuk ke Bumi sebelum ke laut.

Sayangnya, apa-apa yang diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta sebelum yang sekarang, ternyata tidak berlanjut. Justru pada era Gubernur yang sekarang, sikon Jakarta sepertinya tetap seperti sebelum 16 Oktober 2017, atau bahkan 'maju ke belakang alias mundur' pada banyak hal.

Misalnya, macet di mana-mana, trotoar menjadi paduan pejalan kaki dan pedagang, parit penuh sampah, bahkan sejumlah area public tidak terurus. Juga, saya sering bertemu ASN berlogo Pemda DKI Jakarta berkeliaran pada jam kantor sementara asyik belanja dan ngobrol di sejumlah mall.

Lalu, timbul tanya, "Mengapa Jakarta Maju ke Belakang?" Padahal, Gubernur yang sekarang adalah orang yang menjadi pilihan mutlak warga atau pemilih yang militan. Seorang teman dosen, ketika ditanya hal tersebut melalui pesan WA, ia menjawab dengan manis, bahwa Jakarta jangan dibiarkan dipimpin oleh hanya satu orang.

Saya pun maklum, sebab sejak Wakil Gubernur DKI Jakarta (yang lalu) maju sebagai Calon Presiden, Ibu kota memang tidak memiliki Wakil Gubernur; padahal pernah ada wacana bahwa DKI Jakarta, minimal mempunyai tiga Wakil Gubernur.

Jadi, itu penyebabnya, sederhananya, kata Mba Tumirah di Warteg sebelah, semua ketidakberesan yang terjadi di Jakarta, akibat tidak ada Wakil Gubernur.

Jadi, sebetulnya, kita, anda dan saya, tidak boleh banyak menuntut ini-itu terhadap Gubernur DKI Jakarta, karena ia sangat sibuk dan lelah sebab semuanya dikerjakan sendiri; bekerja tanpa Wakil Gubernur. Sehingga jika ada yang tak tertangani, maka itu adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi.

Wakil Gubernur Suatu Kebutuhan yang Mendesak

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x