Dari Srengseng Sawah, Jakarta Selatan | Beberapa hari terakhir, ramai dan semakin seru tentang  jalan atau pun sejumlah Proyek Strategis Nasional di Papua yaitu jalan Trans Papua. Keramaian tersebut muncul karena ada orang yang menyebut bahwa Jokowi hanya membangun satu ruas jalan. Sedangkan ruas-ruas yang lain dibangun presiden sebelum Jokowi.
Pernyataan tersebut, bisa dimaklumi karena muncul dari pengkritik pemerintah; yang kritiknya pun tidak berdasar data dan fakta, alias asal bunyi dan sedap didengar, dan kontroversial. Juga, karena merupakan suara dari lawan politik Jokowi, maka pastinya mengecilkan makna serta hasil kerja Pemerintah di Papua. Ok lah, untuk sementara, kita aminkan saja suara kritik yang tak mendasar tersebut, dan sebut saja si pengkritik itu benar adanya. Lalu, apa yang sebetulnya?
Tentang Jalan Trans.
Trans, biasanya dimaknai sebagai (sesuatu yang) melintang; melintas; melintasi, menembus; dan melalui. Sehingga 'sesuatu' itu adalah jalur pelayaran laut, maka disebut lintas samudera, misalnya lintas Atlantik atau Pasifik; jika jalur penerbangan, maka di sebut lintas udara, misalnya lintas Asia; dan jika jalur perjalanan darat, maka disebut jalan trans, misalnya Trans Papua, Trans Sumatera, Trans Kalimantan.
Jalan trans, merupakan jalan raya dengan lebar tertentu dan panjang (namun tidak berbayar seperti Toll) yang melintasi lebih dari beberapa kota atau pun provinsi atau atau antar kota antar provinsi. Misalnya, Trans Sumatera dari Lampung hingga NAD, yang melewati sejumlah provinsi dan puluhan kota.
Trans Papua
Bagaimana dengan Trans Papua? Trans Papua, utamanya dibangun untuk menembus wilayah-wilayah Kabupaten atau pun distrik yang ada di pedalaman dan jauh dari pusat provinsi. Dan, rencanannya, setiap Kabupaten dan Kota di Papua serta Papua Barat terhubung dengan Trans Papua sepanjang 4.330 km, atau panjangnya hampir empat kali pulau Jawa.
Oleh sebab itu, sejak Zaman Soeharto, Trans Papua sudah direncanakan dan dibangun. Sayangnya, alokasi dana yang cukup besar untuk pembangunan Trans Papua, pada waktu itu, hasilnya tidak memuaskan. Bahkan, sekian puluh tahun, yang namanya Trans Papua, tidak lebih dari tumpukan tanah dan batu, dan berlumpur pada waktu hujan (lihat foto di atas) persis kubangan kerbau.
Lalu, setelah era Jokowi, ia menata ulang semua proyek, dan Trans Papua yang asal jadi, terlantar, dan bagaikan kubangan; juga merencanakan dan membangun ruas jalan baru. Data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):
1. Trans Papua era Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri, menembus 2.078 km tanpa perkerasan; cuma jalan tanah atau batu, berlumpur jika hujan.
2.Trans Papua era SBY, 2007-2014 atau 10 tahun sepanjang 1.211 km; namun tidak semua yang beraspal, juga kurang perbaikan sehingga banyak yang berlubang atau pun terlanntar
3. Trans Papua era Jokowi 2015-2018 sepanjang 870 km, dari proyeksi sampai 2019 sepanjang 1.041 km
Di samping itu, total panjang jalan Trans Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat yang sudah tersambung sampai 2014 adalah 3.263 km; artinya kedua provinsi tersebut semakin akan terhubung satu sama lain melaui jalan darat. Dengan demikian selama 2015-2019, targetnya selesai 1.066 km. Seluruh jalan Trans Papua akan diselesaikan pada akhir 2019, jalan baru sepanjang 865 km di Provinsi Papua dan 151 km di Provinsi Papua Barat.
Ya, mereka yang membangun, namun hanya setengah jadi, asal-asalan, dan mutu jalan sangat rendah, sehingga yang tersisa adalah jalan tanah, batu, dan berlumpur; jalan seperti itu kah yang disebut Trans Papua?
Dengan demikian, jika pemerintahan Jokowi melakukan 'pembangunan ulang' yang sudah rusak, merencanakan, dan membangun baru, maka tidak salah jika hal tersebut diperhintungkan sebagai keberhasilan membangun Trans Papua.Â
Namun, di balik keberhasilan itu, pemerintah atau pun Presiden Jokowi tidak pernah banggakan diri bahwa pembanguan, perbaikkan mutu jalan Trans Papua sebagai suatu keunggulan yang bisa dipakai sebagai pecitraan; pecitraan untuk menuju Pipres RI Tahun 2019.
Pembangunan Trans Pupua, bagi Presiden Jokowi, adalah suatu kerharusan untuk menembus isolasi serta pemerataan pembangunan, setara, dan berkeadilan. Dan nantinya, jika selesai, terjadi kelancaran mobilitas orang  dan barang, dan semuanya itu bisa mempengaruhi proses dan program pembangunan lainnya.Â
Misalnya, aparat pemerintah, guru, tenaga medis bisa sampai ke pelosok, pedalaman, desa terpencil untuk melayani kebutuhan rakyat.Â
So, marilah kita melihat data dan fakta dengan mata hati.
Opa Jappy | Tim Kontra Isu Nasional, Relawan Indonesia Hari Ini Memilih Jokowi - IHI MJ
- vulgar, porno, seksualitas dan pelecehan seksual ancaman, benci, kebencian, permusuhan
- caci maki seseorang maupun kelompok sentimen sara, rasis, rasialis, diskriminasi, dan sejenisnya
- menyerang individu
- melenceng dan menyimpang jauh dari topik yang dibahasÂ
- komentar spam,Â
- isi komentar yang sama dan berulang-ulang pada/di satu tulisan - artikel - lapak
Nah. Jika ada komentar seperti itu di bawah tulisan saya, maka tidak ada ampun dan ampunan, saya langsung hapus.