Kejadian Luar Biasa di Asmat karena Dieksploitasi, Dieksplorasi, kemudian Ditinggalkan

Jagakarsa, Jakarta Selatan--Kejadian luar biasa terjadi di Asmat, Papua, pada periode September 2017-Januari 2018, 61 anak Asmat meninggal dunia akibat terserang campak dan gizi buruk, sementara puluhan lainnya mengalami rawat umat.

Lengkapnya, menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat Steven Langi, 12 anak yang dirawat di RS Agats menderita campak dan gizi buruk serta penyakit lain, seperti tuberkulosis, radang paru-paru, dan malaria. Tiga anak yang terkena campak dan gizi buruk telah pulang dari rumah sakit. Ada lima distrik di pedalaman yaitu Swator, Fayit, Pulau Tiga, Jetsy, dan Siret terserang campak dan gizi buruk, yakni. Empat tim telah dikirim Pemkab Asmat ke lima distrik itu untuk  bantuan pengobatan dan makanan, tim juga mendata jumlah korban.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Papua Aaron Rumainum menyatakan bahwa "KLB campak terjadi di Asmat sejak Oktober 2017. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, sejak Oktober 2017 hingga Januari 2018, tercatat 171 anak dirawat inap dan 393 anak dirawat jalan di RS Agats karena terkena campak."

Menanggapi kejadian luar biasa tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Ignasius Mimin, Kamis 17 Januari 2018, menyatakan bahwa, "Peristiwa ini harus menjadi evaluasi bagi Dinas Kesehatan di Provinsi Papua dan kabupaten/kota. Ada anggaran Otsus 80 persen diberikan ke kabupaten/kota, yang di dalamnya termasuk peningkatan pelayanan. Harusnya tak ada lagi alasan tidak ada dokter atau tenaga medis di daerah, apalagi di Kabupaten Asmat yang bukan tergolong daerah baru. Kalau tenaga medis kurang, ya bupati cari jalan karena masyarakat tidak bisa dikorbankan.

Kematian orang Papua di Nduga, Yahukimo dan Asmat, harus dijadikan pelajar bagi pemerintah daerah lainnya agar serius dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Harus ada kontrol langsung dan ketegasan oleh Pemerintah Provinsi Papua ke bawah. Agar, kejadian seperti ini bisa teratasi."

Sementara itu, oposan pemerintahan Jokowi-JK, Natalius Pigai, yang juga anggota Komnas HAM dan Mantan aktivis dari Partai Rakyat Demokrat, menyatakan, 13 Januari 2018, bahwa, "Akhirnya fakta berbicara. Sehebat-hebatnya Harian Kompas menjadi pion pemerintah selama 3 tahun kepemimpinan Jokowi, tapi hujan fakta tak bisa dibendung lagi dengan payung pencitraan. Masyarakat Indonesia selama ini tertipu dengan suguhan informasi pencitraan yang berlebihan tentang pembangunan di tanah Papua oleh Jokowi. Adanya pembangunan jalan, jembatan, gedung pencakar langit, jembatan yang melintasi laut, jalan bebas hambatan dan rel kereta ditampilkan hanya untuk menutupi kejadian yang sesungguhnya di wilayah paling timur Indonesia. Kita selama ini dihipnotis oleh Jokowi yang mengatakan Papua sudah seperti Jakarta baik pendidikan dan kesehatannya. Itu semua palsu. Kematian bayi berantai di Papua tersembunyi di balik pencitraan Jokowi."

[Note: Orang ini, agaknya hanya melihat dengan satu mata atau bahkan melihat tanpa mata; dengan demikian, komentarnya tak lebih dari komentar usang. Kata-kata dia bahwa, "Jokowi yang mengatakan Papua sudah seperti Jakarta baik pendidikan dan kesehatannya," tak ditemukan di/pada search machine mana pun. Artinya, orang ini telah melakukan pembohongan publik dan fitnah terhadap Presiden.  Selayaknya ia ditangkap Polisi karena telah menyebarkan kabar kebencian].

Sebetulnya, apa yang sebenarnya terjadi di Wilayah (Suku dan sub-suku) Asmat, sehingga terjadi 'bencana kesehatan dan gizi buruk' atau kejadian luar biasa di sana? Padahal, wilayah dengan sumber daya alam melimpah, sementara jumlah penduduk sedikit, serta   dan dana otonomi yang besar, seharusnya bisa tidak ada anak-anak yang menderita gizi buruk serta tingkat kesehatan yang rendah.

Seorang teman yang sejak tahun 1977 tinggal di Asmat, menyatakan, "Di sana, sebenarnya orang malas juga bisa makan." Lalu, mengapa hingga ada KLB gizi buruk di Asmat?

Pasti ada yang salah di sana, terutama pada pembangunan layanan kesehatan publik dan kesejateraan masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan temuan dari Kantor Menko Polhukam bahwa terjadi penyelewengan dana otonomi khusus (Otsus) di Papua dan Papua Barat serta kemiskinan di Papua dan Papua Barat masih besar. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala BIN bahwa di beberapa daerah di Papua masih banyak masyarakat yang miskin. Ada kesalahan dalam rencana pembangunan di Papua. Perlu Perda khusus untuk jadi guide pelaksana otsus, alokasi pembagian dana otsus. Banyak praktik penyelewenagan dana otsus. Perlu adanya KPK menindaklanjuti temuan BPK.

Juga jauh sebelum adanya Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua dan  Papua Barat pada 2009, atau  telah berlangsung selama 9 tahun, dengan kenaikan pertahun mencapai Rp 1 T  sejak tahun 2009 lalu, telah ada sejumlam institusi pemerintah dan swasta 'berlomba' untuk memajukan Asmat. Misalnya ada Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat, publikasi hasil hasil seni, terutama ukiran Asmat, Museum Asmat TMII, dan lain sebagainya. Termasuk berbagai Ormas Keagamaan yang 'mengagamakan Orang Asmat' dan dipublikasikan berbagai penjuru dunia.

Jadi, sudah sekian puluh tahun Asmat, Kekayaan (unsur-unsur) Budayanya, Manusianya, Alam dan Kekayaan di dalamnya,  telah dipublikasi, dieksploitasi, dieksplorasi, diambil, dijual dengan alasan 'dalam rangka memajukan dan mengembangkan Asmat' secara holistik. Juga, dana Otsus untuk Asmat pun dengan tujuan yang nyaris sama yaitu mensejahterahkan Asmat. 

Ke mana dan di mana hasil eksploitasi dan eksplorasi Asmat?  Semuanya tak dirasakan dan dinikmati Orang Asmat? Bisa jadi seperti itu. Buktinya masih banyak ketertinggalan di sana. Ya, Asmat ditinggalkan oleh mereka yang menjualnya. 

[Note: Alokasi dana Otonomi Khusus untuk provinsi Papua dan Papua Barat pada APBN 2018 ditetapkan Rp.8,03 triliun, Papua sebesar Rp.5,62 T dan Papua Barat sebesar Rp.2,41 T. Dana Otsus Papua dan Papua Barat bertambah setiap tahun anggaran sesuai besaran APBN. Hal itu sesuai Pasal 34 Ayat (3) UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, sebesar 20% dari total pagu DAU Nasional selama 20 Tahun. Walau seperti itu, kemiskinan di wilayah Papua terus meningkat. Data BPS mencatat, sebanyak 21,98 persen penduduk miskin berada di Maluku dan Papua dengan jumlah mencapai 1,55 juta orang. Kontribusi kemiskinan di Papua yang besar terhadap persentase kemiskinan nasional.]

Sayangnya, fakta menunjukkan hal yang berbeda. Kejadian luar biasa di Asmat, Papua, bahwa pada periode September 2017-Januari 2018, 61 anak Asmat meninggal dunia akibat terserang campak dan gizi buruk, sementara puluhan lainnya mengalami rawat umat, bisa sebagai bukti bahwa Asmat 'belum berubah' atau belum merasakan apa itu 'kemajuan dan pengembangan' sebagaimana digaungkan oleh 'Orang Luar Asmat' bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi kemajuan dan pengembangan Asmat.

Itulah yang akan terus menerus terjadi di/dan pada Asmat? Tidak, karena ada hal-hal berikut

1. Ketika Orang Papua ditanyakan "Saat memikirkan Tanah Papua kata apa yang terbayang di kepalamu;" mereka menjawab Indah, 19 %, Kaya, 8 %, Merdeka, 7 %, Surga, 6 %, Tertinggal, 6 %. Ya, Papua, termasuk Asmat adalah Surga Yang Tertinggal. Jadi, Pemerintah Pusat dan Pemda Papua serta Papua Barat 'hanya' lah kelola surga tersebut sehingga menjadi wilayah sorgawi untuk semua.
2. Kejadian luar biasa di Asmat, hendaknya tak dikomentari, seperti Natalius Pigai, sebagai 'tipuan informasi dan payung pecitraan.' Di sini, Pigai hanya melihat parsial atau penggalan di ujung peristiwa, tanpa memperhatikan proses sebelumnya. Proses ketidakberesan tata kelola pemerintah dan layanan publik, nota bene dilakukan oleh mereka yang adalah saudara-saudara 'Se Kampung" dengan Pigai. Jadinya, Wahai Pigai, "Ko punya saudara yang salah; tapi ko kasih salah Presiden." Pigai, Ko piknik lah di Papua,  ya!
3. Pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satu roahaniawan, ketika saya bertemu dengannya di Gedung LIPI, Pastor Jhon Djonga menyatakan bahwa, "Pembangunan Papua harus memperhatikan pemenuhan dasar masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, kemiskinan, penegakkan hukum dan HAM. Di samping itu, lambatnya perubahan dan ketidakmajuan Papua akibat dari tata kelola pemerintah (lokal) yang rendah dan tak beres, tidak berjalannya, serta tak fungsi pegawasan. Banyak Bupati atau pun Camat serta aparat pemerintah lainnya yang sering tak ada di wilayah kerjanya, bahkan lebih banyak ada di Jakarta daripada di daerah; termasuk Sekolah tanpa guru dan Puskesmas tanpa tenaga medis sehingga menjadi 'rumah hantu.'
4. Membangun infrastruktur sosial, Menurut Kepala Tim Kajian Papua LIPI Dr Adriana Elisabeth, tidak cukup pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga membangun infrastruktur sosial serta perhatian pada martabat dan hak-hak adat masyarakat (asli) Papua. Dalam kerangka membangun infrastruktur sosial dan penanganan masalah HAM tersebut, hanya bisa dilakukan melalui dialog dengan Orang Papua. Oleh sebab itu, LIPI telah menyusun 'rancang bangun dialog,' dan menawarkan ke Kementerian terkait.

Semoga tak lagi ada bencana di Asmat

Ya, Papua adalah 'raksasa yang sudah terbangun dari tidur panjang,' karena sentuhan tangan dingin dari Presiden Jokowi. Ia berani ada di sana, dan menerobos hutan, gunung, dan lembah untuk membawa perubahan serta harapan baru kepada Papua dan Orang Papua.

Papua juga indah, kaya, dan surga yang tertinggal; oleh sebab itu perlu memajukan Papua sehingga menjadi Surga yang Tetap Indah.

Papua adalah Kita, Kita adalah Papua

Opa Jappy