Mohon tunggu...
Olivia Armasi
Olivia Armasi Mohon Tunggu... Mengurus Rumah Tangga -

Peduli politik itu peduli terhadap sesama..... Nulis itu sulit, merangkai kata itu susah.... Mantan pelajar yang sedang belajar membaca, belajar komentar & belajar menulis..

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Blok Masela Sudah Onshore, Masih Mau Gaduh Lagi?

27 Maret 2016   08:10 Diperbarui: 27 Maret 2016   12:17 1141
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption caption="Menteri ESDM yang tanda tangan! (okezone.com)"][/caption]Kegaduhan kabinet akibat pro kontra Blok Masela ibarat sakit gigi. Obat penghilang rasa sakit adalah solusi efektif agar aktifitas tidak terganggu. Obat penghilang rasa sakit sifatnya sementara. Tanpa menganalisis dan menyembuhkan sumber penyakit, sewaktu-waktu akan menyerang. Salah penanganan bisa menjadi parah dan sulit untuk disembuhkan. Konsekuensinya ada harga yang harus dibayar. 

Demi stabilitas politik nasional, kebijakan akomodatif Blok Masela telah diputuskan. Strategi kubu onshore menggerakkan tokoh-tokoh masyarakat Maluku, sangat efektif sebagai senjata pamungkas menekan Jokowi.  

Proses masih panjang, terlalu dini merayakan onshore adalah kemenangan rakyat. Eksploitasi SDA seperti biasanya, rakyat selalu dijadikan alat propaganda tapi menjadi korban pada akhirnya.

Seperti keberadaan Freeport dan Status Otsus Papua. Papua mendapatkan perimbangan keuangan pusat daerah lebih besar dibanding provinsi yang lain. Ditambah kompensasi dan CSR dari PT Freeport yang langsung diserahkan kepada Pemerintah setempat. Kondisi itu tidak kemudian membuat masyarakatnya sejahtera. Yang terjadi lingkungan rusak, Infrastruktur tidak dibangun semestinya, kemiskinan tinggi dan tingkat pendidikan rendah. Ironis, pejabatnya yang kaya raya.

Berpuluh-puluh tahun tidak ada Inisiatif pemerintah setempat membangun infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan infrastruktur besar-besaran di tanah Papua baru dilakukan sejak Jokowi menjadi presiden.

Begitu juga yang terjadi di LNG Arun. Di kabupaten lokasi kilang darat LNG, tingkat kemiskinan malah paling tinggi dibanding kabupaten-kabupaten Provinsi Aceh lainnya.

Pilihan, offshore maupun onshore ada dampak positif dan negatif. Argumentasi positif Offshore: Pelaksanaan yang efisien, ramah lingkungan, pengerjaan lebih cepat, penerimaan negara lebih besar. Negara dan masyarakat segera bisa menikmati manfaatnya. Argumentasi positif Onshore: Pengembangan wilayah, Multiplier effect, membuka lapangan pekerjaan masyarakat lokal.

Konsekuensi keputusan presiden kilang darat terdapat dampak-dampak negatif yang harus diantisipasi sejak dini. Agar tidak muncul lagi kegaduhan-kegaduhan yang tidak produktif.

  • Menteri ESDM Sudirman Said segera menindaklanjuti keputusan presiden secara transparan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
  • Antisipasi potensi munculnya kegaduhan antar menteri berikutnya. Walaupun telah diputuskan, kubu onshore masih saja ada yang belum puas. Mencoba menggoyang keberadaan SKK Migas dan Menteri ESDM sebagai lembaga yang berwenang.
  • Menko Rizal Ramli untuk menahan diri. Tidak lagi melibatkan diri secara teknis dan membuat pernyataan-pernyataan provokatif. Sesuai kewenangan sebagai menko, perdebatan hanya di dalam rapat kabinet tidak lagi diumbar ke publik.
  • Offshore maupun onshore keduanya berpotensi munculnya pemburu rente, calo dan oknum pejabat korup. Pencegahan potensi adanya penyimpangan serahkan kepada aparat penegak hukum.
  • Kedua pilihan Offshore maupun onshore, investor asing tetap berperan. Propaganda menyesatkan, dikotomi pro offshore antek asing dan jahat sedangkan onshore nasionalis harus dihentikan.
  • Maluku adalah daerah rawan konflik. Bibit-bibit yang sudah muncul pasca keputusan presiden, rebutan lokasi kilang antar kabupaten yang merasa lebih berhak harus segera diselesaikan agar tidak membingungkan investor.
  • Pembangunan kilang LNG adalah teknologi tinggi. Sosialisasi terus menerus agar tidak terjadi kesalahpahaman penyerapan tenaga kerja. Padat karya hanya saat pembangunan fisik di awal. Keberadaan SDM ber skill yang datang dari luar Maluku jangan dimaknai meminggirkan masyarakat setempat.
  • Dibukanya lahan 800 Ha, Pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dan terjaganya keanekaragaman hayati di Maluku.

Bagaimanapun keputusan Presiden harus didukung sepenuhnya. Beri waktu dan kesempatan SKK Migas dan Kementrian ESDM bekerja. Yang terpenting adalah pengalaman-pengalaman buruk pengelolaan SDA dijadikan pelajaran berharga. Pemerintah, pejabat lokal dan tokoh masyarakat harus memastikan pembangunan LNG Blok Masela pada akhirnya, benar-benar masyarakat yang menikmati hasilnya. Stop Polemik bikin gaduh! 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun