Langkah Pemerintahan Jokowi-JK untuk menggelontorkan dana APBN secara besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur dapat kita katakan taktis dan visioner. Sebut saja pembangunan berbagai ruas jalan tol, pembangkit listrik, kilang minyak, hingga beberapa bandara baru dan moda transportasi kereta api yang disebut-sebut sebagai proyek quickwins pemerintah. Hal ini menjadi lumrah karena selama ini salah satu penyebab terhambatnya perkembangan Indonesia adalah karena minimnya sarana infrastruktur yang menunjang laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini pula yang membuat investor asing harus berpikir berkali-kali untuk menanamkan modalnya ke Indonesia dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI). Singkatnya, para pelaku ekonomi masih meragukan Indonesia sebagai tempat berinvestasi yang aman, nyaman dan menguntungkan.
Salah satu mega proyek andalan pemerintah adalah pembangunan PLTU berkapasitas 35.000 MegaWatt yang mulai dibangun tahun ini di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Alasan mendasar yang digunakan untuk melaksanakan proyek tersebut sangatlah kuat, ya..., Jawa tak mungkin bertahan dalam beberapa tahun ke depan jika hanya mengandalkan suplai listrik yang sudah ada pada saat ini. Kebijakan Bapak Presiden tersebut terlihat suci dan mulia, namun tak sepenuhnya masyarakat melihatnya demikian. Pembangunan berbagai mega proyek infrastruktur yang tentunya akan sangat menguras APBN, banyak pula yang tidak meng-amininya. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai macam bentuk protes masyarakat karena Presiden masih berfokus pada proyek beberapa tahun mendatang akan tetapi sejenak melupakan kepentingan yang bernilai lebih urgent, “masyarakat yang mempunyai perut kenyang dan dapat tidur dengan nyenyak.”
Presiden pun tak dapat disalahkan begitu saja, gagasan beliau dan jajarannya ini memang tak akan dirasakan masyarakat dalam waktu dekat, akan tetapi lebih kepada proyeksi puluhan tahun mendatang ketika Indonesia tak boleh kalah cepat dengan negara lainnya yang mempunyai infrastruktur jauh lebih mumpuni. Namun kebijakan ini menjadi semakin kontroversial karena harus mengorbankan pos APBN yang sangat berarti kehadirannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, apalagi jika bukan penghapusan BBM bersubsidi dan melemparkan fluktuasi harganya mengikuti harga minyak dunia.
Adanya pro-kontra ini harus disikapi secara bijak baik oleh Presiden, lebih-lebih oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah harus segera mengantisipasi keadaan ekonomi masyarakat yang semakin memburuk karena semakin lemahnya nilai tukar rupiah, ter-PHKnya ribuan tenaga kerja karena kebijakan perusahaan yang sewenang-wenang, serta berbagai indikator ekonomi lainnya yang semakin mengidentikkan keadaan hari ini dengan apa yang kita alami ketika krisis ekonomi pada 1998 lalu. Mega proyek pembangunan infrastruktur memang penting, namun terjaminnya kehidupan mayarakat yang tenang dan nyaman tidak boleh dikesampingkan.
Pun demikian dengan masyarakat. Kita tidak boleh terlalu banyak protes dan menyampaikan berbagai ungkapan nyinyir pada setiap proyek pemerintah. Kita tetap harus yakin bahwa pemerintah dengan berbagai programnya bermaksud untuk membuat Indonesia lebih baik ke depan, tetap yakin jika pembangunan berbagai mega proyek infrastruktur pemerintah akan kita rasakan dampaknya beberapa tahun ke depan. Tugas kita hanya mengawasi dan menyampaikan gelombang protes seperlunya ketika ada yang salah dari pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, bukan melakukan tindakan anarki yang cenderung mengganggu stabilitas sosial ekonomi dan hanya dapat memperkeruh suasana. Let’s be the smart citizens...! (Ahmad Oktabri Widyananda – XXI)
