Jember, 7 Mei 2024 -- Peran utang luar negeri dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan menyebabkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang terus meningkat dan menjadi perhatian publik. Dilansir dari Bank Indonesia, Utang Luar Negeri (ULN) pada Januari 2024 tercatat sebesar US$405,7 miliar atau sekitar Rp6.500 triliun. Pertanyaannya, apakah utang yang semakin menggelembung ini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi Indonesia?
Sebelum lebih jauh masuk ke dalam topik pembahasan, kita harus mengetahui pengertian dan peran utang negara secara umum. Utang negara adalah kewajiban keuangan pemerintah pusat kepada kreditur domestik dan asing.Â
Utang ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program-program sosial, dan kegiatan pemerintahan lainnya. Utang negara dapat berperan positif dalam memacu pertumbuhan ekonomi jika digunakan secara bijak. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, utang negara yang tinggi justru dapat menjadi beban dan menghambat perekonomian.
Situasi Utang Saat Ini
Situasi utang negara Indonesia menurut data Kementerian Keuangan per Januari 2024, posisi ULN Indonesia pada Januari 2024 tercatat sebesar US$405,7 miliar atau sekitar Rp6.500 triliun. Secara tahunan, posisi ULN Indonesia tumbuh sebesar 0,04% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,9% (yoy). Adapun rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu 29,4% yang didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,9% dari total ULN.
Dampaknya Bagi Indonesia
Peningkatan Utang Luar Negeri (ULN) yang konstan bahkan cenderung naik akan menyebabkan dampak negatif bagi negara. Utang negara yang tinggi dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti:
- Terbatasnya ruang gerak pemerintah: Utang negara yang tinggi dapat membatasi ruang gerak pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal.
- Beban bunga yang besar: Semakin tinggi utang, semakin besar pula beban bunga yang harus dibayar pemerintah. Hal ini dapat mengurangi alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas atau produktif seperti pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan infrastruktur.
- Menurunnya kredibilitas negara: Utang yang tinggi dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Akibatnya, investasi asing berkurang dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
- Rentan terhadap krisis keuangan: Jika perekonomian global mengalami guncangan, negara dengan utang tinggi lebih rentan terhadap krisis keuangan. Utang yang tinggi dapat meningkatkan risiko krisis keuangan dan memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah pengetatan fiskal yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Solusi Penyelesaian
Sebagai solusi penyelesaian masalah Utang Luar Negeri (ULN) yang dapat mengancam stabilitas ekonomi, maka kebijakan fiskal yang prudent atau penuh kehati-hatian mempunyai peran untuk mengatasinya. Secara definisi, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan dan regulasi yang diambil pemerintah untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh. Kebijakan ini diputuskan oleh Pemerintah, dalam hal ini Presiden dengan Kementerian Keuangan. Kebijakan fiskal mempunyai tujuan untuk:
- Menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro.
- Meningkatkan kualitas SDM terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya.
- Menjaga stabilitas harga barang. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggungjawab.
- Mendorong investasi, dalam hal ini untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor. Sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha.
Kebijakan fiskal memiliki beberapa jenis, dari segi teoretis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental. Jenis kebijakan fiskal dari segi implementasinya ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Jika dari segi jenis neraca terbagi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis. Dalam penerapan kebijakan fiskal, ada instrumen kebijakan fiskal adalah yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Instrumen kebijakan fiskal terbagi menjadi, pajak, pengeluaran belanja, obligasi publik, dan alokasi anggaran.
Kebijakan fiskal yang efektif memegang peranan penting dalam mengendalikan utang negara. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah:
- Meningkatkan Pendapatan Negara: Pemerintah perlu meningkatkan pendapatan negara melalui langkah-langkah seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, serta perbaikan pengelolaan sumber daya alam.
- Mengelola Belanja Negara secara Efisien: Pemangkasan anggaran yang tidak produktif dan perbaikan sistem birokrasi dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi belanja negara.
- Diversifikasi Sumber Pendanaan: Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan mencari sumber pendanaan alternatif seperti penerbitan obligasi domestik atau investasi publik-swasta.
Menggelembungnya Utang Luar Negeri (ULN) menjadi tantangan dan memunculkan harapan penyelesaian bagi Indonesia. Mengatasi masalah utang negara bukanlah hal yang mudah, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, DPR, dan masyarakat untuk menjalankan kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan utang yang hati-hati dan kebijakan fiskal yang tepat, Indonesia diharapkan dapat keluar dari lingkaran jebakan utang dan mencapai stabilitas ekonomi jangka panjang.
