Pemerintah Indonesia memberikan subsidi energi untuk produk-produk seperti gas, listrik dan bahan bakar minyak. Namun banyak ahli berpendapat bahwa subsidi BBM negatif bagi masyarakat di negara tersebut maupun secara global. Masih dalam jurnalnya Lestari Kurniawati (2017), A. Mourougene juga mengungkapkan pemberian subsidi energi menimbulkan dampak dan memunculkan biaya yang mencakup biaya ekonomi, biaya fiskal, biaya sosial dan biaya lingkungan.
Dalam dua dekade ini banyak negara anggota OECD yang telah menghapus atau mengurangi subsidi BBM baik subsidi langsung maupun tidak langsung.
Seperti data yang dikeluarkan oleh Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN yang berjudul "Subsidi BBM: Problematika dan Alternatif Kebijakan", sejak tahun 2012 hingga tahun 2014, besaran subsidi BBM sudah lebih besar dari penerimaan negara dari sektor minyak bumi. Pada tahun 2012 sebesar minus Rp. 34,20 triliun, tahun 2013 minus Rp. 42,31 triliun dan tahun 2014 minus Rp. 59,92 triliun.
Selanjutnya - masih dalam " Subsidi BBM: Problematika dan Alternatif Kebijakan - Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) pada 2013 menunjukkan total anggaran subsidi BBM yang disalurkan oleh Pemerintah mencapai Rp. 210 triliun.Â
Dari jumlah subsidi yang disalurkan tersebut sebagian besar yakni 92 persen digunakan untuk transportasi darat. Dari total subsidi yang disalurkan untuk transportasi darat, sekitar 53 persen dinikmati oleh pengguna kendaraan pribadi atau lebih dari Rp. 100 triliun subsidi bahan bakar minyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Sekitar 40 persen dikonsumsi oleh sepeda motor dan 3 persen untuk angkutan umum yang digunakan oleh sebagian besar rakyat menengah ke bawah.
Dari penghapusan biaya subsidi bahan bakar minyak ini, seperti dilansir dari Katadata.co.id dalam artikel "Ini Alokasi Dana Penghapusan Subsidi BBM" (2015), Pemerintah berhasil mengehmat dana sebesar Rp. 186 triliun.Â
Penghapusan subsidi bahan bakar minyak bukan berarti dana yang seharusnya digunakan untuk subsidi tidak terpakai lagi melainkan dialokasikan ke beberapa pos anggaran lainnya. Seperti, (i) menambah dana perlindungan sosial, (ii) menambah dana perlindungan kesehatan, (iii) dana desa, (iv) pengembangan armada perbatasan, sistem informasi dan logistik kelautan, (v) sektor pendidikan, (vi) sektor pertanian, (vii) sektor perumahan rakyat dan pekerjaan umum, (viii) sektor perhubungan, dan (ix) peningkatan dana alokasi khusus.
Kebijakan-kebijakan ekonomi Pemerintahan Joko Widodo memang kurang populer di mata masyarakat. Penghapusan subsidi BBM dan mengutamakan pembangunan infrastruktur menjadi fokus Pemerintah dalam mengupayakan alokasi dana yang tepat sasaran dan pertumbuhan perekonomian yang diharapkan secara perlahan dapat meningkat.
