Polemik mengenai utang LN pemerintah, khususnya terhadap IMF menjadi salah satu trending topic di negeri ini.
Dimulai dengan pernyataan Jokowi melalui pidatonya di Konferensi Asia-Afrika 2015 seminggu yang lalu. Jokowi, sebagaimana dikutip pers, mengecam lambaga-lembaga keuangan internasional terutama IMF dan Bank Dunia. Pemberitaan oleh media menyiratkan sikap anti-IMF Jokowi. Belakangan justru Jokowi membantah bahwa ia anti IMF. Malahan ia mengakui masih membutuhkan IMF dan masih berutang kepada IMF. Hal inilah yang kemudian dikoreksi oleh SBY di twitter, dan akhirnya menjadi pangkal dari polemik ini.
Pernyataan dua pejabat penting Jokowi membuat polemik semakin menjadi. Bagaimana tidak? menteri keuangan Bambang Brojonegoro dengan gamblang da tegas membantah bahwa Indonesia masih punya utang kepada IMF. Sebaliknya Seskab Andi Widjojanto membenarkan bahwa Indonesia masih punya utang. Mana yang benar? Apakah dalam soal utang seskab lebih tahu daripada menkeu? Apakah Jokowi berutang kepada IMF hanya diketahui oleh Seskabnya? Yang lebih mugkin adalah yang dimaksud “utang kepada IMF” oleh Seskab sebenarnya dalah iuran wajib sebagai anggota IMF (yang diangsur,tidak dibayar sekaligus). Itu adalah semacam iuran wajib anggota koperasi. Dengan membayar iuran itu sebenarnya Indonesia menjadi negara yang pemberi pinjaman luar negeri, melalui IMF.
Dari pengecekan penulis pada situs www.imf.org , Indonesia : Financial Position in the Fund per 31 Maret 2015 ternyata Indonesia tidak punya utang, alias utangnya=nol, sama seperti Jepang. Malah Indonesia punya simpanan beberapa miliar USD/SDR Benar kata SBY. Jokowi salah informasi, dan yang memberi informasi salah masih ‘ngeyel’.
Lontaran koreksi oleh mantan menteri keuangan Fuad Bawazier, dikutip dari situs berita online rmol.co, 29 April 2015, menjadikan polemik makin seru. Fuad mengatakan bahwa memang benar utang IMF sudah dilunasi pada masa SBY. Namun yang melunasi adalah Bank Indonesia bukan pemerintah. Menurut dia yang berutang dan melunasi utang luar negeri adalah Bank Indonedia, bukan pemerintah. Jadi ini adalah keputusan Bank Indonesia/Burhanudin Abdullah, bukan keputusan pemerintah/SBY.
Pernyataan Fuad menurut penulis tidak masuk akal dan aneh ; apalagi mengingat bahwa ia adalah seorang mantan menteri keuangan. Bagaimana mungkin seorang menteri keuangan tidak tahu apa peranan Bank Sentral dan bagaimana hubungannya dengan pemerintah?
Agar persoalan menjadi jelas, penulis mengutip (copypaste) dari website Bank Indonesia :
Hubungan BI dengan Pemerintah : Hubungan Keuangan
.... Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir Pemerintah yang menatausahakan rekening Pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan Pemerintah, dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia...
dari kutipan tsb jelas bahwa keputusan untuk berutang dan untuk melunasi utang luar negeri adalah keputusan pemerintah/SBY. Bank Sentral/Burhanudin Abdullah dalam hal ini hanya bertindak sebagai kasir dan pelaksana putusan tersebut.
