Pagi hari tadi saya begitu kaget melihat berita di televisi, media online, dan cerita dari teman tentang wacana mendagri memberi dana 1 triliun per tahun kepada partai politik. Alasan klasik adalah untuk menghentikan korupsi menjadi alasan yang sangat tidak masuk di akal saya sebagai orang awam. Belum saya dapatkan kolerasi antara korupsi dengan dana 1trliun per tahun itu seperti apa. Ada berapa banyak partai politik di Indonesia? Anggap aja 10 partai politik yang ikut di pemilu 2019, maka pemerintah menyediakan anggaran 10 triliun per tahun kepada partai politik yang dimana selisihnya hanya 2 triliun dari yang akan dicuri dprd dki pada rapbn 2015.
Apa pemerintah menjamin akan mengurangi korupsi dengan hanya sebesar 1 triliun per partai politik, sedangkan di dki saja dprd bisa mencuri 12 triliun pertahnunnya itupun dengan potensi yang sama dengan dprd di daerah lainnya dan mungkin juga di dpr pusat. Sangat mungkin bukan? Sekarang saatnya bermain asumsi dengan kemungkinan saja kurang tepat, tapi mewakili. Berapa banyak dprd di Indonesia? Saya yakin lebih dari 100 bila dihitung sampai ranah kabupaten. Anggap aja diambil rata per dprd propinsi ada potensi kebocoran 1 triliun dan dprd kabupaten hanya setengahnya. Ada berapa banyak potensi kebocoran anggaran oleh dprd? Lebih dari 100 triliun bukan?
Dengan asumsi seperti itu, apa mungkin korupsi bisa berhenti dengan hanya suntikan dana 1 triliun per tahunnya? Saya rasa tidak akan bisa berhenti. Banyak pakar dan orang bila bahwa akar korupsi adalah setoran kader kepada partainya, tapi apa itu yang sebenarnya terjadi? Kok saya sangat ragu yan dengan alasan itu, dengan melihat gaya hidup mewah para pejabat dan anggota dewan yang ada. Contoh nyata si haji lulung dengan mobil lamborghininya. Ya, setoran kader kepada partai hanya alasan yang basi dan belum dibuktikan kebenarannya. Main hitungan asumsi lagi yuk. Berapa sih gaji anggota dewan? Ga besar bangetkan harusnya? Anggap aja 10-20 juta terggantung dprd tingkat berapa perbulan ditambah tunjangan. Dipotong dari mana setoran kepartai? Dari gaji pokok atau sekaligus tunjangan? Anaggap aja gaji pokok 20 juta dengan asumsi potingan 20% yaitu sebesar 2juta. Masak dengan pendapatan 18 juta perbulan tidak  bisa hidup? Belum tunjangan jabatan juga loh. Jadi, menurut saya sangat tidak masuk akal dengan asumsi jelek dari orang awam seperti saya.
Hal di atas belum termasuk korupsi yang dilakukan kepala daerah, kepala skpd, bumn, dan sebagainya. Jadi tidak bisa saya bayangkan bila semua instansi ini bekerja sama korupsi hanya untuk memberi setoran kepada partai dan masuk kantong pribadi. Sangat tidak mungkin kalau semua uang korupsi masuk ke partai politik semata.
Dengan kondisi seperi di atas, pemberian dana 1 triliun per tahun hanya akan menambah jumlah uang yang dikorupsi secara resmi dan membuat para koruptor makin subur dan berjaya. Apa hal ini dikarenakan mendagri adalah kader dari salah satu partai di Indonesia? Dan anehnya hanya kader dan petinggi partai yang setuju dengan wacana ini. Bagaimana dengan rakyat? Apakah pernah dilakukan polling akan kasus seperti ini? Saya YAKIN dengan melihat kinerja dprd dan partai politik sekarang, rakyat mayoritas tidak setuju dengan wacana kampungan seperti ini.
KARENA MENURUT SAYA, KORUPSI BUKAN HANYA DISEBABKAN BERAPA BESAR UANG YANG MASUK KE PARTAI POLITIK, TAPI KADER YANG BERMASALAH JUGA MEMEGANG PERANAN PENTING. ANGGARAN 10 TRILIUNPUN MASUK KE PARTAI, KORUPSI AKAN TETAP ADA. KORUPSI ADALAH MASALAH KARAKTER DAN CARA PANDANG HIDUP YANG SALAH. PERANGI KORUPSI SEBENARNYA ADALAH MEMERANHI KARAKTER YANG SALAH DAN CARA PANDANG HIDUP YANG SALAH JUGA. HAL INI SALAH SATUNYA ADALAH DIBERIKAN HUKUMAN YANG SANGAT PANTAS, MINIMAL PEMISKINAN DAN MENCABUT HAK BERPOLITIKNYA.
Salam anti korupsi dan Tuhan memberkati Indonesia,
Laskar Banyuwangi
