Dari Transparansi Membentuk Kepercayaan

Dari Transparansi Membentuk Kepercayaan

*Oleh:  Nur Wardah Arafah

Suatu negara mempunyai beberapa unsur,  yaitu unsur deklaratif dan unsur konstitutif.  Untuk mencapai sebuah unsur deklaratif atau unsur yang merupakan sebuah pengakuan dari negara lain, suatu negara membutuhkan unsur konstitutif yang merupakan unsur mutlak dalam suatu negara, yaitu yang ditandai dengan adanya wilayah,  rakyat,  dan pemerintah. Pemerintahan dilakukan oleh "elite" yang merupakan pilihan dari orang-orang yang terbaik, yang dapat dipercaya untuk menjalankan pemerintahan. Elite tersebut merupakan manusia yang merupakan khalifah atau penerus yang mengakui kedaulatan, kekuasaan dan hukum tertinggi Allah dan menerapkan aturan Haram adalah Haram, dan Halal adalah Halal. Pemerintah pun erat kaitannya dengan politik.  Politik ada, untuk menciptakan sebuah kondisi dalam suatu negara agar menjadi lebih baik.  

Dalam suatu negara pun ternyata mempunyai status, terdapat status negara yang berhasil dan negara yang gagal.  Menurut Budi Darmono Ph. D, negara dapat dikatakan sebagai negara yang gagal apabila terjadi beberapa hal yang ditandai dengan ketidakmampuan suatu negara dalam mengatasi masalah di bidang keamanan,  ketertiban,  hukum,  politik dan ekonomi.  Adapun beberapa masalah yang terjadi pada bidang keamanan,  ketertiban,  hukum,  politik ekonomi, dan beberapa masalahnya adalah sebagai berikut; 

(1)  Di bidang keamanan  banyak penduduk maupun subjek hukum lain yang mulai terancang baik harta maupun jiwanya.  Misalnya seperti di Suriah,  dimana pemerintah Assad tidak lagi secara efektif menguasai daerah timur Suriah. Dan ancaman yang diberikan tidak dapat diatasi;  (2)  Di bidang ketertiban,  diawali dengan ketidakmampuan negara mengatasi persoalan di masyarakat dengan tertib; (3)  Dalam bidang hukum,  negara mulai tidak mampu menegakkan hukum yang dihormati dan disegani masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan; 

(4) Dalam bidang politik,  negara tidak melaksanakan proses transisi kekuasaan secara bijaksana,  artinya tidak diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan di masyarakat; dan satu lagi; (5)  Di bidang ekonomi,  negara kehilangan kemampuan untuk membiayai dirinya sendiri,  yang ditandai dengan negara tidak sanggup menghimpun dana dari sumber dalam negeri untuk (misalnya)  membayar gaji pegawai negeri dan aparat negaranya,  serta maraknya pasar gelap; perdagangan narkoba,  pembalakan liar,  pencurian ikan,  serta kegiatan ekonomi lainnya yang dilakukan melalui kejahatan. 

Lalu bagaimana dengan negara yang dikatakan berhasil?  Negara dapat dikatakan berhasil apabila dalam membangun jaringan kekuasaan di lingkaran negara dan sistem politik yang memiliki peran mendasari dalam seluruh kegiatan jaringan kekuasaan, negara tersebut perlu dibangun sebuah "persepsi". Seperti yang dikatakan Bung Karno,  persepsi atau kepercayaan bukan hanya dalam hal rasa percaya (trust) rakyat terhadap negara, tetapi kepercayaan sebagai suatu keyakinan di dalam jiwa bangsa  yang diwujudkan dalam suatu negara,  serta kekuasaan dan kemampuan dalam suatu negara tergantung pada persepsi yang mendukung dan menopang negara tersebut.  Tanpa pemahaman yang utuh terkait diperlukannya persepsi atau kepercayaan antara rakyat dengan penyelenggara negara,  yakni berupa lembaga eksekutif,  yudikatif,  dan legislatif,  maka dengan mudah antara dua komponen tersebut dalam suatu negara untuk terombang-ambing oleh dinamika yang terjadi di negara tersebut.

 Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah beberapa kali mencicipi penjajahan, baik itu zaman Belanda, dan Jepang. Dan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya yang sudah lepas dari jajahannya. Dan sebelum Indonesia merdeka, Indonesia sudah melakukan "nasionalisme" yang merupakan suatu bentuk kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (KBBI). 

Nasionalisme memiliki beberapa jenis, yaitu nasionalisme SARA, nasionalisme sipil, nasionalisme kontra-revolusioner, serta nasionalisme revolusi. Dilihat dari bentuk nasionalisme yang terjadi di Indonesia pada saat memperjuangkan kemerdekaan,  menurut penulis, Indonesia menganut nasionalisme revolusioner yang ditandai dengan bentuk perjuangan dan pemberontakan terhadap negara yang menjajah Indonesia. 

Good governance yang juga merupakan salah satu indikator dalam suatu negara yang dapat dikatakan berhasil. Good governance merupakan suatu penyelenggaraan memanajemenisasi pembangunan yang solid yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang diharapkan akan efisien. Good governance sendiri memiliki prinsip-prinsip,  salah satunya adalah transparansi. 

Transparansi adalah sikap keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.  Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Jadi,  antara transparansi dengan kepercayaan saling berkaitan satu sama lain. Lalu apakah prinsip-prinsip dalam "good governance" khususnya dalam prinsip transparansi sudah diterapkan di Indonesia?