Kericuhan Wamena dan Tanggapan Presiden Jokowi Apabila Dilihat dari Sudut Pandang Psikologi Politik
Kasus kericuhan kembali terjadi di Indonesia. Kericuhan terjadi di kota Wamena Provinsi Papua (23/09). Kericuhan tersebut tentuya merugian masyarakat sekitar. Bagaimana tidak, pembakaran dan suara tembakan terdengar diberbagai titik di wilayah kota. Berdasarkan (kompas.com) kronologi kekacauan ini akibat dari kabar hoaks yangberedar di masyarakat pada minggu sebelumnya yang disyinyalir adanya kesalah pahaman  dari perkataan seorang guru yang mengajar di SMA Wamena. Dala kabar tersebut menyebut ada seorang guru yang mengeluarkan kata-kata kasar dan rasis kepada salah satu muridnya hingga memicu murka warga yang menerima kabar tersebut.
Akibatnya warga setempat melakukan aksi perlawanan ujaran berbau kerasisan, dan untuk menunjukka solidaritasnya sekumpulan siswa PGRI dan masyarakat totalnya kurang leih 200 orang berjalan menuju sebuah sekolah di Wamena (23/09/2019). Dalam perjalanan tersebut jumlah masa semakin bertambah hingga akhirnya kericuhan terjadi dibeberapa titik seperti Kantor Bupati Jayawijaya dan sepanjang Jalan Sudirman.
Aksi masa diawali dengan saling lmpar batu, pembakaran sejumlah bangunan, dan temabakan dari kepolisian tidak bisa dihindarkan untu memukul mundur masa. Akibatnya sebanyak 30 orang yang terdiri dari warga lokal dan pendatang  tewas dan 65 lainnya terluka. Selain itu sekitar 8.200 orang ketakutan dan memutuskan untuk  menungsi di sejumlah titik pengungsian dan ratusan orang meniggalkan kota Wamena.
Kerusuhan ini berdampak pada segala aspek kehidupan di Wamena mulai drai endidikan, kesehatan hingga perekonomian. Karena tidak ditemuka toko yang buka di tengah situasi yang mencekamseperti ini. Pengugsi hanya dapat memakan mie instan dan nasi yang dimasakkan oleh Kodim.
Untuk membatasi dan mencegah hoaks serta provokasi tersebar lebih luas melalui internet, pemerinah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) memberlakuka pembatasan jaringan untuk mencegah hoaks. Operator yang di batasi yaitu Telkomsel dan Indosat.
Presiden Jokowidodo meminta upaya peanganan konflik itu dilakukan dengan proporsional dan profesional, dengan mensiagakan TNI dan Polri. Hasilnya selama 24 jam situasi kericuhan berhasil diatas dan dikatakan kondusif. Namun untuk pemasalahan ini pemerintah sebelumnya dirasa kurang proaktif dengan masyarakat Papua. Mayarakat Papua membutuhkan perhatian yang lebih terkait deskriminasi, sehingga kerusuhan seperti ini tidak akan terjadi lagi. Di Papua selama ini pemerintah hanya memperhatikan fasilitas fisik saja, dan tidak membangun hubungan yang hangat dengan masyarakat Papua.
Analisis Psikologis
Kasus kerusuhan ini apabila dikaji denga psikologi politik dapat dilihat dari peran media dimana terdapat skema, skema ini digunakan untuk menyaring informasi yang menyediakan suatu cara untuk memusatkan iformasi mana yang benar da tidak. Terdapat 4 cara orang orang dalammemproses informasi politik yaitu 1) informasi diterima dari skema yang disiapkan, 2) informasi disiapkan dari struktur pengetahuandan disimpulkan, 3) indormasi dismpan daam ingatan, 4) informasi ditarik untuk membuat eputusan. Dalam hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus deskriminasi di Papua yang sering ditemui, maka masyarakat Papua mempunyai skema yang negatif terhadap isu-isu diskriminasi tersebut, sehngga masyarakat Papua menjadi mudah tersulut apabila mendengar isu-isu mengenai diskrimiasi, apa harus difikarka matang-matang. Selain tu pers atau meia sosoial daat menentukan bagaimana orang akan berpikir pada sebuh berita, maka pemerintahmengambil tindakan untuk membatasi akses internet pada saat itu, agar permasalahan tidak semakin luas. Hal lain yang perl diperhatikan yaitu peran emosi dalam pemrossan informasi. Emosi mempunyai peran membentuk sistem yang mempengaruhi respon terhadap situasi normal, karena kesalah pahaman tersebut timbullah emosi masyarakat sebgai respon dari penolakan terhadap tindakan diskriminasi tersebut. Peran selanjutnya yaitu, menjalankan peran pengawasan dan menyiagakan situasi baru yang mengancam, kasus ini ditakutkan akan mengancap persatuan Indonesia, dikhawatirkan kasus ini akan melebar dan berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan menimbulkan pecahnya ideologi bangsa. karena rangsangan fisik dan aliran adrenalin akan menigkatkan intensitas emosi. Â Kasus kerusuhan ini juga dapat dipandang sebagai heuristik ketersediaan, yaitu strategi mebuat keputusan yang dipengaruhi oleh mudah atau tidaknya suatu informasi yang dapat diingat, dalam hal ini kemampuan imajinasi berperan untuk menarik informasi yang masuk akal tanpa memperhatikan probilitas aktual, keputusan dalam kerusuhan ini di ambil denga pandangan searah dan tidak memperhatian kapasitas aktualan sumber yang memicu kesalahpahaman.
Sedangkan keputusan pemerintah dalam enanganai kasus ini cenderung menghambat. Aparat-aparat kemanan ditugaskan untuk bersiaga apabia ada kerusuhan lanjutan. Pemerintah tidak menggunakan upaya yang terbuka dan menngunaka sedut pandang busaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal ini kebutuhan dan keterlibatan dalam proses membuat keputusan serta komplesifitas kognitif menghasilkan klasifikasi pemerinah dalam kasus tersebut. Yang mana keputusan yang dibuat mugki berdasar pada sedikit referensi, dan persepsi hanya pada suatu sisi argumen atau masalah, sehingga mencari solusi cenderung cepat.
Sumber : Kompas.com/Luthfia Ayu Azanella.
