Sejarah Baru, Indonesia Memimpin Negara Maju Menuju Pemulihan Dunia

 
Indonesia menorehkan sejarah, tetapi kali ini sejarah yang bukan tentang urusan untuk terus menoleh ke masa lalu. Sejarah yang ditorehkan itu adalah dipercayanya Indonesia untuk meneruskan estafet keketuaan atau presidensi G20 dari Italia.
 
Kepercayaan kepada Indonesia itu pun tak hanya merupakan sejarah baru, melainkan menjadi catatan gemilang yang akan dikenang hingga sekian generasi mendatang. Inilah untuk pertama kalinya Indonesia akan memegang Presidensi G20 pada tahun 2022, seiring digelarnya pertemuan negara-negara maju di dunia itu pada 30-31 Oktober tahun mendatang di Bali. 

Sejak dibentuknya forum G20, yang merupakan lembaga dialog dan aksi langsung negara-negara maju, pada 1999, baru kali ini Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi ketua.
 
Karena itu sikap yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat tepat adanya. Beliau menunjukkan sikap optimistis bahwa dengan Presidensi G20 itu Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk menggerakkan pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar "Recover Together, Recover Stronger", yang merupakan pertumbuhan yang inklusif, yang berbasis kepada kekuatan dan peruntukan kepada manusia (people-centered), ramah lingkungan, serta mengutamakan pembangunan yang berkelanjutan.
 
Yang lebih membanggakan adalah sikap proaktif yang dilakukan para pembantu Presiden seiring akan datangnya amanah kepercayaan tersebut. Teristimewa Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, yang bersama Menteri Komunikasi dan Informatika,  Johnny G Plate, dengan proaktif segera menggelar rapat koordinasi media dan komunikasi G20 bersama kementerian dan lembaga terkait di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Senin (15/11) lalu. KSP Moeldoko dalam kesempatan tersebut terlihat begitu paham arti penting penunjukan Indonesia dalam Presidensi G20 tersebut. Moeldoko terlihat penuh semangat dan sumringah. Namun, ia tak menutup kekecewaannya.
 
"Penunjukan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan negara-negara besar di dunia terhadap Indonesia," kata Moeldoko. "Sayangnya, narasi tersebut---jujur saja, masih belum banyak tersampaikan kepada publik."

Karena itu, kata Moeldoko, substansi pentingnya penunjukan Presidensi G20 itu harus sesegera mungkin dimunculkan, supaya publik tahu, jelas dan mengerti arti penting ditunjuknya Indonesia sebagai Presidensi G20," ujar Moeldoko.
 
Karena itu, Moeldoko menegaskan, lembaganya---KSP--akan segera mendorong pengelolaan komunikasi dan isu-isu terkait pelaksanaan G20 di Bali, 30-31 Oktober 2022. Yang urgen untuk segera dikembangkan, menurutnya adalah mekanisme kerja atau flow  yang tegas dengan tim substance.

 Dengan demikian, pola hubungan serta aliran kerja yang tegas dan terukur pun akan segera terwujud. Selain itu, KSP pun akan lebih efektif memantau dan mengevaluasi kinerja yang berjalan.  "Flow ini yang menghubungkan KSP dan tim komunikasi, dengan apa yang dibicarakan di floor," urainya.
 
Di sisi lain, sesuai bidang kerjanya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memberikan perhatian khusus pada tiga isu prioritas Presidensi G20 tahun 2022 mendatang. Tidak hanya itu, Kemenkominfo sadar bahwa perlunya adopsi teknologi untuk menjembatani kesenjangan digital yang masih ada.
 
"Ada tiga isu prioritas di sektor digital dalam Presidensi G20 Indonesia tahun depan," kata Menteri Kominfo, Johnny G. Plate pada acara Konferensi Nasional Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) di Jakarta, Rabu (3/11) lalu. "Ketiganya adalah pemulihan dan konektivitas pasca Covid-19, literasi digital dan keterampilan digital, serta arus data lintas batas negara."
 
Johnny menjelaskan, untuk soal itu Indonesia tidak kecolongan. Pasalnya, ketiga agenda itulah yang disampaikan kementerian yang dipimpinnya pada diskusi "Digital Economy Working Group" (DEWG), setelah Indonesia mengelevasi "Digital Economy Task Force (DETF)" pada pertemuan G20 di Trieste, Italia, yang telah berlangsung awal Agustus lalu.
 
"Selain pembahasan DEWG, Pemerintah Indonesia juga menyiapkan agenda prioritas lainnya seperti Sherpa Track dan Financial Track. Untuk Jalur Sherpa berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua I) dan Kementerian Luar Negeri (Ketua II). Sedangkan Kepala Divisi Financial Track adalah Menteri Keuangan (Ketua I) dan Gubernur Bank Indonesia (Ketua II); serta Ketua Pendukung Event Organizer dijabat oleh Menko Polhukam,"kata Menteri Johny.
 
Menkominfo juga menyatakan, pihaknya secara berkala akan memberikan update kepada pemangku kepentingan/ekosistem industri dan publik mengenai perkembangan pembahasan Pokja Ekonomi Digital pada pertemuan G20.
 
Dengan apa yang telah dilakukan selama ini, wajar bila Indonesia bisa berharap seiringf kian melandainya pandemi Covid-19, Indonesia bisa melaksanakan implementasi apa yang telah dipersiapkan itu, baik secara hybrid maupun fisik.
 
Kami, mahasiswa dan milenial, melihat semua ini dengan kebanggaan dan keyakinan besar bahwa Indonesia saat ini memang tak selayaknya terus berada dalam "kompleks rendah diri" alias minder waardigheid complex" atau inferiority complex.   Sudah bukan saatnya terus merasa tak mampu, rendah diri, dan menunduk di hadapan bangsa-bangsa lain. Ini bangsa sudah maju, sudah diakui negara-negara besar lain di dunia sebagai bangsa yang setara dengan mereka.
 
Yang kini harus dilakukan adalah menatap dengan kepala tegak, agar tak ada satu pun kesempatan untuk meraih kesempatan untuk kian maju dan makin berjalan ke depan itu lolos dari bangsa ini. Dengan kepala yang tegak, penuh keyakinan dan kebanggaan, insya Allah Indonesia akan kian maju dan berkembang. Semua karena kita telah melempar sejauh-jauhnya rasa minder dan rendah diri, yang dalam sejarah telah terbukti mengerdilkan kemampuan, menyurutkan tekad untuk maju, setara, bahkan melampaui apa pun yang bisa diraih bangsa-bangsa lain.

Oleh  : Nurkhasanah
Koordinator  Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI)