Mohon tunggu...
Nurdin Karawang
Nurdin Karawang Mohon Tunggu... Tenaga Kesehatan - Public Health

|| Dunia ini hanya tiga hari: Kemarin yang telah berlalu dan tak akan kembali, hari ini yang sedang kau jalani, dan esok yang belum tentu kau temui.|| Hasan Al-Basri

Selanjutnya

Tutup

Politik

Fenomena Praktik Serangan Fajar dalam Demokrasi

28 November 2024   16:31 Diperbarui: 29 November 2024   15:26 51
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.


Politik uang, yang merujuk pada praktik memberikan imbalan finansial kepada pemilih untuk mendapatkan suara, terus menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari praktik ini adalah "serangan fajar," di mana calon atau tim kampanye memberikan uang atau barang kepada pemilih menjelang hari pemungutan suara. Meskipun sering dianggap sebagai bagian dari budaya politik lokal, dampak negatifnya terhadap integritas pemilu dan kualitas demokrasi tidak dapat diabaikan.

Dampak Negatif Politik Uang

Praktik politik uang berpotensi merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi. Ketika calon yang memiliki kekuatan finansial lebih besar dapat membeli suara, suara rakyat tidak lagi mencerminkan pilihan yang tulus, melainkan hasil dari transaksi yang bersifat material. Hal ini berisiko menghasilkan pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas.

Serangan Fajar: Tantangan Budaya Politik
Serangan fajar, yang sering kali dianggap sebagai tradisi, seharusnya tidak dipandang remeh. Praktik ini menciptakan norma bahwa pemilih berhak atas imbalan, yang pada akhirnya dapat mengikis kesadaran politik dan tanggung jawab mereka. Idealnya, pemilih seharusnya memilih berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak calon, bukan berdasarkan imbalan yang bersifat sementara.

Langkah-Langkah Penanggulangan
Mengatasi masalah politik uang dan serangan fajar memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

>Pendidikan Politik yang Efektif: 

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Pendidikan politik yang baik dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih berdasarkan kualitas calon.

>Penegakan Hukum yang Tegas: 

Penegakan hukum terhadap praktik politik uang harus diperkuat. Sanksi yang berat bagi pelanggar dapat memberikan efek jera dan mengurangi frekuensi praktik ini.

>Pengawasan yang Ketat: 

Penyelenggara pemilu perlu meningkatkan pengawasan terhadap kampanye dan praktik yang dilakukan oleh calon. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dapat meningkatkan transparansi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun