Terhitung mulai pertengahan bulan agustus ini pemerintah mulai dipusing lagi dengan Bahan Bakar Minyak Subsidi. Perencanaannya bisa bertahan sampai akhir tahun 2014 namun target itu meleset jauh dari harapan, pertengahan tahun kepanikan BBM ini sudah mulai menipis.Antrian mengular untuk mengisi bahan bakar kendaraan yang bersubsidi di pom hadir dimana - mana, tidak hanya di daerah yang ditargetkan berkurang kuota nya yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah namun sejumlah daerah pun terkena imbasnya. Fenomena ini menjadi catatan buruk dalam sejarah di masa akhir pemerintahan pak SBY dan akhir jabatannya atau kemunduran Direktur Utama Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. SPBU Serang Cikarang Ini perlu dipertanyakan kembali pemerintahan pak SBY sekarang dengan jajarannya yang terkait dengan ini seperti pak Menteri ESDM (Jero Wacik), pak Menteri BUMN (Dahlan Iskan) dan Direktur Utama Pertamina (Karen). Ketidak tegasan dalam mengambil sikap siapa sebenarnya atau seharusnya yang mendapatkan subsidi itu menjadi kepanikkan tersendiri pemerintah dan rakyat. Seandainya saja sedari awal pemerintah tegas dalam hal bahan bakar yang bersubsidi itu untuk kalangan Nelayan, Transportasi umum, Petani dan rakyat yang tidak mampu berhak mendapatkannya dengan mengkhususkan SPBU tersendiri atau strategi lainnya maka pemerintah dan rakyat tidak perlu sedih melihat sekarang ini. Strategi disini pun adalah strategi yang tidak hanya project konyol, ya seperti anda tau penempelan sticker di mobil, pemakaian alat di lubang bensin dan lain - lainnya yang hanya menghamburkan uang dan rentan akan tindak korupsi.Dari fenomena ini nampaknya akan berimbas pula pada pemerintahan NKRI yang baru yaitu Joko Widodo dan Jusup Kalla. Bila pemerintahan yang baru masih sama mengikuti alirannya pemerintahannya pak SBY saya yakin satu tahun kedepan rakyat akan benar - benar menderita. Namun di tempat yang berbeda ketika saya melihat berita bahwa calon wakil presiden terpilih pak JK mendesak pemerintah agar menaikkan BBM bersubsidi. Pak JK nampaknya tidak mau "mencebokkin" hasil kerja timnya pak SBY. Dan saya yakin penghapusan BBM subsidi di SPBU - SPBU umum adalah langkah tepat dan pemerintah menyediakan SPBU khusus untuk transportasi umum, petani, nelayan. Sangat tidak setuju bila pak JK melanjutkan misi yang terdahulu yaitu konversi dari BBM ke gas. Karena kenapa, untuk awal - awal ini memang sangat kemungkinan melimpah ruah namun seiring berjalannya waktu, gas pun akan habis.Pesan untuk pemerintahan yang baru BBM adalah kebutuhan seluruh rakyat Indonesia dimana di sampaikan pada Undang - Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yaitu "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Tolong ingatkan ini. (oleh Nurdin M 270814)