Peran Sektor Publik dalam mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan bukan hanya sebuah konsep global yang didorong oleh kebutuhan lingkungan, tetapi juga merupakan tantangan serius yang harus dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, pencapaian tersebut tidak bisa hanya mengandalkan sektor swasta atau masyarakat, tetapi membutuhkan peran strategis sektor publik  pemerintah yang harus menjadi pengarah kebijakan serta katalisator perubahan menuju ekonomi yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkeadilan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gro Harlem Brundtland, mantan Perdana Menteri Norwegia dan Ketua Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, "Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri" (Brundtland, 1987). Pernyataan ini menekankan pentingnya mencari keseimbangan antara kemajuan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar, memiliki tantangan untuk mengintegrasikan tiga dimensi tersebut dalam kebijakan publik.

Dalam peranannya sebagai pengatur kebijakan, sektor publik harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya mengutamakan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketergantungan Indonesia pada energi fosil, yang telah lama menjadi penyebab utama perubahan iklim, adalah contoh nyata dari tantangan tersebut. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk mendorong peralihan ke energi terbarukan dan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Seperti yang dinyatakan oleh Nobel Laureate Amartya Sen, "Pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang memperluas kebebasan manusia untuk memilih kehidupan yang mereka anggap bernilai" (Sen, 1999). Hal ini menegaskan bahwa pembangunan harus mencakup aspek keberlanjutan dan kemajuan sosial, bukan hanya keuntungan material semata.

Selain itu, sektor publik berperan penting dalam memfasilitasi kolaborasi antar sektor untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jeffrey Sachs, seorang ekonom terkemuka, menekankan bahwa "Pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kerjasama lintas sektor dan antara negara-negara" (Sachs, 2015). Dalam konteks Indonesia, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keberlanjutan. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan dan teknologi hijau, serta memfasilitasi UMKM agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi hijau.

Pembangunan berkelanjutan juga harus memperhatikan pemerataan sosial. Tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil dan kelompok rentan, mendapatkan manfaat dari kemajuan tersebut. Untuk itu, kebijakan yang meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang adil adalah langkah strategis yang perlu diperkuat. Hal ini sesuai dengan pendapat ekonom dan aktivis sosial, Muhammad Yunus, yang mengatakan, "Pembangunan ekonomi harus dimulai dengan memecahkan masalah kemiskinan dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu" (Yunus, 2007).

Keberlanjutan lingkungan merupakan aspek yang tak kalah penting dalam pembangunan berkelanjutan. Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, perlu menjaga ekosistem dan sumber daya alamnya agar tetap lestari. Pemerintah harus memperkuat regulasi yang melindungi lingkungan dan mendorong investasi dalam infrastruktur hijau. Sebagaimana dinyatakan oleh Mahatma Gandhi, "Bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan satu orang pun." Kutipan ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, agar tidak merusak kelestarian lingkungan demi kepentingan sesaat.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara. Dengan posisi geografis yang strategis, jumlah penduduk muda yang dinamis, serta sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki kesempatan untuk menciptakan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, untuk mewujudkannya, sektor publik harus lebih dari sekadar membuat kebijakan; diperlukan komitmen yang kuat untuk bertindak nyata. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus diperkuat, agar visi pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Melalui sinergi antara sektor publik dan pihak-pihak terkait, pembangunan berkelanjutan bukanlah sebuah impian, tetapi kenyataan yang bisa dinikmati oleh generasi mendatang.

Oleh : Nur Meisya